Tiga Pj Bupati Hadiri Deklarasi Dimintai Keterangan

Status PNS Tetap Melekat

KENDARI – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Muna, hari ini (Rabu, 5/8) akan meminta keterangan dari ke tiga Pj Bupati yakni Pj Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada Ilaihi, Pj Bupati Buton Tengah Abdul Mansur Amila, Pj Bupati Buton Selatan La Ode Mustari, atas kehadirannya dalam deklarasi salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati di Muna beberapa waktu lalu.
Hal itu dikatakan oleh Divisi Pengawasan Bawaslu Sulawesi Tenggara, Munsir Salam, saat ditemui di kantornya, Selasa (4/8).
Dirinya mengatakan, ke tiga Pj Bupati tersebut akan mengklarifikasi kepastian dari bukti-bukti otentik (seperti foto) atas kehadirannya dalam deklarasi salah satu bakal calon bupati dan wakil bupati di Muna. Selain itu, Panwaslu juga akan mempertanyakan kepentingan dari ke tigaPj tersebut dalam deklarasi itu.
“Meskipun dalam klarifikasinya nanti yang bersangkutan mengatakan kedatangannya di deklarasi salah satu bakal calon bupati/wakil bupati di Muna, atas nama pribadi, namun tetap tidak menghilangkan statusnya sebagai pejabat daerah, apalagi Pj Bupati disini pastinya seorang PNS,” ungkap Munsir Salam.
Untuk diketahui, kehadiran tiga Pj Bupati ini, di atas panggung deklarasi salah satu bakal calon bupati/wakil bupati di Muna, terindikasi melanggar UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No 53/2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS), bahwa seorang PNS dilarang terlibat politik praktis baik sebelum masa kampanye dan selama masa kampanye itu berlangsung.
“Dalam undang-udang nomor 8/2015, PKPU Nomor 12/2015, dan undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah diatur tentang larangan PNS terlibat dalam politik praktis,” katanya. (Spt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *