Ternyata Kasus Ini yang Dikejar KPK di Sultra

0

SUARAKENDARI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)satu per satu pejabat dan mantan pejabat provinsi maupun kabupaten. Pemeriksaan oleh KPK ini mengerucut pada upaya pengungkapan dugaan kasus korupsi industry ekstraktif atau pertambangan di Kabupaten Bombana yang diduga nilainya cukup fantastis. Pemeriksaan sendiri berlangsung tertutup di sejumlah lokasi seperti Kota Kendari dan Kota Baubau. Nah, yang menarik disaat semua pejabat yang diperiksa enggan buka mulut usai diperiksa, namun tidak demikian untuk mantan Bupati Bombana, Atikurahman.

Pria uzur yang tengah menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Baubau dengan blak-blakan menceritakan hasil pemeriksaan dirinya kepada wartawan di Baubau. Ia mengatakan, pemeriksaan dirinyaterkait izin pengolahan tambang nikel oleh PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana tahun 2008.

“Tadi Saya ditanya soal keterkaitan dengan PT AHB atas eksploitasi tambang nikel yang izinnya dikeluarkan Gubernur Sultra tahun 2008. Saat itu saya sudah tidak menjabat bupati dan itu sudah diperbarui izinnya,” ujar Atikurahman usai diperiksa tim penyidik KPK di Lapas Baubau.

Ia mengaku diperiksa sekitar enam jam di lantai dua Lapas Kota Baubau oleh enam orang penyidik KPK dan didampingi dua penyidik dari Polda Sultra.

Pemeriksaan Atikurahman oleh KPK tidak terkait dengan keberadaannya di Lapas karena mantan Bupati Bombana periode 2004-2009 itu saat ini menjalani hukuman penjara atas kasus dana pos bantuan Setda Bombana tahun 2007-2008

Informasi yang dihimpun wartawan, selain Atikurahman, tim penyidik KPK juga berada di Kota Baubau juga mengagendakan untuk pemeriksaan terhadap mantan Bupati Buton Sjafei Kahar, Namun mantan Bupati Buton dua periode itu tidak berada di Kota Baubau.

“Tadi kami sudah ke tempat kediaman Sjafei Kahar, tapi beliau tidak berada di tempat. Namun bisa saja rencana pemeriksaan terhadap Sjafei Kahar dilakukan di Jakarta nanti,” ujar salah seorang penyidik Polda Sultra.

Di Lapas Baubau itu juga tampak mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton, Radjilun.

Mantan Kepala Dinas Pertambangan di era Bupati Buton Sjafei Kahar tiba di Lapas Kota Baubau sekitar pukul 11.30 Wita dan langsung menuju ke lantai dua untuk diperiksa tim penyidik KPK.

Radjilun usai menjalani pemeriksaan KPK selama kurang lebih tiga jam mengatakan, pemeriksaanya dirinya terkait persoalan tambang di Kabupaten Buton yang kala itu mengeluarkan izin.

“Banyak pertanyaan yang diberikan penyidik KPK. Tapi pemeriksaan tadi masalah tambang di Kabupaten Buton,” ujar Radjilun.

Sementara tim penyidik KPK yang ditemui sejumlah awak media enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan mantan Bupati Bombana Atikurahman dan mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Buton, Radjilun.

“Nanti dulu kalau mau diberitakan, karena kalau pemberitaan kita satu pintu melalui Puspen KPK di Pusat. Nanti kalau sudah jelas baru beritakan,” ujar salah seorang penyidik KPK usai keluar dari ruangan Wakapolres Baubau, Senin.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara periode 2005-2009, Abustam mengatakan banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di derah itu tidak diketahui lembaga legislatif.

“Yang saya tahu, sedikitnya ada 20 IUP nikel terbit, baik tidak dilibakan, apalagi dikethaui DPRD,” ujar Abustam, yang kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Sultra dari Partai Gerindra, Senin.

Ia mengatakan IUP yang diterbitkan Bupati Bombana, Atiku Rahman waktu itu, baik itu menyangkut izin esplorasi maupun esploitasi yang terbit sama sekali tidak diketahui DPRD Bombana.

Kata politisi Gerinda daerah pemilihan Bombana dan Konawe Selatan itu, mengatakan bahwa belakangan penerbitan IUP diambil alih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara setelah terjadi konflik kewenangan dan kepentingan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi.

“Saat itu terjadi tarik menarik kepentingan, antara pemerintah Kabupaten Bombana dan Pemprov Sultra, setelah desa Kokoe Pulau Kabaena Timur masuk daratan Talaga Besar kabupaten Buton sementara desa lainnya masuk di Kabupaten Bombana,” jelasnya.

Menurut Abustam, konsesi tambang areal penggunaan lain (APL) di wilayah yang diklaim dua kabupaten dan berakhir ditangani provinsi luasanya sangat sedikit. Tetapi yang banyak justru kawasan hutan.

“Dengan demikian bahwa bila kawasan itu luasanaya lebih banyak adalah hutan, maka seharusnya izin dari pihak Kementeri Kehutanan. Artinya bahwa ketika terjadi adana aktivitas tambang di wilayah itu, maka sudah pasti pelanggaran,” ujar Abustam.

Pihaknya tidak mengetahui lagi perusahaan apa saja yang aktif di Kabupaten Bombana, karena masa tugasnya sebagai pimpinan dewan berakhir pada tahun 2009 sementara aktivitas pertambangan pada era puncaknya setelah dirinya sudah tidak bertugas lagi.

“Memang benar, bahwa awal ramainya tambang emas dan nikel di Bombana itu pada akhir tahun 2008, sementara akhir tugas sebagai pimpinan dewan pada tahun 2009 sehingga tentu banyaak aturan perizin terbit setelah dirinya sudah tidak lagi menjabat,” ujaranya.

Secara terpisah Sekda Bombana, Burhanuddin, HS. Noy yang dihubungi terpisah terkait dirinya pernah dipanggil dan diperiksa KPK di Mapolda Sultra terkait izin pertambangan mengaku tak tahu menahu soal penerbitan izin tambang di Kabupaten Bombana.”Kalau saya ditanya soal itu, memang saya tidak tahu menahu sebab dirinya menjabat sekda Bombana baru pada akhir tahun 2014,” ujarnya. SK/AN

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.