Terkait Pencalonan Rusman Emba, KPU Menunggu Rekomendasi Panwas

KENDARI – Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Muna, Rusman Emba-Abdul Malik Ditu, mulai sedikit bisa bernapas lega. Sebelumnya bakal calon ini, hampir saja tidak bisa mengikuti pertarungan pemilihan kepala daerah di Muna, karena Pengadilan Negeri (PN) Raha tidak menandatangani surat tidak sedang dalam tanggungan hutang yang diajukan oleh timnya.
Selama kurang lebih satu minggu, polemik syarat pencalonan bakal calon tersebut berkutat di KPU Muna dan di PN Raha. Namun, pada tanggal 20/8 kemarin, Pengadilan Negeri Raha akhirnya mengeluarkan surat tidak sedang dalam tanggungan hutang pasangan Rusman Emba-Abdul Malik Ditu.
Meski telah menerima surat tidak sedang dalam tanggungan hutang pasangan Rusman Emba-Abdul Malik Ditu, KPU masih menunggu rekomendasi dari Panwalu Muna, sebab Rusman Emba telah melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Muna.
“KPU Muna juga telah berkonsultasi ke KPU RI soal masalah ini. Pada 19/8 kemarin, KPU Muna yang ditemani salah satu komisioner KPU Sulawesi Tenggara, berangkat ke Jakarta. Agendanya pun hanya menyampaikan bagaimana kronologis dari masalah itu. Hasilnya, nantinya KPU RI baik secara lisan ataupun secara tertulis, merekomendasikan sepenuhnya ke KPU Muna,” jelas salah satu Komisioner KPU Muna, LM Amin Rambega, saat dikonfirmasi via selulernya, Jumat (21/8).
Sebelumnya, lanjutnya lagi, memang KPU Muna telah bersurat ke KPU RI pada tanggal 9/8, terkait persoalan salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati, Rusman Emba-Abdul Malik Ditu ini.
Setibanya KPU Muna dari Jakarta, KPU Muna telah menerima surat tidak sedang dalam tanggungan hutang dari PN Raha per tanggal 20/8 kemarin. Berdasarkan surat tersebut, KPU Muna mengatakan Rusman Emba-Abdul Malik Ditu memang tidak sedang dalam tanggungan hutang.
Terkait soal polemik bahwa ada larangan mengeluarkan surat tersebut dari KPU Muna ke PN Raha, KPU Muna dengan tegas membantah hal itu.
“Pada dasarnya, KPU Muna telah memberikan tenggang waktu kepada Rusman Emba-Abdul Malik Ditu untuk melengkapi kekurangan syarat yang dimiliki sampai 7/8 kemarin, namun sampai pada waktu yang ditentukan KPU belum menerima berkas yang mau dilengkapi yakni surat tidak sedang dalam tanggungan hutang. Pada 8/8 dan 13/8 kemarin, Ketua PN Raha, konsultasi dengan KPU Muna terkait soal surat tersebut, dan KPU Muna mengatakan bahwa waktu yang diberikan sudah lewat,” katanya. (Arn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *