Connect with us

Terkait Amdal Hotel Clarion, Walikota Kendari Diduga Korupsi

Uncategorized

Terkait Amdal Hotel Clarion, Walikota Kendari Diduga Korupsi

KENDARI, SUARAKENDARI.COM- Kasus Hotel Clarion yang tidak memiliki dokumen memasuki babak baru. Wahana Lingkungan Hidup bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengendus adanya penyalagunaan kewenangan oleh Walikota Kendari  saat penertiban dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) sehingga diduga berbau korupsi.

“Kami telah mendalami dan menganalisis dugaan penyalahgunaan kewenangan walikota Kendari atas pemberian ijin operasi pada Hotel Clarion. Dan kami menduga telah terjadi dugaan korupsi di dalamnya,”kata Anselmus Masiku, Direktur LBH Kendari.

Dari penyalahgunaan kewenangan terindikasi terjadi korupsi karena dokumen amdal muncul setelah pembangunan. Seharusnya, lanjut Anselmu, Walikota menghentikan dulu operasional hotel clarion sebelum mengambil langkah penerbitan Amdal.

“Amdal muncul April 2014 yang ditandatangaini langsung oleh walikota sementara pembangunannya berlangsung 2012. Nah, Kalau walikota memunculkan Amdal lagi, maka semakin menguatkan munculnya dugaan korupsi pada kasus ini,”kata

Hasil bedah hukum LBH Kendari, pembangunan hotel clarion tanpa amdal telah melanggar pasal 109 dan pasal 111 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang izin lingkungan. Bila perusahaan atau badan usaha tidak memiliki izin lingkungan dalam mendirikan usahanya, maka mereka wajib ditindak. Itu perbuatan pidana. Untuk itu kami mendesak Pemkot Kendari untuk segera mencabut izin operasi hotel Clarion, dan meminta Polda Sultra segera memeriksa pemilik Hotel Clarion atas pelanggaran itu,” tegas Anselmus.Rencananya, Senin kemarin LBH yang mendampingi Walhi Sultra akan melaporkan kasus Hotel Clarion ke Polda Sultra, namun urung dilakukan dengan alasan tidak adanya petugas yang melayani laporan.

Sementara Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sultra akan segera melaporkan pemilik Hotel Clarion Kendari ke pihak berwajib terkait pembangunan hotel tanpa mengantongi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Selain pemilik hotel, Walhi juga mengadukan Walikota Kendari dan Badan Lingkungan Hidup Kendari atas dugaan pengabaian tugas sebagai tim penelaah Amdal.

“Kami melaporkan dua obyek, pertama untuk pemilik hotel yang dengan sengaja membangun tanpa amdal dan kedua adalah Walikota, petugas BLH dan pihak Tata Kota yang kami anggap telah melakukan pengabaian tugas sebagai penilai kebijakan lingkungan,”kataa Kisran Makati, Eksekutif Daerah Walhi Sultra.

Kata, Kisran dari fakta lapangan ditemukan, bahwa, pembangunan hotel clarion sudah rampung dibangun, bahkan sudah melakukan aktifitas bisnis (beroperasi) layaknya hotel lainnya. Namun ironisnya, pemilik hotel baru mengajukan dukomen amdal. Padahal, seharusnya, Amdal dibuat sebelum adanya kegiatan pembangunan. “Sekali lagi aturannya amdal terbit sebelum memulai membangun, bukan sesudah di bangun,”kata Kisran.

Menurut Kisran, temuan itu mengacu pada hasil investigasi Walhi sejak tahun 2013 lalu. “Ini akan menjadi fokus Walhi untuk melakukan advokasi terhadap isu-isu pemberantasan korupsi di bidang lingkungan hidup,” jelas Kisran.

Kisran mengatakan, pembangunan Hotel Clarion Kendari yang belum memiliki izin lingkungan merupakan potret kegagalan pemerintah yang tidak memiliki perspektif pemberantasan korupsi di bidang lingkungan hidup. “Hotel Clarion sudah beroperasi, sementara belum memiliki izin lingkungan. Ini merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam mengontrol investor yang merusak lingkungan,” katanya.

Menurut Kisran, Pemerintah Kota Kendari harus menindak tegas pemilik Hotel Clarion karena hotel mewah itu dibangun diatas tanah yang tidak memiliki izin lingkungan.

Saat diskusi yang digelar Walhi Februari 2014 lalu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari mengakui jika hotel clarion hingga kini belum memiliki dokumen amdal.Padahal pembangunan hotel berlantai 14 itu sudah rampung dan telah beroperasi.

Anwar sekretaris BLH Kendari yang menjadi salah satu pembicara mengungkapkan, bahwa, hingga kini Hotel Clarion baru tahap pengajuan dokumen yang artinya belum memiliki dokumen amdal.

“Sejak desember 2013 kami sudah melakukan peninjauan ke lokasi dan memberitahukan pada pemilik untuk menyelesaikan kewajiban amdal mereka.Dan mereka berjanji akan membuat amdal namun hingga kini belum selesai,”kata anwar.

Anwar melanjutkan, pihak BLH tidak terlampau menekan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. “Prinsipnya mereka sudah mau mematuhi kewajiban amdal dan kalau pun belum dibuat itu tinggal soal waktu saja,”katanya. Kontan pernyataan Anwar menuai kritik tajam dari peserta diskusi yang menilai anwar tidak paham dengan pekerjaannya sebagai petugas BLH. “Amdal itu dibuat sebelum membangun bukan sesudah di bangun,”kata Sarlan, salah satu peserta dialog.YOS

1 Comment

1 Comment

  1. paje7

    July 7, 2015 at 12:10 pm

    waahhhhh paraahhhhhhhhhh… masa gitu jawaban dari orang BLH.. AMDAL itu kan disusun pada saat perencanaan bukan pada saat pasca konstruksi(operasional),.. itu satu dari sekian banyak contoh kurang pahamnya orang BLH terkait peraturan lingkungan hidup di Indonesia…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top