Connect with us

Tak Ada Ampunan Bagi PNS Konsel yang Tidak Netral 

Daerah

Tak Ada Ampunan Bagi PNS Konsel yang Tidak Netral 

Suarakendari.com- Netralitas PNS dalam Pilkada langsung Desember 2015 mendatang di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi hal yang mutlak dilaksanakan setiap aparatur sipil negara di Konsel. Jika terbukti, maka sanksi yang sudah ditetapkan dalam UU Aparatur Sipil negara akan diterima oknum PNS konsel yang tidak netral dalam Pilkada nanti. ” Tidak ada ampunan, kalau ada yang punya bukti bawa ke saya dan langsung saya berikan sanksi,” tegas Pj Bupati Konsel, H
Irawan Laliasa saat ditanya soal netralitas PNS dalam pilkada, di Wonua Monapa Resort akhir pekan lalu.

Menurut Bupati dengan masa jabatannya yang relatif singkat, menjadi suatu keharusan bagi dirinya untuk memberi sebuah pemahaman yang baik terkait bagaimana setiap PNS mampu bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya.” Menurut aturan jabatan saya kan hanya setahun, jadi tidak bisa menunggu. Harus saya beri sanksi karena jika saya biarkan nanti keburu masa jabatan saya habis. Nanti kita lihat aturan yang ada. Setahu saya sanksinya bisa sedang dan berat. Makanya PNS jangan macam-macam, kerja saja sesuai
Tupoksinya,” jelasnya.

Irawan menyatakan, Undang–Undang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN.Katanya, dalam aturan yang ada, ia tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan kampanye atau kegiatan apapun yang terkait dengan tidak netralnya PNS dalam Pilkada yaitu sanksi hukuman sedang sampai berat. Sanksi sedang yaitu berupa penundaan promosi, penundaan kenaikan gaji sampapi dengan pemberhentian homat dan tidak hormat.

Pria yang juga pernah menjabat Plt Sekda Konsel ini mengatakan punishment tersebut mutlak dilakukan karena jika PNS dibiarkan tidak netral maka hal tersebut dapat mempengaruhi oknum PNS tersebut dalam melakukan pelayanan bahkan bisa membuat kelompok-kelompok atau kubu-kubu PNS yang terang-terangan memilih salah satu calon, benturan konflik kepentingan dan hal buruk lainnya. ” Jadi kalau ada oknum yang datang dan memberikan tekanan-tekanan agar
memihak salah satu pasang calon juga segera dilaporkan. Bisa ke Panwaslu atau juga bisa ke polisi,” pintanya.(Adhannto Thayeb/Humas Konsel)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Daerah

To Top