Tahapan Pilkades Cacat Hukum

-Pemkab Bombana Siap Digugat-

Suarakendari.com, BOMBANA – Pemkab Bombana harus siap- siap hadapi gugatan dari sejumlah elemen masyarakat. Proses Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (pilkades) yang rencananya dihelat November mendatang, rupanya cacat hukum.

Lembaga Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menuding Pemkab telah lakukan manipulatif dalam tahapan proses Pilkades. Satu diantaranya, proses pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa (PPTD).

“Panitia di tingkat desa itu dibentuk, sebelum payung hukumnya terbentuk. Inikan sangat aneh dan jelas melanggar aturan. Apalagi aroma politis di pilkades secara serentak ini tercium sangat kental. Makanya kami ingatkan, bila pilkades dipaksakan lanjut, kami siap menggugat,” jelas Darwis direktur Investigasi hukum dan HAM Pospera Bombana

Darwis menjelaskan proses pemilihan kepala desa itu dilaksanakan berdasarkan Perda Pilkades yang ditetapkan 7 september 2015. Lalu diterbitkan perbup tiga hari kemudian yakni,10 September 2015. Di tanggal yang sama terbentuk pula Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

“Yang mengherankan itu adalah PPTD. Dia dibentuk sejak tanggal 4 September 2015. Artinya, sebelum perdanya lahir, panitia di tingkat desa itu sudah terbentuk. Inikan lucu,” jelas Darwis. Kata dia, jika ini dipaksakan lanjut, siapapun pemenangnya nanti, boleh saja menggugat. Sebab pelaksanaan pilkades secara serentak ini cacat sejak awal.

Darwis juga menyayangkan sikap pemkab yang tetap ngotot melanjutkan pilkades secara serentak. Sebab sebelumnya, pemkab sudah di ingatkan pihak DPRD agar ulang membentuk PPTD. ” 2 Oktober lalu, rapat dengar pendapat antara pemkab dan DPRD Bombana memutuskan agar pemkab membentuk ulang panitia PPTD. Tapi solusi itu di ingkari oleh pemkab. Kita lihat saja nanti, bukan cuma kami yang bakal menggugat,bahkan pihak yang kalah di pilkadespun bisa menggugat dengan hadirnya celah ini,” ujarnya.

Dikesempatan itu, Darwis ikut membeberkan langkah taktis Pemkab yang dinilai inprosedural. “Kami tahu, pemkab telah mengarahkan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar membikin ulang SK pembentuk PPTD, dengan format tanggal penerbitan dimajukan. Dari sebelumnya terbit tanggal 4 September dirubah jadi tanggal 10 September. Padahal arah subtansi pembentukan ulang itu, bukan sekedar ganti tanggal SK saja itu. Tapi biarlah, nanti kita lihat. Kami juga sudah menyiapkan untuk PTUN-kan masalah ini,” tukas Darwis.

Diketahui pelaksanaan pilkades dijadwalkan 15 November mendatang. Di ikuti sekitar 105 desa di wilayah kabupaten Bombana. Sejak Oktober lalu, tahapan pilkades ini sudah berjalan.(DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *