Connect with us

Soal Izin Operasi, Dinas Perhubungan Diduga Lakukan Pungli

Hukum & Kriminal

Soal Izin Operasi, Dinas Perhubungan Diduga Lakukan Pungli

KENDARI, SUARAKENDARI.COM – Pihak Dinas Perhubungan Kota Kendari, diduga melakukan pungutan liar terkait penerbitan izin operasi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Padahal, biaya pengurusan izin tersebut telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi izin trayek, sebesar Rp 300.000 yang harus dibayar per lima tahun sekali.
Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Kendari, Rahmat Buyung, saat mendatangi Kantor Walikota Kendari, Senin (23/2), mengatakan, pihaknya sebelumnya telah bertemu dengan pihak Dishub Kota Kendari, namun masalahnya mereka tidak bisa menunjukan bukti fisik terkait aturan yang dimaksud.
“Semestinya aturan tentang besaran biaya yang harus kami keluarkan untuk mengurus izin operasi ini diperlihatkan kepada kami, agar hal itu bisa dievaluasi bersama. Jadi, kalau hanya memberikan keterangan secara lisan saja tanpa menujukan bukti fisiknya, percuma,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya lagi, masalah penertiban angkutan ilegal atau plat hitam, yang mengambil dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Padahal, secara legalitas mereka tidak memiliki izin atau tergolong angkutan siluman.
“Persoalannya juga adalah, ada dugaan kalau mobil angkutan ilegal ini dikelola oleh petugas Dinas Perhubungan. Sebab, dari pantauan kami dan kejadian di lapangan, mereka juga tetap di ambil biaya retribusinya, meskipun petugas ini tahu kalau kendaraan itu tanpa surat izi,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Kendari, Ld Abdul Manas Salihin, mengatakan, dugaan pungli yang dilakukan oleh pihak Dishub Kota Kendari, hanya miskomunikasi saja. Sebab, di awal mereka pihanya telah menjelaskan kepada para sopir angkutan tentang Perda Nomor 4 Tahun 2012 yang mengatur retribusi izin trayek.
“Informasi yang diperoleh para sopir ini, kalau biaya untuk mengurus izin operasi Rp 300.000 per tahunnya. Padahal itu terhitung lima tahun. Selain itu, ada kartu pengawasan, yang harus dibayar pertahunnya dikenakan 20 persen dari Rp 300. 000 itu. Perpanjangan kartu ini dilakukan, untuk memudahkan kami melakukan pengawasan angkutan,” jelasnya.
Sementara, terkait adanya indikasi pembiaran yang dilakukan oleh petugas dilapangan terhadap angkutan ilegal, pihaknya akan melakukan perbaikan secara internal. Namun, yang menjadi kesulitan saat ini adalah terminal tersebut tidak lagi berada di bawah naungan bidang darat, melainkan telah menjadi UPT tersendiri. Sehingga, pihaknya akan melakukan koordinasi kembali dengan pimpinan Dishub Kota Kendari untuk melakukan pembenahan personil yang berada di masing-masing terminal.
“Kami agak kesulitan mendeteksi angkutan ilegal ini, sebab AKDP tidak disertai dengan label seperti angkutan dalam kota, yang notabenenya izin trayeknya itu dikeluarkan oleh pihak Provinsi. Sebenarnya kami juga sudah mengkoordinasikannya dengan pihak Dishub Provinsi supaya kami juga lebih mudah melakukan pengawasan,” katanya.(MIN)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top