Connect with us

Soal Baleho, Parpol Harus Berani Tegur Calegnya

Hukum & Kriminal

Soal Baleho, Parpol Harus Berani Tegur Calegnya

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Jelang pemilu legislatif, ulah para caleg kian menjadi-jadi dalam melakukan sosialisasi lewat tanda gambar. Buktinya, banyak baleho kini kembali menempel di pepohonan dan tiang listrik dalam kota Kendari, para caleg benar-benar tidak lagi peduli lagi dengan aturan yang telah disepakati bersama penyelenggara pemilu.

Di jalan protokol sepanjang jalan Mayjen S Parman hingga ke jalan Ir Soekarno misalnya, banyak tanda gambar milik caleg menempel di pepohonan dan tiang listrik termasuk pula pagar-pagar milik pemerintah.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta kepada Partai Politik (Parpol) untuk lebih tegas kepada seluruh Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang telah ditetapkan dalam Daftar Caleg Tetap (DCT).

Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan bahwa berulang kali melakukan sosialisasi kepada parpol dan caleg, untuk segera menurunkan baliho dan spanduk yang tidak sesuai dengan zona yang telah ditentukan, namun hingga saat ini masih banyak baliho yang terpasang.

PKPU No 15 Tahun 2013 telah jelas mengatur mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi caleg untuk melanggar peraturan tersebut.

“Dalam PKPU No 15 Tahun 2013 sangat jelas mengatur bahwa batas terakhir pemasangan baliho bagi caleg yakni sampai tanggal 27 September, setelah itu semua baliho harus diturunkan, tapi saya lihat sampai saat ini baliho masih banyak terpampang,” sesalnya, Rabu (18/12).

Menurutnya, kewenangan KPU Sultra hanya sebatas administratif, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan secara langsung semua baliho caleg yang melanggar, hanya saja sebagai Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu harus lebih tegas kepada calegnya.

Sanksi tegas dari parpol bahkan lebih memungkinkan jika parpol memberlakukan hal tersebut kepada semua calegnya, sehingga aturan PKPU No 15 Tahun 2013 bisa berjalan dengan baik.

“Seandainya ada parpol yang dengan tegas menyampaikan langsung kepada calegnya bahwa jika masih ada baliho yang didapat, maka dicoret dari daftar DCT, pasti sekarang baliho sudah bersih karena ada sanksi tegas dari parpol, kalau dari KPU, tidak mungkin kami berikan sanksi seperti itu karena kami tidak berhak,” tegasnya.

Ditekankannya, adanya peraturan terkait APK, bukan bermaksud untuk membatasi caleg dalam melakukan sosialisasi ataupun kampanye, melainkan memberikan ruang yang sama untuk semua caleg, sehingga baliho dan spanduk tidak dibenarkan dipasang di tempat-tempat yang tidak dijadikan sebagai zona.

Masih banyaknya baliho caleg yang terpasang saat ini juga menjadi tugas dari Bawaslu yang merekomendasikan kepada pemerintah setempat untuk segera menurunkan baliho yang dinilai melanggar, hanya saja masih ada beberapa baliho yang tidak ditindaki secara adil oleh pemerintah.

“Memang ada beberapa baliho caleg yang sudah turun, tapi ada juga yang masih terpasang, disini kita lihat pemerintah tidak adil dalam menurunkan semua baliho yang tidak sesuai,” ujarnya.

Dayat sapaan akrabnya, menyayangkan jika caleg tidak memiliki kesadaran sendiri untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, padahal pemasangan APK di ruang privasi sama sekali tidak dibatasi.

“Makanya itu harus melakukan pendekatan kepada masyarakat karena kalau untuk ruang privat sama sekali kami tidak batasi, silahkan kalau ada yang mau pasang baliho di ruang privasi, seperti di halaman rumah, hanya saja tidak dibenarkan jika dipasang di tempat umum, jalan protokol, layanan publik, sarana pendidikan, taman dan pepohonan,” tegasnya. (TM/LINA)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top