Connect with us

Sertifikatkan Tanah Sengketa, Pemkab Bombana Dinilai Keliru

Uncategorized

Sertifikatkan Tanah Sengketa, Pemkab Bombana Dinilai Keliru

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Pemkab Bombana dinilai keliru sertifikatkan lokasi tanah sengekta di Pasar Lama (pasar eks Kasipute) di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, Sulawesi Tanggara

Pemkab dinilai sepihak sebab tanah bekas pasar lama itu, masih berstatus sengketa sejak tahun 2007 lalu. Belum ada putusan yang jelas, tiba-tiba saja Pemkab sudah mengsertifikatkan tanah itu sebagai milik daerah.

Sejumlah warga Kasipute menentang sikap pemkab tersebut.  “Bagaimana mungkin, tanah yang sudah bertahun-tahun disengketakan dan belum ada titik terangnya, tiba-tiba diakui sepihak legalitasnya,” ujar H Saparuddin, salah satu pemilik lahan di eks pasar Kasipute.

Anehnya, legalitas tanah yang disertifikatkan itu, diakui  oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bombana. Sehingga cuma sekejab,  tanah sengketa itu masuk menjadi milik Pemkab Bombana se.

Warga yang mayoritas pedagang pasar eks kasipute dibuat bingung. Sebab cuma bermodal pernyataan sejumlah tokoh masyarakat, surat keterangan kepemilikan penguasaan tanah dari kepala kelurahan Kasipute, ditambah surat pernyataan sekretaris daerah Bombana. Tanah yang puluhan tahun ditinggali para pedagang itu, dengan mudah pindah kepemilikan.

Tidak hanya itu,  warga makin heran sebab luasan tanah yang disertifikatkan pemkab baru-baru ini, cakupannya melebar alias merembet hingga mencaplok tanah milik  warga.

Dikisahkan, klaiman tanah milik daerah di pasar lama itu ditaksir cuma seluas 100 meter persegi. Itupun kebenaran kaliman itu, masih berstatus sengketa atau belum final.

Tapi kini, klaiman itu yang sebelumnya  cuma 100 meter persegi itu, membengkak  menjadi 10.089 meter persegi sebagaimana yang tertuang dalam tanah yang sudah disertifikatkan pemkab.

“Membengkaknya luasan itu berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 030/568.a/2007 tanggal 24 Maret 2007,” pungkas  H Saparuddin.

Ketua DPRD Bombana, Andhy Ardian nyatakan sikap akan membela para pedagang pasar. Sebab beberapa perwakilan warga eks pasar lama terungkap jika penduduk dilokasi itu yang sudah lama bersengketa dengan Pemda Bombana, namun warga tidak pernah dilibatkan.

Tidak hanya itu Andhy Ardian juga menyakini bila penerbitan sertifikat kepemilikan itu tidak prosedural sebab belum disosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi terkesan ditutupi atau tidak mempublikasikan di umum atau media massa.

Andhy mengaku dewan akan konsultasikan kasus ini ke jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi Sultra. Tidak hanya itu, Senin depan  kata Andhy dewan akan menghearing  Kanwil Badan Pertanahan Sultra. “Status tanah ini masih bermasalah, karena warga dan pemerintah saling klaim. Anehnya, belum ada titik temu, tiba-tiba muncul sertifikat. Ini persoalan yang serius,” tukasnya Andhy Ardian. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top