Connect with us

Sat Pol PP dan Pemilik Lahan Bentrok, Satu Orang Terluka

Metro

Sat Pol PP dan Pemilik Lahan Bentrok, Satu Orang Terluka

KENDARI, SUARAKENDARI. COM – Ratusan petugas satuan Pol PP Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin( 30/6/2014) sore, terlibat bentrok dengan warga saat melakukan pembongkar bangunan semi permanen yang terletak di eks Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kelurahan Wuawua, Kendari, Sultra.

Petugas Sat Pol PP merobohkan satu persatu rangka bangunan yang akan dijadikan rumah makan dan pasar pakaian bekas atau rombengan (RB). Aksi pembongkaran itu mengagetkan warga yang merupakan pemilik lahan, sehingga mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan batu. Akibatnya, petugas Sat Pol PP memberikan lemparan balasan terhadap warga.

Beberapa keluarga pemilik lahan mengalalami luka-luka, bahkan salah satu diantaranya di larikan ke rumah sakit terdekat. Bentrokan berhasil reda, ketika salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari Aladin, datang dan mencoba meredam bentrokan.

Namun keadaan kembali memanas ketika Sekretaris Satuan Pol PP Sultra, Arjalu memerintahkan anggotanya untuk terus melakukan pembongkaran dengan cara memukul anggotanya dengan sebuah kayu tongkat pemukul agar anggotanya kembali melakukan pembongkaran namun anggota Pol PP menahan diri untuk tidak membongkar.

Aladin yang juga keluarga pemilik lahan mencoba menenangkan keadaan dengan mempertemukan keluarga pemilik lahan dan Arjalu. Kemudian, ratusan Sat Pol PP meninggalkan lokasi bentrokan

Dari hasil mediasi tersebut terkuak bahwa, Satuan Pol PP Pemprov sama sekali tidak memiliki surat perintah pembongkaran dari Gubernur H Nur Alam SE. Tak hanya itu pihak Kepolisian yakni Polres Kendari tidak dikonfirmasi mengenai akan adanya pembongkaran.

“Dalam melakukan pembongkaran bangunan harus ada konfirmasi ke Kepolisian dan ini sama sekali tak ada pemberitahuan dan ini merupakan tindakan bongkar paksa,” kata Aladin di lokasi.

Untuk itu lanjutnya, DPRD Kota Kendari akan mengelar hearing pada Selasa (1/7/2014) digedung DPRD Kota Kendari dengan memanggil beberapa pihak yang terkait. Tindakan Pemerintah Provinsi Sultra dalam pembongkaran bangunan itu dinilai sepihak oleh pemilik lahan, sebab Pemprov tanpa melakukan koordinasi dan pemberitahuan langsung melakukan pembongkaran.

“Lahan ini adalah lahan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dan kalau Pemprov mengaku adalah miliknya, kapan itu beralih dari Pemkot ke Pemprov dan juga bukti yang kuat untuk menyatakan lahan ini adalah lahan Pemprov juga tidak ada, karenanya kami akan panggil mereka untuk hearing terkait pembongkaran paksa ini,” ujarnya.

Sementara itu, anak tertua pemilik lahan eks PGSD Ranes mengatakan, lahan itu adalah lahan peninggalan orang tuanya yaitu Ambbo Dalle. Dengan memiliki bukti surat-surat yang sah, sertifikat sah sejak tahun 1964 yang ditandatangani oleh Patekaka yang merupakan Camat Mandonga saat itu.

“Buktinya kami dari dulu tetap membayar pajak lahan ini, tahun lalu kami bayar Rp 8 juta dan pada tahun ini kami bayar Rp 48 juta,” tuturnya. Akibat bentrokan itu, pihak keluarga pemilik lahan melaporkan aksi pembongkaran paksa tersebut ke Polda Sultra. (qq)

1 Comment

1 Comment

  1. fian

    July 4, 2014 at 7:44 am

    ada apa dengan masalah tanah PGSD yang dibuat berlarut-larut? siapa yang mengaku punya?  yang nyerobot siapa? informasinya harus jelas, Masalah ini sengaja tidak diselesaikan karena yang mengklaim ada hubungan dengan pemangku kekuasaan baik Tk I maupun Tk.II, Saksi yang masih hidup banyak – mereka adalah pemilik tanah semula . tanah itu adalah milik pemerintah yang dibeli dari masyarakat dan ada bukti-bukti pembeliannya karena yang tangani adalah tim pengadaan tanah. kalau mengaku memiliki ada prosedur hukumnya jangan main kekerasan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top