Connect with us

“Sakitnya” Pelayanan Rumah Sakit di Sultra

Metro

“Sakitnya” Pelayanan Rumah Sakit di Sultra

BUKAN rahasia lagi, jika pelayanan prima rumah sakit belum benar-benar memihak rakyat kecil. Pameo “orang miskin dilarang sakit” mungkin ada benarnya, bahkan telah menjelma menjadi realitas sosial di negeri ini. Ironisnya, pemerintah yang sesumbar menjamin fasilitas kesehatan masyarakat, khususnya warga kurang mampu, dalam prakteknya tidak seperti yang dijanjikan, mengingat  diskriminasi pelayanan kesehatan masih terus terjadi hingga kini.

Kisah Rizal (32 Tahun), warga Jalan Wijayakusuma, Kelurahan Lahundape, Kota Kendari  menjadi contoh “sakitnya” pelayanan kesehatan rumah sakit  di Sulawesi Tenggara. Cerita bermula, saat isterinya, Muslima (22 tahun) mengalami kecelakaan, akibat ditabrak sepeda motor, medio September 2013 lalu. Tabrakan itu mengakibatkan perempuan yang tengah hamil lima bulan harus dilarikan ke rumah sakit.

“Saat itu saya membawanya ke Rumah Sakit Abunawas Kendari. Namun baru satu jam di rumah sakit, pihak petugas medis langsung angkat tangan,”kata Risal Salman. Anehnya, para juru rawat di rumah sakit milik pemerintah Kota Kendari sama sekali tidak memberikan pelayanan dasar pada korban yang mengalami patah pada empat jari kakinya dengan alasan tidak memiliki peralatan lengkap .

Risal yang juga seorang jurnalis lokal di Kendari ini tentu saja kecewa berat. Risal menduga, penolakan RS Abunawas terkait dengan kartu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang disodorkannya. “Saya sempat menyodorkan kartu jamsostek, tapi mereka menolak,”kata Risal. Risal sendiri terdaftar dalam program jamsostek Kendari melalui kantor tempatnya bekerja.

Kuatir dengan kondisi isterinya yang tengah hamil membuat Risal tak punya pilihan harus mencari rumah sakit yang bisa merawat isterinya. Petugas RS Abunawas lalu membuat surat rujukan perawatan ke RS Ismoyo.

Di rumah sakit milik TNI itu, Risal sedikit lega karena petugas medis sempat memberikan bantuan layanan dasar berupa perawatan pembersihan luka. Sayangnya, petugas RS Ismoyo juga tidak memeriksa kandungan Muslima serta tidak sanggup melakukan operasi jari kaki korban. Lagi-lagi dengan alasan tidak memiliki peralatan operasi yang lengkap. “Saya benar-benar lelah berusuran dengan rumah sakit,”kata Risal, mengenang.

Akhirnya Risal mengantar isterinya ke RS Santa Anna, sebuah rumah sakit swasta yang terletak di kawasan kota lama, Kelurahan Sanua, Kota Kendari. “Kepada petugas, Saya memberitahu untuk memeriksa kondisi kandungan isteriku. Saat itu juga dokter datang dan langsung memeriksanya,”kata Risal.

Di mata Risal, ada perlakuan yang berbeda dari dua rumah sakit sebelumnya, baik dari sisi pelayanan dasar kesehatan maupun pelayanan bagi pasien pemegang kartu Jamsostek. “Saya juga sempat bingung, kok di rumah sakit pemerintah pasien pemegang kartu jamsostek tidak dilayani, tetapi justeru di RS swasta kami dilayani dengan baik,”katanya sambil geleng-geleng kepala.

Bukan hanya warga pemegang kartu jamsostek yang mendapat perlakuan diskriminatif, melainkan juga warga pemegang kartu asuransi kesehatan (askes). Seperti diungkapkan Rosma, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru di Kabupaten Konawe. “Saat itu, saya mengalami kecelakaan lalulintas yang membuat kepala saya terbentur di aspal serta robek pada dagu dan bibir sehingga harus dirawat intensif di RS Bahteramas selama lima hari,”ungkap Rosma.

RS Bahteramas merupakan   rumah sakit milik pemerintah provini Sulawesi Tenggara. Rumah sakit ini dibangun dengan konsep Garden Hospital dan direncanakan menjadi rumah sakit umum kelas B dengan kapasitas 500 tempat tidur. Tak heran RS ini dipersiapkan sebagai rumah sakit rujukan daerah lain di sekitar seperti Sulteng, Maluku dan Papua.

Kejadian tragis dialami Rosma terjadi Mei tahun 2013 silam. Nah, selama dirawat itulah ibu tiga anak ini mengaku banyak menemukan kejanggalan terkait pelayanan, mulai soal kamar yang tidak sesuai pertanggungan askes, luka yang tidak dibersihkan, hingga perban yang tidak diganti selama lima hari. Tak hanya itu Rosma juga diperhadapkan dengan tingginya harga obat.

” Ketika itu Kami benar-benar tidak lagi memikirkan soal harga, karena yang terpenting keselamatan ponakan saya dulu yang utama,”kata Parman, paman korban yang mengurusi Rosma selama di rawat di RS Bahteramas.

Kepada wartawan, pria parobaya yang berdomisili di Kelurahan Puosu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe ini bercerita panjang lebar, soal pengalaman buruknya berurusan dengan Rumah Sakit Bahteramas.

“Saya ingat, ponakan saya masuk RS Bahteramas pukul 9 pagi. Saat tiba di IGD tidak ada perawat yang menjemput. Saya terpaksa membopongnya sendiri ke ruang IGD,”ungkap Parman.

Di IGD Rosma tidak langsung ditangani, melainkan harus menunggu pengurusan administrasi terlebih dahulu.

“ Begitu juga saat membawa ponakan saya ke ruang radiologi untuk pemeriksaan kepala, saya harus mendorong sendiri kereta. Kami harus melewati selasar rumah sakit dengan basah kuyup karena atap yang bocor akibat diguyur hujan,”ungkap Parman.

Sayangnya, saat tiba di ruang radiologi, Parman hanya mendapati ruang kosong. “Pelayanan ruang radiologi telah tutup karena  petugasnya telah pulang. Padahal saya sudah mendaftar dan membayar uang jaminan pemeriksaan di sana. Saya tidak habis pikir mereka tega membiarkan pasien terlantar,”kata Parman. Parman baru dilayani menjelang malam, tepatnya 14 jam setelah kecelakaan.

“Hari itu Saya benar-benar kecewa dengan pelayanan rumah sakit Bahteramas, terlebih mengetahui jika alat CT Scan di ruang radiologi tidak berfungsi karena mengalami kerusakan. Petugas medis terpaksa menggunakan rontgen untuk memeriksa kemungkinan kerusakan di kepala ponakan saya,”kata Parman.

Selain menyayangkan buruknya pelayanan di ruang radiologi, Parman juga menemukan kejanggalan saat mengurus ruangan yang merupakan hak pasien. Sebagai PNS golongan tiga RW adalah pemegang kartu askes, artinya berhak mendapatkan ruang perawatan kelas satu (PNS golongan III).

“Kepada saya petugas jaga bilang ruangan sudah penuh, tapi Saya tidak yakin,”kata Parman

Ia lalu mengecek papan informasi yang tertempel di dinding gedung. “Di papan itu saya melihat ada beberapa kamar yang belum terisi, bahkan ada satu kamar yang hanya dihuni satu orang pasien,”kata Parman.

Parman lantas mempertanyakan informasi yang tertera di papan informasi itu. Cepat-cepat perawat itu menjelaskan,   jika kamar yang tidak terisi itu kondisinya kurang baik, AC tidak berfungsi dan tidak ada air, dan satu kamar lainnya sudah dipesan duluan oleh pasien lain. Untuk kamar yang hanya di isi satu pasien, si perawat beralasan tidak boleh digabung karena pasien tersebut mengidap penyakit dalam..

Tak habis akal Parman kemudian meminta solusi, si perawat lantas menawarkan bagaimana kalau saya mengambil ruang VIP anggrek hanya saja harus menambah uang sebesar 150 ribu per malam. “Saya terdiam dan kemudian bilang kok bisa seperti itu? Bukankah ponakan saya pengguna Askes yang artinya tidak dikenakan biaya penggunaan kamar,”tanya Parman.

Namun, pertanyaan Parman membuat perawat marah. Dengan ketus perawat perempuan itu meminta parman membaca papan informasi yang telah dicetak berisi daftar aneka tarif ruangan termasuk mengenakan tarif ruangan bagi pengguna Askes. “Saya kembali bertanya selain vip ruang apalagi yang bisa dipakai?   Perawat itu tidak menjawab dan malah sibuk facebook-an lewat handphone,”kata Parman dengan nada kesal.

Parman tak mau menyerah. Pria berkulit gelap itu meminta dibuatkan nota ke ruang kelas dua. Si perawat menyanggupi. Bermodal nota itu Parman mendatangi petugas jaga di ruang kelas dua. Sayangnya, ‘Setali tiga uang’ dengan petugas kelas satu, petugas jaga di ruang kelas dua juga mengaku bahwa seluruh kamar telah terisi pasien.

Bahkan, perawat perempuan itu menyarankan agar Parman untuk kembali ke ruang anggrek. “Hak bapak untuk mendapat pelayanan di kelas satu jangan mau di kelas dua karena fasilitasnya berbeda jauh. Tidak ada AC, dan setiap kamar di isi tiga pasien. Jadi sebaiknya bapak kembali ruang anggrek dan minta hak bapak,”kata petugas perawat itu. Masak tidak ada kamar di sana, Mereka itu bohong, tanyakan lagi ke sana pak,”kata petugas itu kepada Parman.

“Saat mendengar itu, Saya diam saja dan malas meladeni karena saya benar-benar capek,”kata Parman.

Pertengkaran kecil dengan beberapa perawat mewarnai hari-hari Rosma di RS Bahteramas. Dari soal air mapet hingga AC kurang berfungsi baik menjadi penomena lumrah. Anehnya, tak ada petugas yang memperbaiki. Begitu pula ruangan pasien yang tidak disapu, dan sampah pasien dibiarkan menumpuk. “Mau mengeluh ke petugas tidak akan ada gunanya, karena pasti tidak akan digubris.

Parman mencatat, selama lima hari di rumah sakit, dokter hanya hadir tiga kali, sisanya dokter tidak masuk karena alasan libur. Selama dirawat Rosma ditangani dokter ahli syaraf. “Dokter datang menjelang siang, menanyakan keluhan dan membuat resep obat. Lma hari di ruang anggrek RS Bahteramas, plaster penutup luka ponakan saya hanya sekali diganti, itu pun saat hendak meninggalkan RS dan setelah kami komplain berkali-kali,”kata Parman.

Puncak kekecewaan keluarga Rosma, saat mendengar pernyataan dokter yang akan melakukan bedah pada kepala Rosma. “Saat itu dokter membaca hasil foto rotgen dan menyatakan terdapat retakan di kepala saya dan harus segera di operasi. Tapi saya menolak untuk operasi di Kendari,”ungkap Rosma.

Oleh keluarganya, Rosma lalu dibawa ke RS Wahidin Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah ditangani dokter setempat, kepala Rosmawati ternyata tidak perlu dibedah. “Kata dokter tidak ada retakan di kepala saya sehingga tidak perlu dioperasi. Saya hanya tiga hari di RS Wahidin dan dibolehkan pulang ke Kendari dalam kondisi sehat,”ujarnya. Di RS Wahidin Makassar, Rosma mengaku mendapat pelayanan yang sangat baik dan ramah. Kondisi yang jauh berbeda saat Ia dirawat di rumah sakit di Kendari.

Buruknya pelayanan rumah sakit di kendari, nampaknya menjadi alasan banyak warga memilih berobat ke Makassar, Sulawesi Selatan. Kekecewaan  tidak datang begitu saja tanpa alasan. Sebelumnya mereka telah berobat secara intens di rumah sakit local sampai mengeluarkan uang jutaan rupiah. Namun karena kesembuhan tak didapatkan, mereka mencoba berobat ke Sulawesi Selatan. Nah, setelah berobat ke Makassar itulah kekecewaan muncul terhadap layanan kesehatan local “Kami baru sadar, jika layanan kesehatan lokal ternyata lebih buruk dari layanan kesehatan di rumah sakit di daerah anging mamiri,”tambah Rosma.

Kultur Birokrasi Peodal

Mutu layanan rumah sakit (RS) di Sultra yang belum memenuhi standar pelayanan minimal mendapat perhatian dari Yayasan Pengembangan Studi Hukum Dan Kebijakan (YPSHK) Sulawesi Tenggara, sebuah lembaga yang konsen melakukan advokasi kebijakan pelayanan kesehatan di Sultra, sejak 2005 silam.

Upaya pemerintah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dianggap hanya isapan jempol belaka. Sebab masih ada pasien yang sudah dalam kondisi sekarat sering dipersulit gara-gara masalah administrasi. Terlebih bagi masyarakat pengguna kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

Bagi YPSHK, tak ada alas an bagi rumah sakit untuk tidak melayani pasien, apalagi pasien yang sudah masuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan. Selain karena tuntutan Undang-undang juga standar operasional pelayanan (SOP) yang berlaku di setiap rumah sakit, serta sumpah jabatan bagi para dokter.

“Seharusnya, di negara ini, pasien UGD itu diutamakan lebih dulu, bukan malah mempersulit dengan berbagai alasan,” kata Yusuf Talamma.

Menurut Yusuf Talamma, kondisi seperti itu harus diperhatikan pemerintah. Praktik kesenjangan kesehatan disebabkan masih banyaknya RS yang tidak mengikuti standi pelayanan minimal yang memiliki akreditasi, baik kualitas layanan, sumber daya manusia dan fasilitas alat-alat medis. “Inilah yang harus dikaji kembali. Apakah semua RS sudah memenuhi standar atau belum, dan apa sanksinya jika ada RS yang tidak memenuhi standar tersebut,” tanya Yusuf.

Ia mengatakan, buruknya pelayanan kesehatan saat ini akibat tidak adanya badan pengawas di RS. “Keberadaan badan pengawas sangat penting untuk mengawasi proses pelayanan kesehatan yang dilakukan RS terhadap pasiennya, terutama bagi masyarakat miskin,” ujarnya.

Kata Yusuf, masih saja banyak petugas kesehatan yang melanggar SOP dan sumpah jabatannya. Hal ini terkait budaya peodal yang belum hilang dari birokrasi, karena terbiasa mendapatkan manfaat/keuntungan dari situasi sistim yang buruk itu. Budaya ini mengakibatkan reformasi birokrtasi tidak berjalan dan berdampak banyaknya program rakyat yang gagal dijalankan.

“Fakta yang banyak terjadi di birokrasi adalah, bukannya membantu menyukseskan program, tetapi sebaliknya justeru berusaha menggagalkan program kesehatan itu sendiri. Misalnya, banyak petugas medis yang masih melihat pasien BPJS sebagai “pasien gratisan” sehingga hanya dilayani seadanya. Padahal gaji para pelayan rumah sakit ini dibayarkan dari iuran para peserta jaminan sosial. Kondisi ini akan berdampak serius pada usaha pencapaian program Jaminan Kesehatan Nasional,”ujarnya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, Barwik Sirait, turut prihatin dengan pelayanan kesehatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di wilayah Sultra yang belum maksimal. Hal inidisebabkan minimnya jumlah tenaga medis, baik dokter umum maupun spesialis.  Beberapa upaya dilakukan untuk perbaikan derajat kesehatan saat ini terusdilakukan  seperti pembangunan Puskesmas dari 172 unit tahun 2007 menjadi 252 unit tahun 2012. Jumlah rumah sakit juga bertambah dari   21 unit menjadi 25 unit. Tenaga dokternya juga demikian, dari 202 menjadi 429 dokter.

Menurut Barwik, selain dokter, Sultra juga masih membutuhkan perawat ahli dan tenaga farmasi, sebab idealnya dalam satu puskesmas atau rumah sakit terdapat asisten apoteker. Namun, tenaga sanitasi dan gizi di Sultra sudah sesuai kebutuhan. Pemerintah juga terus meningkat perbaikan kesejahteraan petugas medis. Ia mengatakan, insentif dokter PTT pada daerah terpencil sebesar Rp5 Juta per bulan, tetapi biasanya juga pemerintah daerah memberikan tambahan honor, seperti Pemerintah Kabupaten Wakatobi akan memberikan insentif dokter ahli sebesar Rp17,5 juta per bulan.

“Kami terus berusaha meningkatkan mutu pelayanan dengan menyiapkan tenaga dokter spesialis dan didukung peralatan modern. Demikian juga masalah lingkungan akan terus dilakukan penghijauan,”kata Barwik Sinaga.

Memang sangat disayangkan, buruknya pelayanan rumah sakit di Sultra, tentu menjadi ancaman bagi suksesnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah ini.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kendari membenarkan. “Salah satu kunci suksesnya program JKN adalah soal pelayanan prima dari rumah sakit. Nah, kalau pelayanannya buruk maka adalah ancaman bagi terselenggaranya JKN di Sultra,”kata Diah Eka Rini SSi, APt, AAk.

Meski begitu, Ia optimis penyelenggaraan program  Kesehatan di Sultra akan berjalan sesuai rencana. Hingga April 2014 data kepesertaan BPJS Kesehatan di Sultra mencapai 1.267.795 orang. Peserta BPJS Kesehatan ini berasal dari sejumlah jenis kepesertaan seperti eks jamsostek, askes, jamkesmas, jamkesda hingga pekerja mandiri di seluruh kabupaten kota.

BPJS selaku penyelenggara JKN merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, penomena buruknya kondisi pelayanan kesehatan di Sultra seolah memperlihatkan pada publik jika BPJS bukanlah eksekutor dalam program JKN, tetapi tidak lebih sebagai fasilitator yang membayar jasa kesehatan masyarakat. Hasil evaluasi YPSHK ditemukan masih ada setengah dari 2,7 juta jumlah penduduk Sultra yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Ironisnya, waktu yang dibutuhkan tinggal lima tahun dari target pemerintah tahun 2019 harus 100 persen warga negara masuk.

Bagi YPSHK program BPJS adalah program pro rakyat yang sejatinya harus dijalankan dengan betul oleh pemerintah.Namun melihat masih kurangnya kepesertaan warga di BPJS menunjukan pemerintah di Sultra belum bersungguh-sungguh menjalankan program tersebut. “Saya kira cakupan 1,2 peserta BPJS di Sultra saat ini masih sangat kurang dan saya menganggap Dinkes Sultra tidak sungguh-sungguh menjalankan program JKN, karena pemerintah bertanggung jawab atas regulator jaminan kesehatan,”kata Yusuf Talamma.

Kurangnya promosi dari penyelenggara BPJS maupun pemerintah menjadi problem tersendiri di program JKN di daerah ini. “Adalah kewajiban BPJS untuk mengcover seluruh warga, terutamapekerja informasl yang nota bene dari kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin karena jumlahnya mayoritas melapisi masyarakat kita. Pekerja sektor informal ini rentan jatuh miskin, karena pendapatan tidak menentu, tidak adanya ikatan kerja dan tidak adanya jaminan perlindungan social,”katanya. (Yos Hasrul)***

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top