RUU Tembakau, Penyelamat Petani Tembakau?

0

Penulis: Omar Pidani and Fitrilailah Mokui

Debat tentang rokok dan pengendalian tembakau, selalu intense dan menarik untuk diamati, khususnya di negara kita. Seorang kawan periset berkelakar bahwa tidak satupun komoditas yang mampu membelah negara menjadi dua, atau tiga, layaknya kampanye presiden, sebagaimana komoditas rokok. Statement ini tentu masuk akal. Negara kita saat ini adalah negara dengan pasar rokok terbesar kelima di dunia (Oxford Business Group, 2015). Dari populasi kita yang 240 juta, sepertiga populasi lelakinya adalah perokok, dan hanya 5 persen populasi wanita perokok. Menggunakan data Survey Populasi Biro Pusat Statistik tahun 2010, ini berarti ada kurang lebih 40 juta perokok laki-laki dan 6 juta perokok perempuan di negara kita. Di tahun 2015, Indonesian Investment melaporkan bahwa 80-85 juta orang Indonesia mengkonsumsi rokok tembakau.

Rokok bukan barang baru di wilayah nusantara. Komoditas ini sudah ada sejak abad ke-16, jauh sebelum negara terbentuk (Nawi Ng et al., 2007). Secara global, manusia telah mengenal tembakau sebagai agen psycho-parmachology agent untuk ritual pengobatan 5000 tahun sebelum zaman nabi Isa atau Jesus the Nazareth. Johannes Wilbert, anthropolog Amerika Serikat, telah meneliti secara rinci dan meluas, bagaimana dukun-dukun 280 suku bangsa Indian dari wilayah kuno Abipon sampai Zaparo di selatan benua Amerika memanfaatkan dua jenis tanaman tembakau, Nicotiana tabacum dan Nicotiana rustica, dimanfaatkan untuk mendapatkan efek halusinasi dari nikotin yang dihasilkan tumbuhan ini. Oleh suku-suku Indian ini, tembakau dikunyah, dihirup, dijilat, dimimum dan di hisap dalam bentuk rokok (Wilbert, 2007).

Tahun 2015 yang lalu, debat tentang rokok kembali hangat di sepanjang tahun. Pemicunya adalah di terbitkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Tembakau yang kemudian diloloskan kedalam proyek legislasi nasional (Prolegnas) untuk diprioritaskan untuk di bahas dan diloloskan sebagai Undang-undang Pro dan Kontra pun bermunculan.

Penentang (opponent) dari RUU mengajukan beberapa alasan, diantaranya adalah bahwa RUU Tembakau ini kontra produktif dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lain yang juga telah mengatur berbagai aspek produksi dan konsumsi tembakau ini. Termasuk berbagai kebijakan-kebijakan prohibitive seperti pembuatan kawasan bebas rokok yang di rekomendasikan oleh Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Penggunaan Bahan Adiktif Berbahan Tembakau. Selain itu, opponent juga menduga bahwa pembuatan dan pelololsan RUU Tembakau ke dalam prolegnas ini, tidak lepas dari lobi industri rokok nasional maupun multi-nasional yang tidak bisa begitu saja melepaskan

Penggunaan terminologi ‘kretek sebagai warisan sosial budaya’ dalam pasal 37 dianggap sebagai loophole (kebocoran) yang bisa menciptakan penafsiran terbuka. Menciptakan iklan rokok yang diproduksi dengan teknologi modern sebagai komoditi tradisional sebenarnya merupakan strategi cerdas industry rokok.

Industri rokok nasional dan multi-nasional tahu persis bahwa kebiasaan merokok di beberapa wilayah frontier Indonesia, masih lekat dengan kultur masyarakat. Dalam perspective ethnology, kelompok-kelompok masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman Indonesia memandang rokok bukan semata komoditas, namun memliki nilai dan pemaknaan secara simbolik. Terkadang rokok, tidak dapat dipisahkan dari berbagai tradisi dan ritual yang masih berlaku hingga saat ini. Misalnya, studi ethnografi kami selama satu tahun di wilayah Kabupaten Bombana, dimana masyarakat indigenous Moronene bermukim, menunjukkan bahwa rokok dalam bentuk modernnya menggantikan apa yang dulunya tembakau dalam gukungan lembaran daun jagung, disajikan dengan pinang, sirih, selembar kain putih dan sarung, membentuk ritual penyelesaian konflik dan saling meminta bantuan yang disebut Pokompolulu. Beberapa suku dayak di wilayah pedalaman Kalimantan dan suku Togutil di pedalaman Halmahera, juga masih memberikan nilai dan makna simbolik bagi rokok dalam ritual, hubungan sosial, tradisi saling bantu, penerimaan orang baru, dan lain sebagainya.

Industri rokok juga tahu persis bahwa rokok bermakna sosial dan identitas. Hasil-hasil riset yang dilakukan Prof. Nawi Ng dari UGM di beberapa wilayah jawa yang lebih spesifik pada kebiasaan merokok pada kaum remaja (adolescent smoking) menyimpulkan bahwa kebiasaan merokok dibentuk oleh dan membentuk hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat kita (2007). Beberapa hasil riset lanjut menunjukkan bahwa hubungan sosial yang berasosiasi dengan rokok ini membentuk sikap permissive (tidak bisa melarang) terhadap sikap merokok. Penetapan zona larangan merokok kadang menjadi tidak efektif, bagi kelompok-kelompo yang permissive terhadap orang yang merokok. Nawi Ng juga menunjukkan bahwa berbagai pemaksaan structural (structural imposition) seperti norma dan desakan kawan-kawan sepergaulan (norm and peer pressure) membentuk kebiasaan merokok remaja (2008).

Masifnya iklan rokok di berbagai media maupun spanduk-spanduk sponsor untuk kegiatan sosial seperti olahraga, musik maupun keagamaan, lingkup dan lingkungan pergaulan (field of relationship) telah berhasil membentuk mind set dan identitas kelompok-kelompok remaja. Tema-tema yang dipromosikan oleh iklan-iklan rokok secara spontan diungkapkan oleh remaja-remaja perokok sebagai bagian dari motivasi yang ingin mereka tunjukkan dengan merokok: identitas kelaki-lakian (maskulinitas), transisi ke kedewasaan (adulthood transition), keberanian, independensi, dan lain-lain (Nawi Ng et al., 2007).

Jadi penggunaan frase “kretek sebagai warisan sosial budaya’” tentu merupakan strategi bisnis industri rokok yang sangat strategis dan politis. Yang luput dari diskusi adalah kita tahu persis bahwa negara kita adalah negara yang terfragmentasi secara sosial dan kultur. Norma, nilai, pemaknaan dan symbol yang berlaku dalam lingkup sosial atau kultur satu belum tentu sesuai dengan yang lainnya. Pertanyaannya, kretek itu warisan bagi lingkup sosial dan budaya yang mana? Frase ini sendiri layak untuk di perdebatkan secara substansi sebelum di institusionalisasi.

Proponent dari RUU, diantaranya adalah INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) mengajukan argumen bahwa produksi tembakau memberi penghidupan bagi ratusan ribu petani. Ini adalah fakta tentunya. Kurang lebih 500 ribu petani tembakau lokal dan sanak keluarganya . Statistik Ini belum termasuk tenaga kerja yang terserap di 672 perusahaan pengolahan tembakau untuk memproduksi 3.300 merk rokok. Di tahun 2012, jumlah tenaga kerja serapan industri mencapai 281.571 orang, jaub menurun dari tahun 2008 yang mencapai 346.042 orang. Bagi kebanyakan petani tembakau, kondisi biofisik dan iklim membentuk lingkungan yang spesifik untuk pertumbuhan tembakau. Hal ini, ditambah dengan rendahnya tingkat pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan, kadang menjadikan budidaya tembakau sebagai satu-satunya sektor penghidupan. Proposisi INDEF adalah bahwa RUU nantinya akan bermanfaat untuk memberikan proteksi bagi petani tembakau lokal untuk mengimbangi pasokan produksi tembakau dari luar negeri (import) yang hingga saat ini belum memiliki aturan main yang jelas. Jadi intinya, RUU ini adalah panacea (obat mujarab) karena ia akan dapat mengendalikan pasokan tembakau import dan olehnya dapat mengatasi proses pemiskinan petani tembakau. Mengendalikan pasokan tembakau import dan proteksi produksi lokal, akan sangat debatable jika diposisikan dengan komitmen negara dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kami tidak akan membahas hal ini. Yang menarik adalah hubungan RUU tembakau dengan pemiskinan petani tembakau. Ini tentu statement yang sangat optimistic, namun kurang valid. Kita semua tahu bahwa harga di tingkat petani, tidak pernah berada di tangan petani, namun tidak selalu dapat di dikendalikan secara structural. Banyak faktor yang akan selalu masuk dalam formula selain dari sisi supply. Ketimpangan pengetahuan dan teknologi di tingkat petani, strutktur pasar, kebutuhan industry, output agregat per negara, kualitas produksi daun tembakau dan lain-lain. Kualitas daun sendiri sangat tergantung dengan variabilitas iklim. Hujan yang berlebihan akan sangat menjatuhkan kualitas daun yang kemudian menurunkan tingkat harga. RUU dapat mengendalikan import supply, yang juga menentukan tingkat harga. Pemerintah dapat meningkatkan pajak rokok misalnya. Namun pajak ini pada akhirnya juga akan dibebankan pada konsumen (perokok). Dan faktanya, pajak rokok lebih banyak menyerap pendapatan perokok miskin dibandingkan perokok kaya.

Pemasukan cukai tembakau negara adalah sebesar Rp. 103,02 triliun. Kerugian total dari merokok adalah sekitar Rp. 378,75 triliun, 3.7 kali lipat dari cukai yang didapatkan oleh negara (Emil salim, 2014). Secara logika, dalam kondisi defisit sedemikian, apakah negara akan menanggung seluruh kerugian akibat merajalelanya kebiasaan merokok saat ini. Lagi-lagi, kalaupun statement ini benar tentu sangat optimistic. Asuransi kesehatan di negara kita belum sedemikian accessible nya bagi orang-orang miskin yang bekerja di sector informal bukan? Faktanya, penelitian kami juga menunjukkan bahwa dana-dana cukai ini lebih banyak di belanjakan oleh pemerintah dalam bentuk kendaraan operasional ataupun pembiayaan logistik kampanye anti-merokok, dari pada disubsidi silang untuk membantu pembiayaan kesehatan kaum perokok. Kebijakan yang selama ini banyak di tertawakan oleh kaum aktifis.

Lantas siapa yang akan membayar ongkos kerugian-kerugian yang tidak tersubsidi tersebut? Apakah pemerintah mau mensubsidi ongkos penguburan 200 ribu orang yang setiap tahunnya meninggal karena rokok (GATS Survey, 2015). Hampir pasti tidka, dan hampir pasti semua ini ini akan dibebankan ke si perokok. Ini bukan hal baru, beban biaya akibat penyakit yang terkait dengan tembakau biasanya lebih signifikan bagi orang-orang miskin. Lantas, apakah kerugian-kerugian ini hanya akan berhenti pada si perokok? Kita bisa saja bilang ya, karena yang akan mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti tuberculosis atau empyema, sekalipun biasanya tidak dirasakan secara langsung dan di anggap hanya berdampak pada si perokok. Kenyataannya mungkin tidak demikian. Prof. Richard D. Semba, peneliti dari John Hopkins School of Medicine, Amerika Serikat, punya cerita yang lain entang ini. Publikasi-publikasi Richard di berbagai jurnal ilmiah tentang dampak merokok bagi orang-orang terdekat si perokok dan kemungkinan merokok bagi pemiskinan keluarga telah dilakukan dalam satu dekade terakhir dengan membandingkan konteks pedesaan dan kumuh perkotaan di Indonesia. Penelitian-penelitian ini sebagian besar dilakukan dengan menganalisa data set dari National Surveillance Survey. Apa yang konsisten disimpulkannya adalah di setiap keluarga yang bapaknya adalah perokok (paternal smoking), kualitas makanan sangat rendah, karena sebagian besar pendapatan keluarga untuk makanan di alihkan untuk membiayai kebutuhan merokok, yang kemudian mengakibatkan anak-anak kurang makan dan kurang gizi. Keluarga dengan tipikal serupa memiliki resiko kematian bayi dan balita yang tinggi, dan sangat mungkin untuk kekurangan makanan. Point yang ingin dikemukakan oleh Richard di atas adalah merokok itu sendiri punya dampak turunan seperti penurunan kualitas generasi seperti dalam kasus-kasus stunting (gejala kerdil atau pertumbuhan anak yang tidak sesuai umurnya) dan pemiskinan secara sistemik. Dan argumen ini sepertinya hilang dari perdebatan.

Menurut hemat kami, RUU pertembakauan ini tidak lebih dari sekedar pencitraan, dengan back up industry rokok, untuk menunjukkan bahwa pemerintah seakan-akan punya komitmen yang serius terhadap pengendalian tembakau dan kebiasaan merokok. Sebab jika pemerintah ingin lebih serius, kenapa tidak meratifikasi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana 180 negara Asia lainnya. Dengan loophole kretek sebagai warisan budaya, RUU ini juga memberikan celah bagi industry rokok untuk tetap mendapatkan pangsa pasar terbesarnya. Argumen bahwa RUU ini adalah silver bullet untuk mengatasi kemungkinan pemiskinan petani tembakau juga tidak akurat. Dan yang paling penting, yang harus tetap menjadi pertimbangan kita semua adalah fakya bahwa bagi pengkonsumsi tembakau, apalagi mereka yang berpendapatan rendah, merokok itu sendiri adalah proses pemiskinan sistemik diri dan keluarga, dan pemburaman masa depan anak-anak mereka. ***

Omar Pidani adalah Dosen di Universitas Haluoleo dan Kandidat Doktor di Australian National University, Awardee LPDP; Fitrilailah Mokui adalah Dosen di Universitas Haluoleo dan Kandidat Doktor Medical Enthropology di Australian National University.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.