Connect with us

Ribuan Eks Karyawan Tambang di Kolaka Jadi Pengangguran

Uncategorized

Ribuan Eks Karyawan Tambang di Kolaka Jadi Pengangguran

KOLAKA,SUARAKENDARI.COM- Kenyataan pahit yang harus dialami oleh ribuan mantan karyawan perusahaan tambang di Kolaka saat ini memang sangat memiriskan hati.  Bagaimana tidak, sejak PP No. 23 tersebut diberlakukan 12 Januari yang lalu, ribuan pekerja tambang harus kehilangan pekerjaan tanpa dana pesangon dari perusahaan yang telah mem-PHK mereka.

Buyung misalnya, lelaki warga Watuliandu ini sejak di PHK dari PT Pernick beberapa waktu yang lalu, terpaksa hidup “menggelandang” tanpa kerjaan. Padahal saat dia masih bekerja, dirinya mendapat upah jutaan rupiah perbulan dari perusahaan tempatnya bekerja.

“Setelah diPHK, saya terpaksa bekerja serabutan  untuk mempertahankan hidup. Soalnya dana pesangon yang diharapkan bisa menjadi modal usaha belum juga dibayarkan. Makanya kami meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk mendesak perusahaan itu agar segera membayarkan dana pesangon yang memang menjadi hak bagi kami yang di-PHK.”katanya lirih.

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kab. Kolaka menyebutkan, sedikitnya ada 13 perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan bahan mentah biji nikel yang tidak beroperasi. Dari ke13 perusahaan itu tercatat 1.008 orang karyawan di-PHK dari ke-13 perusahaan yang mem-PHK seluruh karyawannya, hanya ada 2 perusahaan yang bersedia memberikan dana pesangon bagi karyawannya, itupun nilainya tak seberapa. Selebihnya belum ada konfirmasi kesiapan bagi perusahaan meskipun Dinakertrans telah menyurati perusahaan tersebut untuk melakukan kewajibannya kepada para eks karyawan.

Kabid PHI Dinakertrans Kolaka, Agustina P yang dikonfirmasi mengatakan hanya ada dua perusahaan yang bersedia memberikan dana pesangon kepada eks karyawannya yang di-PHK, selebihnya masih dilakukan mediasi antara karyawan dan perusahaan tersebut.

Kata Agus, saat ini pihaknya mendesak PT Sultra Jembatan Mas untuk membayarkan hak pesangon bagi mantan karyawannya. Namun sayangnya setelah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali  kepada PT SJM, tak satupun panggilan tersebut dipenuhi.

“Kami terus mendesak perusahaan yang membandel untuk membayarkan dana pesangon kepada mantan karyawannya karena hal ini merupakan hak dari karyawan yang di-PHK. Bahkan jika perusahaan tersebut tidak membayarkan dana tersebut, karyawan yang di-PHK boleh melakukan upaya hukum dengan membawa masalah ini pada Pengadilan Hubungan Industri (PHI) setelah upaya mediasi dari Dinas Tenaga Kerja menemui jalan buntu” cetusnya. ABDI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top