Connect with us

Ribuan Karyawan Hotel di Kendari Berunjukrasa Protes Pemerintah Pusat

Bisnis

Ribuan Karyawan Hotel di Kendari Berunjukrasa Protes Pemerintah Pusat

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Ribuan karyawan dan karyawati hotel yang ada di Sulawesi Tenggara (Sultra) tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melakukan aksi unjuk rasa, Senin (15/12/2014).

Aksi yang dilakukan PHRI hari itu dimulai dari Eks.MTQ, melakukan aksi unjuk rasa berupa orasi terkait penolakan terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat perihal pelarangan bagi birokrasi untuk melakukan rapat di hotel.

Hendra Sukarno selaku Ketua PHRI Sultra yang juga menjadi koordinator pada aksi unjuk rasa hari itu mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa merugikan orang banyak, bukan hanya dari pihak perhotelan saja.

“Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat tidak memihak kepada rakyat, dengan adanya larangan untuk melakukan rapat di hotel itu sama saja membatasi pendapatan kami, sementara sektor yang kami terima salah satunya dari birokrasi,” kata Hendra.

Setelah beberapa menit massa melakukan aksi unjuk rasa di Eks.MTQ, massa aksi yang agak berbeda itu langsung bertolak menuju Kantor Gubernur Sultra.

Meskipun jumlahnya ribuan, namun massa aksi tetap tenang dan tidak melakukan aksi anarkis. Aksi unjuk rasa yang dilakukan hari itu juga terlihat unik karena datang dengan menggunakan pakaian berdasi dan diselingi dengan musik elekton.

Sesampainya di Kantor Gubernur, massa aksi kembali menyampaikan kepada pemerintah bahwa pihaknya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Hotel yang ada di Sultra tidak bisa mengandalkan hanya dari sektor pariwisatanya saja, karena sektor pariwisata kita belum dilirik, jadi kami hanya bisa mengandalkan dari birokrasi,” katanya.

Tenry Maya Hinta, Public Relation Swisbel Hotel Kendari, mengatakan bahwa dirinya sangat tidak setuju dengan adanya kebijakan pemerintah. Pasalnya, jika hal itu tetap diberlakukan maka secara otomatis banyak karyawan yang akan dirumahkan.

“Kalau sumber pendapatan kami sudah tidak ada, dari mana uang untuk membayar gaji karyawan, secara otomatis banyak lagi yang akan di PHK atau dipecat, jadi kami minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut,” pintanya.

Hendra Iskandar yang merupakan perwakilan dari pihak Setda Sultra berjanji akan meneruskan apa yang menjadi tuntutan tersebut kepada gubernur.

“Saat ini gubernur dan penjabat lainnya sedang tidak ada di tempat karena masih ada pertemuan di luar tapi terkait permintaan yang disampaikan tadi akan saya teruskan kepada atasan saya agar ditindak lanjuti,” katanya. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bisnis

To Top