Connect with us

PUSPAHAM Sayangkan Pernyataan Polda Terkait Dugaan Politik Uang Bupati Konut

Hukum & Kriminal

PUSPAHAM Sayangkan Pernyataan Polda Terkait Dugaan Politik Uang Bupati Konut

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM- Pernyataan Kepala Subdit (Kasubdit) Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sultra, Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, terkait langkah penyidikan dugaan politik uang Bupati Konut Aswad Sulaiman yang tidak menemukan unsur bagi-bagi uang menuai reaksi keras dari kalangan LSM di Kendari. Salah satunya datang dari Direktur LSM Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM) Sultra, Saipin S.Sos yang menyayangkan pernyataan perwira polda tersebut.

Menurut Saipin, pernyataan tersebut terkesan prematur tanpa terlebih dahulu mendalami substansi masalah atau bukti-bukti yang ada. Ini melihat posisi Aswad Sulaiman yang tidak saja sebagai pimpinan darerah atau bupati melainkan juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Konawe Utara. Dalam bukti rekaman jelas terlihat bagaimana Aswad dengan memobilisasi PNS, SKPD dan kepala desa untuk mengarahkan memilih caleg tertentu atau memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2014.

Saipin menjelaskan, dalam ketentuan politik uang sesuai UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang  pemilihan legislatif dan DPD RI pada pasal 89 menyebutkan, dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, untuk point (a). tidak menggunakan hak pilihnya; point (b). menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; point (c). memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; poin (d). memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau point (e). memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara di pasal  lainnya, yakni Pasal 86 ayat 2 hurup (e) menyebutkan, pelaksanaan kampanye kegiatan dan kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan PNS. hurup (g) untuk kepala desa, (h) perangkat desa.

Pasal 87 ayat 1 kampanye yang mengikutsertakan pejabat negara harus memenuhi ketentuan, yakni tidak boleh menggunakan fasilitas sesuai jabatannya dan dan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Adapun Modus Politik Uang antara lain,  membagi uang langsung pada saat kampanye / rapat akbar. Membagi uang lewat forum keagamaan. Mengadakan acara bakti sosial. Memberikan sembako gratis. Membantu biaya pembangunan infrastruktur. Membagikan hadiah lewat undian atau door prize dan pembrian trophy. Memberikan beasiswa. Menyumbang kelembaga keagamaan. Pembagian barang – barang mewah. Sumbangan untuk usaha tani, bantuan bibit, pupuk dan lain sebagainya.

Dari modus tersebut, kata Saipin, maka sebaiknya aparat kepolisian lebih dahulu mendalami subtansi kasus secara mendalam (kasus Bupati Aswad) tanpa langsung melontarkan pernyataan yang bisa membingungkan publik. Dan yang terpenting dalam pemilu aparat penegak hukum harus bersikap profesional dan bukan karena dia seorang bupati atau menteri sekali pun.

Modus-modus seperti, lanjut Saipin, seharusnya sudah banyak yang ditangani, misalnya, yang dilakuan caleg DPR RI Umar Arsal yang melakukan sunatan massal atau bakti sosial, pertandingan sepak bola, juga caleg DPR RI Habil Marati yang melakukan jalan sehat berhadiah di Kolaka. Termasuk kemasan kegiatan pulang kampung yang didalamnya dihadiri parpol sekaligus sosialisasi. YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top