Connect with us

PUSPAHAM – ICW Himbau Pantau Dana Kampanye Pemilu

Hukum & Kriminal

PUSPAHAM – ICW Himbau Pantau Dana Kampanye Pemilu

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Berdasarkan hasil pencermatan terhadap dugaan ancaman politik uang (money politic) dalam pemilu 2014 ini, Indonesian Corruption Wacth dan PUSPAHAM Sulawesi Tenggara, akan melakukan pemantauan di empat kabupaten/kota di Sultra, yakni Kota Kendari, Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka.

KORDA Pemantau Pemilu – Kisran Makati mengatakan selain pemantauan politik uang, dua lembaga ini akan fokus pada pemantauan penyalahgunaan fasilitas dan penyalahgunaan wewenang atau kebijakan pemerintah dalam pemilu, serta pemantauan transparansi laporan dana kampanye peserta pemilu.

“Kebetulan, kami akan mengadakan pelatihan dan perekrutan pemantau di Sultra terkait beberapa hal tersebut. Tujuannya adalah untuk memantau manipulasi pendanaan kampanye, politik uang dan penyalahgunaan fasilitas publik atau fasilitas jabatan yang bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan di dalam mengenali secara lebih dalam mengenai konteks dan prinsip-prinsip pengaturan terkait dana kampanye, larangan politik uang dan penggunaan fasilitas jabatan di dalam UU Pemilu legislatif nomor 8 tahun 2012,” jelas Kisran Makati saat ditemui di salah satu hotel di Kota Kendari, Minggu (9/3).

Selain itu lanjut Kisran, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendorong penguasaan strategi dan metode pemantauan terhadap korupsi pemilu. Kegiatan ini juga lanjut Kisran, mendorong adanya aksi-aksi bersama antar elemen masyarakat sipil, serta melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap kepatuhan peserta pemilu, dalam melaksanakan aturan secara konsisten tentang dana kampanye.

“Selain bertujuan untuk memantau adanya praktek politik uang, tujuan dari pemantauan ini sendiri adalah mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan ikut menjaga pemilu yang bersih dan berintegritas “ tambah Kisran Makati

Di tempat yang sama, Pjs Puspa HAM Sultra, Saipin mengaku ICW  dan Puspa HAM akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan. Salah satunya, dengan menggunakan teknik pelaporan online melalui www.politikuang.net.

“Jadi, jika ada temuan terkait politik uang, penyalahgunaan fasilitas negara atau pemerintah menyalahgunakan kewenangannya, maka bagi masyarakat yang mengetahui, melihat atau mengalami, dapat melaporkan secara online di web, hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengawal agenda lima tahunan ini,” kata Saipin.

Menurutnya, transaksi politik dalam konteks memelihara hubungan patronase politik dan bisnis ini biasanya terjadi pada pelaksanaan pemilu, atau korupsi pemilu (electoral corruption). Hubungan dukung mendukung di dalam pemilu ini juga berlanjut setelah pemilu, yaitu ketika kekuasaan yang didapatkan diimplemetasikan dalam bentuk kebijakan publik.

 “Sebagai sebuah ekspresi dari perayaan pelaksanaan hak asasi, terutama hal sipil dan politik, maka pemilu harus dapat dijaga kredibilitasnya oleh masyarakat sipil. Masyarakat sipil harus mau mengorganisir diri untuk menjaga agar hak-hak dasarnya tetap dijamin oleh negara yang terejawantah dalam sistem pemilu,” ulasnya.

Rencananya besok (10/3), dalam kegiatan ini akan dihadiri oleh abdullah Dahlan – ICW Divisi Bidang Politik, Tina Dian Ekawati Taridala – Pokja Dana KampanyeKPU Sultra, Harimudin Udu – Ketua Bawaslu Sultra, dan DR. H. Eka Suaib, M.Si – Akademisi Universitas Haluoleo sebagai narasumber. (MIN)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top