Connect with us

Puspaham Endus Aroma Kecurangan di Bawaslu Sultra

Pilkada

Puspaham Endus Aroma Kecurangan di Bawaslu Sultra

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Pesta demokrasi pemilukada akan berlangsung di sejumlah daerah di Sultra, diantaranya, Kabupaten Konawe Selatan, Muna dan Buton Utara (butur). Bawaslu Sultra pun berkewajiban membentuk tim seleksi yang bertugas merekrut anggota ad hoc panitia pengawas pemilu kabupaten yang terbagi menjadi dua rayon (rayon pertama kab. Muna dan butur, sedangkan rayon kedua kab. Konawe selatan).

Sayangnya, hasil pengamatan Puspaham, berhasil mengindikasikan aroma kecurangan yang terjadi pada saat pembentukan tim seleksi di dua rayon itu. Indikasi kecurangan yang pertama, bawaslu sultra melakukan proses seleksi timsel secara tidak fair. Hal ini kami dapati adanya model penjaringan timsel melalui konfirmasi via telepon. Jadi modus yang ditampilkan yaitu para komisioner bawaslu sultra menghubungi beberapa orang yang sebelumnya telah ditentukan, kemudian menyuruh untuk mengirim curiculum vitae (CV) para calon kandidat timsel tersebut setelah itu bawaslu sultra akan men-tracking dan mengumumkan hasilnya ke media.

Kedua, Nama-nama yang masuk dalam proses penjaringan timsel pun tak pernah diumbar. Idealnya tahapan penerimaan atau perkerutan tim seleksi harus diumumkan kepada publik. Namun fakta yang terjadi, bawaslu sultra malah terkesan menutup-nutupi penjaringan tersebut. Bahkan, peran pelibatan publik dalam mengawal proses ini tidak kelihatan sama sekali. yang kami lihat hanya pada saat tahapan pengumuman saja yang di publish ke media dan ini jelas sarat kecurangan. Ketiga, indikasi praktik korupsi politik dan manipulasi semakin besar terjadi. Sebab, selain karena ketidaktransparan juga karena hasil tracking yang dilakukan bawaslu sultra tidak pernah diumumkan ke publik secara detail dan komprehensif. Jadi, informasi yang dimuncukkan disini bisa saja palsu. Apalagi ditahapan ini pasti memiliki anggaran penjaringan.

Bawaslu Sultra sebagai lembaga yang mengontrol jalannnya penyelenggaraan pemilu sudah sepatutunya bersikap gentle untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas. Sikap yang dihadirkan bawaslu sultra dalam menjaring tim seleksi merupakan cacat hukum dan atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban mereka untuk membentuk timsel tanpa menganut prinsip pemilu yang jujur, adil, keterbukaan, partisipatif, dan lain sebagainya.

Melihat problem diatas, Puspaham merekomendasikan kepada bawaslu sultra untuk mengeliminasi proses dan hasil tim seleksi dan segera melakukan tahapan penjarigan ulang dengan cara membuka proses penjaringan/perekrutan anggota timsel dengan terbuka dan diketahui oleh masyarakat banyak. Agar tim seleksi yang terpilih benar-benar kredibel, kompetetif, representatif dan berintegritas. Sebab, jika pada proses awal sudah curang maka hal tersebut akan berimplikasi pada kualitas para komisioner panwas di tiga daerah tersebut.

“Ingat, bahwa ini bukan hanya berada di ranah kode etik penyelenggara pemilu, akan tetapi jika terbukti bawaslu sultra melakuakn tindakan manipulatif-administartif tentu akan berakibat pada sanksi pidana,”kata Ahmad Iskandar, Kordinator Divisi Sipil dan Politik, Pusat Kajian Advokasi dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (PUSPAHAM SULTRA).

“Kami tidak menginginkan nasib di tiga daerah diatas di delegasikan kepada orang-orang yang sejak awal dilahirkan dari proses yang curang. Sebab salah satu instrumen institusional penyelematan pemilu berada ditangan Bawaslu. Kalau pun, pihak bawaslu sultra tetap ego untuk mempertahankan tim seleksi yang ada sekarang ini, maka kiranya rakyat tidak boleh berekpektasi terlalu besar untuk melihat pemilu yang bersih dan berintegritas di sultra. Sebab, salah satu tiang penyelematnya sudah tidak jujur. Dan kepada masyarakat, kami juga menghimbau untuk tetap mempersoalkan kasus ini dan mengawalnya hingga semua tahapan dapat dilakukan dengan baik dan benar,”tambahnya.(realise)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pilkada

To Top