Connect with us

Praktik Pertambangan Rusak Lingkungan Pesisir

Metro

Praktik Pertambangan Rusak Lingkungan Pesisir

KENDARI, SUARAKENDARI.Com-Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai salah satu yang terkenal dengan tambangnya tidak selamanya membawa keuntungan bagi masyarakat setempat. Pasalnya, praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat di sekitar areal pertambangan.

Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sultra, Hartono, mengungkapkan bahwa dari sekian perusaan tambang yang ada di Sultra, hanya sebagian kecil yang memenuhi kewajibannya untuk memberikan perbaikan terhadap lingkungan serta bagi hasil kepada masyarakat.

“Apa yang diberikan oleh perusahaan tambang dengan masyarakat tidak sesuai, bukan hanya mata pencarian yang hilang, tapi lingkungan juga rusak dan untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama,” terang Hartono, Senin (9/12).

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan tambang untuk melakukan penanaman kembali di daerah yang menjadi lokasi pertambangannnya, hanya saja tidak semua perusahaan yang melakukan hal tersebut. Jadi, jangan heran jika saat ini kerusakaan terjadi dimana-mana.

Daerah pesisir dan perkebunan yang menjadi sasaran bagi perusahaan tambang juga harus menanggung dampak dari aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

“Kita bisa lihat sendiri kalau untuk daerah perkebunan, dengan adanya aktivitas pertambangan maka akan menyebabkan kurangnya daerah resapan, sehingga ketika terjadi hujan, maka jangan heran jika banjir terjadi dimana-mana karena tidak ada lagi daerah resapan, belum lagi pihak perusahaan tambang tidak melakukan reboisasi terhadap lahan tersebut,” jelasnya.

“Belum lagi daerah pesisir, dengan aktivitas pertambangan, maka akan mematikan ekosistem yang ada di laut, nelayan tentunya akan kehilangan mata pencarian, budidaya rumput laut juga pasti akan mati,” sambungnya.

Keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan pertambangan tidak sebanding dengan kerugian dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Pasalnya, dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan di areal perkebunan dan pesisir, maka akan membunuh mata pencarian orang lain.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan juga harus dibayar puluhan tahun untuk mengembalikannya ke posisi semula.

Jika selama ini keuntungan yang digaungkan melalui aktivitas pertambangan juga tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Memang benar ada yang namanya bagi hasil, tapi untuk bagi hasil ke daerah, harus dikembalikan ke pusat dulu, baru dibagi ke daerah, nah sekarang jika kita bandingkan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi, apakah semuanya bisa dibeli, kan belum tentu,” kata Hartono.

Untuk itu, ia berharap kepada kepala daerah, baik itu bupati dan walikota agar lebih tegas dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada para pengusaha tambang.

“Harusnya bisa lebih tegas, kalau memang tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan tanggung jawabnya seperti reboisasi, maka tidak perlu mengeluarkan izin, pemerintah juga harus lebih tegas dalam memberikan pengawasannya, jangan karena sudah mengeluarkan izin, lalu tidak diawasi,” tegasnya.

Sementara itu, Azhar Bafadal, seorang pakar ekonomi menuturkan bahwa adanya pertambangan di Sultra memberikan dampak secara ekonomi, hanya saja perlu diperhatikan pula sisi lingkungannya, jangan sampai justru lebih banyak pengeluaran yang akan dikeluarkan pemerintah.

“Kalau pertambangan yang ada saat ini, harusnya memiliki pabrik, karena jika pertambangan sudah memiliki pabrik maka akan lebih jelas, tenaga kerja yang diserap juga semakin banyak, jadi tidak akan membunuh mata pencarian orang lain dengan adanya aktivitas pertambangan,” tuturnya.

Lanjutnya, pemerintah memang harus lebih lihai dalam memberikan izin kepada para investor tambang, jangan sampai terkesan ingin menaikkan ekonomi di Sultra, tapi justru akan menanggung dampak lingkungan yang jauh lebih besar, sehingga harus melakukan perbaikan dan akan mengeluarkan anggaran yang besar pula. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top