Connect with us

Polres : Rekaman CCTV Bisa Mengungkap Aliran Dana Rp. 600 Juta

Uncategorized

Polres : Rekaman CCTV Bisa Mengungkap Aliran Dana Rp. 600 Juta

 KOLAKA, SUARAKENDARI.COM- Permintaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka agar Penyidik Tipikor Polres Kolaka segera melengkapi petunjuk baru terkait penyempurnaan berkas perkara dugaan korupsi dana kas Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha Kolaka sebesar Rp. 600 hingga Kamis (24/4) pihak penyidik belum bisa dipenuhi.

 Bolak baliknya, dua berkas perkara dari empat pejabat Direksi Perusda yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yakni Dirut Perusda, Sukma Kutana dan Direktur Operasional, Lukman Sahrir, lantaran permintaan JPU berupa rekaman CCTV Bank Mandiri, Cabang Pondok Indah, Jakarta, tempat uang ratusan juta tersebut dicairkan. Namun, pihak Penyidik Tipikor Polres Kolaka, kesulitan untuk memenuhi karena kendala teknis.

 “Benar sudah dua kali berkas perkara Sukma Kutana dan Lukman Sahrir dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi,” ujar Kabag Humas Polres Kolaka, AKP Nazaruddin, dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (24/4)..

 Dijelaskan Nazaruddin,  Dua kali pengembalian berkas perkara tersebut karena JPU meminta kepada penyidik agar mengikutsertakan rekaman CCTV dari pihak Bank Mandiri, tempat uang itu dicairkan, bersamaan berkas perkara. Tapi, ketika penyidik meminta rekaman CCTV tersebut, pihak bank mengatakan rekaman CCTV itu tak bisa lagi ditayangkan karena kemampuan rekam hanya batas tiga bulan, paska kejadian. Itulah sebabnya sehingga permintaan JPU itu tidak dipenuhi,” terang Nazaruddin.

 Akan tetapi, lanjut mantan Kapolsek Wundulako itu, penjelasan penyidik dikutib berdasarkan keterangan pihak bank, yang menjelaskan bahwa rekaman CCTV itu tak biisa lagi merekam peristiwa saat Lukman Sahrir mencairkan uang milik Perusda tersebut. Tampaknya, pihak JPU masih menaruh keraguan terkait penjelasan pihak bank.

 “Guna memastikan itu, pihak JPU kembali meminta petunjuk baru kepada penyidik untuk menghadirkan saksi ahli  IT (Information Tecnology). Nah, saksi ahli nanti yang bisa menerangkan, apakah  CCTV itu, bisa atau tidaknya menayangkan peristiwa, paska tiga bulan. Jadi, kalau dianalisa, JPU ingin penjelasan ilmiah,” tutur Nazaruddin.

 Terkait pemintaan JPU tersebut,  Nazaruddin menjelaskan bahwa kini penyidik telah  menemui seorang saksi ahli IT menjelaskan keberadaan CCTV yang dimiliki pihak bank.

 “Menurut penyidik, sudah ada saksi ahli yang ditunjuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada hasilnya untuk memenuhi berkas perkara Sukma Kutana dan Lukman Sahrir yang kini telah menyandang status tersangka.

 Di tempat terpisah, Kajari Kolaka, Wahyudi, ketika dikonfirmasi terkait bolak baliknya berkas perkara dua pejabat Direksi Perusda tersebut, mengatakan bahwa pihaknya meminta petunjuk baru guna memperkuat pasal yang disangkakan, termasuk berupaya mengungkap tuntas aliran dana ratusan juta rupiah, apakah hanya digunakan Lukman Sahrir sebagaimana dijelaskan dalam BAP.

 Ataukah dana tersebut mengalir ke tangan Buhari Matta yang ketika itu, didasarkan hasil kesepakatan empat pejabat Direksi Perusda dalam rapat jajaran Direksi, dengan tujuan pencairan uang kas perusahaan untuk membantu biaya pengobatan Bupati Kolaka dua priode itu, ketika terbaring sakit. 

 “Kita lihat saja fakta – fakta di persidangan nanti. Dan, terkait permintaan dan atau  petunjuk JPU agar rekaman CCTV dihadirkan, tentunya akan semakin memperkuat atau menyempurnakan tuntutan pasal yang disangkakan, termasuk mengungkap secara terang benderang aliran dana Perusda itu,” tutur Kajari Kolaka, Wahyudi, SH.MH ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/4). (ABDI)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top