Connect with us

Polda Sultra : Bupati Konut Tidak Terbukti Lakukan Politik Uang

Hukum & Kriminal

Polda Sultra : Bupati Konut Tidak Terbukti Lakukan Politik Uang

KENDARI, SUARAKENDARI. Com- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai mengusut dugaan politik uang pada tahapan Pemilu legislatif 2014 yang melibatkan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman bersama pejabatnya.

Menurut Kepala Sub dit (Kasubdit) Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PID) Polda Sultra, Komisaris Polisi (Kompol) Dolfi Kumaseh, penyidik telah memeriksa dua orang saksi yakni Halim Alkaf selaku pelapor dan Hartono kepala SD Molawe yang melihat kejadian itu.

“ Jadi yang diproses laporannya ini adalah laporan kampanye yang melibatkan PNS dan menggunakan fasilitas negara. Tidak ada bagi-bagi uang, karena hanya semacam undian jadi saat ini belum terbukti politik uang,” ungkapnya, Selasa (25/3/2014) di kantor Polda Sultra.

Untuk itu pihak penyidik kata Dolfi, masih mendalami apakah kasus ini cukup bukti masuk kategori pelanggaran pidana pemilu.

“ ada beberapa saksi yang sudah kami layang surat panggilan, namun hingga kini belum datang. Maka dari itu kami menghimbau untuk para saksi-saksi kiranya segera memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, karena proses penyidikan pemilu dibatasi waktu,” terangnya.

Dolfi melanjutkan, penyidik menerima pelimpahan berkas perkara dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu Sultra dua hari lalu. “ baru dua hari lalu kami terima berkas perkaranya, jadi belum banyak yang bisa saya jelaskan ke teman-teman, kita tunggu penyidikannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Sultra Hamiruddin Udu mengungkapkan, perkara dugaan politik uang Bupati dan pejabat Konawe Utara sudah dilimpahkan ke penyidik kepolisian, setelah penegakkan hukum terpadu (Gakumdu) Sultra melakukan klarifikasi kepada para saksi-saksi.

Menurutnya, pelimpahan perkara dugaan pelanggaran pidana tersebut setelah melalui gelar perkara di Gakumdu dan beberapa alat bukti.
“ Dugaan pelanggaran pidana setelah kami melihat rekaman video pertemuan di aula kantor Bupati, nah dalam pandangan kita sama juga dengan Gakumdu, lokasi pertemuan itu fasilitas pemerintah, ada keterlibatan PNS berdasarkan klarifikasi para saksi yang hadir dalam kegiatan itu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, sepuluh partai politik di Konawe Utara mengancam akan memboikot pemilu, bila pengawas pemilu tidak memproses laporan dugaan politik uang dan pengerahan PNS oleh Bupati dan pejabatnya.

Sepuluh parpol tersebut membeberkan rekaman video amatiran yang menunjukkan Bupati dan para pejabatnya membagi uang kepada masyarakat dan mengerahkan PNS untuk memilih caleg yang diusung partai Demokrat Konawe Utara.KIKI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top