Pilkades Serentak di Bombana Tetap Lanjut

-Kepala BPMD Bombana : Tidak Ada Kata melanggar-

BOMBANA-Dituding tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) cacat hukum, Mahyuddin Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan (BPMD dan PP) Kabupaten Bombana angkat suara.

Menurutnya, tahapan Pilkades berjalan normal dan prosedural. “Apanya yang dilanggar, saya tidak mengerti dengan ungkapan itu. Sebab tahapan pilkades sementara berjalan, dan semua sudah prosedural. Saya bingung, bila ada yang menyebut melanggar. Lalu apanya yang dilanggar,” pungkasnya saat ditanya di ruang kerjanya Rabu (7/10).

Sebelumnya, Lembaga Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Bombana menuding Pemkab telah lakukan manipulatif dalam tahapan proses Pilkades. Satu diantaranya, proses pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat  Desa (PPTD).

“Panitia di tingkat desa itu dibentuk, sebelum payung hukumnya terbentuk. Inikan sangat aneh dan jelas melanggar aturan. Apalagi aroma politis di pilkades secara serentak ini tercium sangat kental. Makanya kami ingatkan, bila pilkades dipaksakan lanjut, kami siap menggugat,” jelas Darwis direktur Investigasi hukum dan HAM Pospera Bombana 

Darwis menjelaskan proses pemilihan kepala desa itu dilaksanakan  berdasarkan Perda Pilkades yang ditetapkan 7 September 2015. Lalu, diterbitkan perbup tiga hari kemudian yakni,10 September 2015. Di tanggal yang sama terbentuk pula Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan. 

“Yang mengherankan itu adalah PPTD. Dia dibentuk sejak tanggal 4 September 2015. Artinya, sebelum perdanya lahir,  panitia di tingkat desa itu sudah terbentuk. Inikan lucu,” jelas Darwis. Kata dia, jika ini dipaksakan lanjut, siapapun pemenangnya nanti, boleh saja menggugat. Sebab pelaksanaan pilkades secara serentak ini cacat sejak awal.

Menanggapi tudingan itu, Mahyuddin menjelaskan kritikan tersebut tidak mendasar. Sebab diatas perda, masih ada petunjuk peraturan mentri. “Artinya, pembentukan PPTD itu sudah diatur juga di peraturan mentri. Baca saja di SK yang dikeluarkan masing-masing BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terkait pembentukan PPTD itu. Makanya kami anggap tidak ada yang keliru ditiap tahapan pilkades ini,” terangnya.

Mantan Kepala Kesbangpol Bombana ini mengaku tidak gentar hadapi gugatan. ”
Kami tidak takut, sebab kami merasa tidak salah. Kami bekerja demi umat dan sangat prosedur. Tidak ada tendensi apapun, semua untuk masyarakat. Lalu, kami takutkan apa,” tukasnya.

Mahyuddin mengajak elemen masyarakat untuk bersama sama menyukseskan proses Pilkades serentak tersebut, bukan sebaliknya. Rencananya, pilkades dijadwalkan November mendatang, di ikuti sekitar 105 desa. Sejak Oktober lalu, tahapan pilkades tersebut telah berjalan. (DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *