Connect with us

PHK Massal Karyawan Tambang dan Tenaga Honorer, Picu Peningkatan Pengganguran di Sultra

Bisnis

PHK Massal Karyawan Tambang dan Tenaga Honorer, Picu Peningkatan Pengganguran di Sultra

KENDARI, SUARAKENDARI.Com – Surat edaran Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) tentang larangan pengusulan dan pengangkatan tenaga honorer tertanggal 9 Januari 2014, diprediksi akan memicu peningkatan jumlah angka pengangguran.

Tenaga honorer di Provinsi Sultra tercatat melebihi 2000. Para tenaga honorer tersebut tersebar di setiap SKPD. Tenaga honorer paling banyak tersebar di sekretariat DPRD Sultra. Jumlahnya tercatat sebanyak 208 tenaga honorer.

Sekretaris DPRD Sultra, Nasruan, menjelaskan dari 208 tenaga honorer yang ada, 130 orang diantaranya akan diberhentikan. Sedangkan sisanya yang berjumlah 78 orang masih tetap diakomodir karena sudah masuk dalam kategori 1 (K1) dan kategori 2 (K2).

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak berani mengusulkan 130 nama itu untuk tetap dipertahankan sebagai honorer, karena bisa menjadi temuan dan akan menjadi pelanggaran hukum.

Pasalnya, hanya K1 dan K2 yang bisa dianggarkan dalam APBD. Menurutnya jika dipaksakan untuk membayar gaji para honorer diyakini Mendagri tidak menyetujui laporan keuangan Pemda.

“Tenaga honorer itu dibayarkan Rp1 juta perbulan. Dengan adanya larangan itu, kami tidak bisa lagi mengusulkan tenaga honorer karena saya bisa dipenjara nanti,” Ungkap Nasruan di DPRD Sultra, Rabu (22/1/2014).

Ia menjelaskan, surat gubernur Sultra untuk menguatkan peraturan Menteri Dalam Negeri RI terkait pelarangan pengangkatan tenaga honorer di daerah.

Nasruan mengaku prihatin dengan situasi ini. Pasalnya tidak sedikit tenaga honorer yang berkualitas dan justru lebih giat bekerja ketimbang para pegawai yang telah berstatus sebagai PNS.

Pantauan di sekretariat DPRD Sultra, sejak adanya surat edaran itu, tenaga honorer yang biasa ramai di gedung wakil rakyat, kini mulai sepi.

Angka pengganguran juga dipengaruhi dengan adanya PHK massal di sejumlah perusahaan tambang di Sultra, menyusul berlakunya peraturan menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 7 tahun 2012 tentang larangan ekspor bahan tambang dalam bentuk mentah.

Dengan berlakunya permen tersebut sejumlah perusahaan tambang Nikel di berbagai daerah di Sultra terpaksa tutup hingga jangka waktu yang belum ditentukan. Sehingga para karyawan otomatis diberhentikan.

Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, Ilham Latif.

“Jumlah pencari kerja di Sultra meningkat tajam. Sudah ribuan orang karyawan perusahaan tambang nikel di Sultra yang terkena PHK. Saat ini sudah membengak mencapai 34.000 orang lebih,” ungkap Ilham.

Namun sebagian besar perusahaan tambang yang melakukan PHK terhadap karyawan tersebut tidak melaporkannya kepada pihak Dinas Tenaga Kerja.

Di wilayah Provinsi Sultra ada sekitar 500 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel. Dari jumlah perusahaan tersebut, yang memiliki industri pengolahan nikel hanya satu, yakni PT Aneka Tambang Tbk. (KIKI)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bisnis

To Top