Connect with us

Perkara Pemilu, Bupati Konut Dituntut 5 Bulan Penjara

Uncategorized

Perkara Pemilu, Bupati Konut Dituntut 5 Bulan Penjara

 

KONAWE.SUARAKENDARI.COM – Sidang kasus pelanggaran pemilu, dengan terdakwa Bupati Konawe Utara, Aswad sulaiman, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Unaaha, Rabu (23/4), dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa Penuntut umum (JPU).

Persidangan ketiga yang berlangsung di ruang sidang III Teatora, berlangsung sekitar satu jam. Jaksa dalam surat tuntutanya, menuntut terdakwa Aswad Sulaiman dengan hukuman lima bulan penjara dan denda Rp 5 juta rupiah.

“Terdakwa melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan legislatif,” Kata jaksa.

JPU dalam tuntutannya menyebut terdakwa bersama Sekda Abuhaera dalam melakukan pertemuan di aula kantor Bupati Konut, bersama dengan kepala sekolah dan UPTD, menyampaikan untuk memilih Partai Demokrat.

“Dalam pertemuan pada 25 Februari 2014, sebelumnya dilakukan absen,lalu disampaikan jika kepala sekolah harus memilih partai Demokrat, sebab jika Demokrat menang, maka permohonan anggaran di DPRD akan lebih mudah, selain itu para Kepala Sekolah yang tidak memilih Demokrat, maka akan kehilangan jabatan,” ujar Jaksa Penuntut.

Karena perbuatan terdakwa dianggap terbukti sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran pemilu. “Kepada terdakwa dituntut hukuman lima bulan penjara dan denda sebesar Rp 5 juta,” tuntut jaksa.

Usai mendengarkan sidang, Majelis Hakim yang dipimpin wakil Ketua PN Unaaha safri, SH kembali menskorsing sidang selama satu hari, dan akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Di temui usai persidangan, Penasehat Hukum terdakwa, H Abdul Razak Naba, menjelaskan kliennya tidak bersalah. menurutnya, pasal yang digunakan jaksa untuk menuntut klaenya tidak tepat.

“Didakwakan JPU keliru dan tidak semestinya, sebab yang didakwakan dalam UU pemilu nomor 8 tahun 2012 pasal 277 ayat 1 huruf e, tetapi pada tuntutantadi kami melihat agak melenceng, padahal begitu dakwaan dibacakan, maka asas tuntutan sudah melekat dan tidak bisa dirubah lagi,”kata Abdul Razak Naba.

Sementara suasana diluar peridangan tampak puluhan satuan keamanan Polres Konawe yang mendapat bantuan dari Polres Kolaka, dibantu unsusr TNI dan Sat Pol PP, memblokade radius 300 meter dari Gedung PN, satu persatu pengunjung sidang diperiksa, tidak terkecuali awak media yang hendak melakukan peliputan. (MAN)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top