Perda Pilkades Bombana Batal Diparipurnakan

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Penantian masyarakat dan para calon kepala desa di wilayah Kabupaten Bombana, nampaknya akan terus panjang. Harapan akan hadirnya perda tentang tata cara pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai landasan Hukum pelaksaan pesta demokrasi tingkat Desa, batal diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Bombana.

Sebagian anggota Dewan tiba tiba “menghilang” entah kemana. Akibatnya,  paripurna Selasa (4/8) tadi, tidak Quorum atau tidak cukup setengah dari total jumlah anggota sebanyak 25 orang. Praktis, tidak quorumnya ini menimbulkan tanda tanya dari kalangan eksekutif Bombana.

Pasalnya, sudah dua kali diskrorsing sidang, anggota Dewan yang ditunggu-tunggu itu, tidak juga nongol ke kantor. Akibatnya, paripurna ditunda dan menunggu penjadwalan baru,  yang hingga kini belum ditahu kapan akan dijadwalkan.

Tidak quorumnya paripurna ini menimbulkan spekulasi dan tanda tanya yang beragam. Sebab para anggota Dewan yang tiba-tiba keluar kantor secara serentak itu, hadir saat pagi hari. Bahkan sebagian dari mereka, sempat menggelar rapat bersama terkait masalah pansus tambang.

Namun sesudah rapat itu, mereka sudah tidak tampak lagi di kantor. Lebih mengherankan lagi, ketika undangan paripurna tersebut, dibuat atas inisiatif DPRD. Akan tetapi, ketika sejumlah pihak eksekutif dan unsur Muspida Bombana penuhi undangan, justru para wakil rakyat itu yang tidak muncul.

Hingga jam 16.00 wita tadi, Rapat paripurna yang dipimpin Drs. Mujahid, wakil Ketua DPRD Bombana ini, membatalkan rapat paripurna.”Kami batalkan Paripurna hari ini sebab jumlah anggota tidak quorum. Dalam tatib, jika rapat tidak quorum makan tidak bisa paripurna. Saya sudah skorsing, untuk menunggu teman-teman datang, tapi hingga batas skorsing tiba, mereka belum juga datang. Sehingga paripurna dibatalkan dan menunggu penjadwalan ulang,” terang Mujahid.

Lalu kemana para wakil rakyat itu?  Amiadin, wakil ketua DPRD mengatakan sebagian anggota Dewan lagi inspeksi mendadak (sidak) masalah Tambang galian C. “Mereka tadi izin untuk sidak tambang disekitar tompo batu dan tabonto. Mereka juga sudah saya ingatkan, akan adanya agenda paripurna Jam dua. Dan mereka tahu akan itu,” jelas Amiadin.

Namun anehnya, hingga paripurna yang dihadiri hanya sekitar sembilan orang anggota DPRD itu bubar, para anggota dewan lainnya (yang keluar ikut sidak itu) tidak kunjung datang. Pihak eksekutif yang dipimpin langsung oleh wakil Bupati Bombana Hj. Mashura Ilah Ladamay, Sekda Bombana H. Burhanuddin A. HS Noy serta  pimpinan SKPD dan tamu undangan terpaksa pulang kosong.

Diketahui, rencana percepatan pnetapan perda tentang tata cara pemilihan Desa di kabupaten Bombana terbilang sensitif. Sejak Januari 2015 lalu, diajukan oleh pihak eksekutif, namun payung hukum ini tak kunjung di perdakan oleh DPRD Bombana. Bahkan berkali-kali desakan masyarakat datang guna percepatan, namun masih kandas di meja Dewan. Terakhir Selasa kemarin, tinggal pengetukan palu atau agenda paripurna. Tapi dambaan masyarakat ini, lagi-lagi gagal akibat rapat “dibuat” tidak quorum. (DAR) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *