Connect with us

Pentingnya Jasa Lingkungan dalam Tata Kelola Air Bersih

Metro

Pentingnya Jasa Lingkungan dalam Tata Kelola Air Bersih

TIDAK  banyak masyarakat Kota Kendari yang tahu kalau selama ini masyarakat yang tinggal di hulu daerah aliran sungai (DAS) yaitu Desa Ueesi Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), dulunya bernama Desa Alaha Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka, telah turun temurun dengan penuh kesadaran menjaga kelestarian pasokan air minum intake Pohara.

Sekitar tahun 1992 kebanyakan warga Desa Ueesi berprofesi sebagai petani padi ladang, dan seiring masuknya program Gernas Kakao, masyarakat pun mulai bertani cokelat. Terdapat pula masyarakat yang mencari nafkah dengan mencari rotan serta madu hutan dengan pengelolaan lestari.

Kondisi alam khususnya suasana hijau dan rimbun Desa yang sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan Tangkelemboke, sebelah Timur berbatasan dengan Pegunungan Latoma, Selatan berbatasan dengan Pegunungan Tamosi serta Barat berbatasan dengan Pegunungan Mekongga, masih sama seperti tahun 2010 lalu ketika saya bersama tim kecil WWF melakukan jurnalis trip lingkungan ke sana. Yang berbeda hanya tambahan sarana fisik kampung seperti balai desa yang telah rampung serta terdapatnya SMP Satu Atap dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Menurut penjelasan Penggiat Lingkungan, sekaligus pendiri Yayasan Pecinta Alam (Yascita), yang merupakan lembaga pendamping masyarakat pengelola madu hutan, Amir, bangunan fisik yang terdapat di Desa Ueesi berdiri sekitar tahun 2011. Kondisi selebihnya untuk menuju ke Desa Ueesi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya termasuk jalan masuk desa yang masih pengerasan serta harus melalui beberapa aliran sungai. Satu hal yang berbeda yaitu saat ini sedang dibangun jembatan penghubung antara Kabupaten Konawe dan Koltim, yang mana akses jembatan ini merupakan akses pertama memuluskan kita masuk ke Kecamatan Uluiwoi.

Saat ditemui dikediamannya, Amir tampak antusias berbagi kisah tentang aktivitas masyarakat Desa Ueesi yang dengan sadar tetap mau menjaga kelestarian hutan, tanpa tergiur aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh oknum di luar desa mereka.

“Kami salut dengan warga desa yang tetap sadar menjaga hutan mereka, meskipun belakangan ini ada oknum yang konon dari Kabupaten Kolaka mengaku telah mengantongi izin penebangan pohon. Kami hanya sedikit khawatir jika tidak ada pembayaran atas jasa lingkungan yang telah mereka lakukan, mereka akan ikut-ikutan menebang pohon, mengingat kondisi kehidupan mereka yang masih sangat membutuhkan,” kata Amir.

Karena hutan di Desa Ueesi termasuk hutan lindung, yang mana masyakat bisa menebang pohon kalau menanam dulu, maka Yascita mendorong hutan kemasyarakatan (HKM) kerjasama BPDAS Sultra, dengan luasan 5 ribu hektar. Tetapi setelah ada verifikais Kemenhut, hanya 3.800 hektar yang boleh dijadikan HKM, pasalnya sisanya masuk dalam kawasan areal peruntukan lain (APL).

“Dalam Program HKM tidak ada penebangan, hanya diperbolehkan pemanfaatnnya untuk jasa lingkungan misalnya mikrohidro dan wisata lingkungan serta pengelolaan hasil hutan non kayu misalnya madu. Untuk madu kami telah cukup berhasil menjadikan pengelolaan madu lestari sebagai mata pencaharian tambahan warga agar tidak merusak hutan, sehingga saat ini kami berharap ada dukungan Pemda berupa rekomendasi HKM Desa Ueesi ke Kemenhut,” ungkap ayah dua anak ini.

Lebih jelas Sekretaris Desa Ueesi, Muharram membeberkan dengan masuknya pendampingan pengelolaan madu hutan secara higienis, semakin meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Pasalnya mereka berpendapat jika hutan rusak maka mereka tidak akan mendapatkan madu lagi. Bagaimana tidak, sari pati tumbuhan tidak seaneka ragam dulu lagi.

“Untuk saat ini warga hanya berpikir sebatas itu saja, padahal dengan tindakan menjaga hutan, secara langsung mereka telah menjaga sumber air DAS Konaweha yang mengalir lintas kabupaten misalnya digunakan untuk sumber air minum warga Kota Kendari dan pengairan sawah di Kabupaten Konawe,” jelasnya.

Secara terperinci disebutkannya di Desa Ueesi terdapat 733 warga yang siap menjaga hutan, karena sebagian besar warga berprofesi sebagai petani kebun, pencari rotan dan madu hutan. Meskipun demikian pihaknya berharap warga tidak terpengaruh dengan pengambilan kayu di hutan Ueesi.
“Atas apa yang dilakukan itu, kami berharap ada sumbangsi dari warga pengguna aliran DAS Konaweha, entah dalam bentuk apa. Tetapi perlu diketahui fisik dan guru di SD serta SMP satu atap masih sangat dibutuhkan, begitu pula dengan tenaga kesehatan di Pustu, masyarakat pun sangat membutuhkan modal usaha untuk berdagang seperti sandang dan pangan,” harapnya.

Berkenaan dengan harapan itu, stakeholder terkait di Kota Kendari yang mengelola air DAS Konaweha, khususnya intake Pohara yaitu PDAM Kota Kendari melalui Humas PDAM, Sarmin membeberkan PDAM pada intinya tidak menutup mata terhadap kondisi warga di Desa Ueesi. Tetapi untuk saat ini pihaknya belum dapat memberikan lebih, karena masih menunggu pembicaraan internal sekaligus dasar hukum pemberian bantuan, sebagaimana kebutuhan warga di sana. Apalagi mengingat wilayah administrasi Desa Ueesi yang lintas kabupaten.

“Untuk diketahui beberapa rasa simpati telah kami lakukan untuk warga penjaga kualitas sumber air PDAM Kendari, misalnya di intake Pohara menjadikan warga sekitar sebagai pegawai tetap untuk menjaga intake, begitu pula intake Matabondu menggratiskan air bagi warga sekitar,” bebernya.

Mantan jurnalis salah satu media cetak lokal ini juga mengatakan sebenarnya pernah terpikirkan oleh pihaknya untuk berinisatif membantu warga penjaga kelestarian DAS Konaweha, tidak terkecuali warga hulu Desa Ueesi. Hanya saja sejauh ini belum ada formula yang cocok misalnya dengan retribusi, mengingat alokasi retribusi untuk bantuan harus ada kajian hukum, tepatnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau semacamnya.

“Tentunya dalam pengalokasian retribusi untuk kebutuhan warga Ueesi yang berada di Kabupaten Koltim perlu kajian khusus, baik aturan maupun hitung-hitungan persentasenya yang tidak mengganggu biaya operasional perusahaan. Tetapi untuk sementara waktu, silahkan saja warga Ueesi bersilaturahmi ke kami, jika ada kebutuhan yang bisa kami bantu misalnya dalam pelaksanaan ivent hari besar,” kata Sarmin.

Meskipun begitu pungkasnya pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan warga Ueesi dalam menjaga debit air DAS Konaweha, agar tetap deras mengalir sampai jauh. Apalagi untuk intake Pohara, dari hampir 20 ribu total pelanggan PDAM se-Kota Kendari, kurang lebih 70 persen dari jumlah itu mengkonsumsi air dari intake Pohara minus Baruga dan Anduonohu.

Sementara itu ditanya tentang keinginan PDAM Kota Kendari akan adanya Perda yang mengatur pemberian bantuan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kendari, Ir Samsuddin Rahim menjelaskan dilihat dari apa yang telah dilakukan masyarakat Ueesi dengan segala kesederhaaan hidup, ditengah melimpahnya hasil hutan, mereka tetap tidak gelap mata dan tetap mau menjaga hutan, sehingga sudah selayaknya ada jasa lingkungan yang diterima.

“Hubungannya dengan itu, saat ini kami menginisasi pembayaran jasa lingkungan semacam corporate social responsibility (CSR), selanjutnya kami akan meminta akademisi apakah perusahaan daerah seperti PDAM bisa memberikan CSR atau Comdev kepada warga yang berjasa terhadap sumber pengelolaan usaha mereka (air,red),” jelasnya.

Pihaknya berharap Perda tersebut segera disahkan, tentunya setelah melalui tahap studi kelayakan dan studi komparasi. Karena dengan adanya Perda ini PDAM dapat menyimpulkan apakah dapat atau tidak memberikan bantuan dari rekening air yang selama ini dibayarkan pelanggan. “Tetapi intinya komitmen pemberian CSR dikembalikan kepada PDAM Kota Kendari,” tandas pria yang sementara lanjut studi S2 di program perencanaan wilayah (PPW) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini.

Apresiasi dan dukungan terhadap pemberian jasa lingkungan juga datang dari Pemkot Kendari, sebagaimana diungkapkan Wakil Wali Kota Kendari, Musadar Mappasomba SP MP. Menurutnya secara pribadi dan Pemkot Kendari setuju dengan konsep pemberdayaan masyarakat, karena konsep tersebut berbasis partisipatif dan yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

“Sudah sangat jarang masyarakat di era saat ini melakukan sesuatu yang bermafaat bagi orang lain tanpa balas jasa yang setimpal. Karena itu sudah selayaknya masyarakat hulu yang menjaga kelestarian DAS Konaweha memperoleh balas jasa lingkungan,” ujar Musadar.

Dirinya juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan secara sistematis tidak sporadis dan insidentil, dengan terlebih dahulu menanyakan apa yang masyarakat butuhkan. “Ketika konsep pemberdayaan partisipatif telah didapat, maka sebaiknya didiskusikan lintas stakeholder maupun kabupaten / kota, lalu kemudian ini yang dikawal bersama, mengingat dengan lestari hutan dapat bermanfaat bagi semua. Disisi lain terpenuhinya kebutuhan mereka, utamanya pendidikan sangat efektif memutuskan mata rantai kemiskinan,” ingatnya.

Lelaki kelahiran tahun 1970 ini menyarankan karena lintas kabupaten / kota, sebaiknya pemberian jasa lingkungan melibatkan pemerintah provinsi, dengan tidak mengenyampingkan bantuan fisik pendidikan dari APBD kabupaten setempat (Koltim,red). Nanti pengembangan kualitas siswa dan guru, bisa melalui retribusi rekening PDAM Kota Kendari, karena nominalnya yang terbatas dibanding APBD yang sekaligus dicairkan.

“Kami pun bangga kalau ada elemen masyarakat misalnya jurnalis dapat menjadi jembatan publikasi, sekaligus ikon pemberdayaan bersama stakeholder terkait. Karena inisiatif ini tidak mustahil terealisasi dan kami sadar dalam hal ini posisi Pemkot Kendari hanya sebatas mensupport jika PDAM berkomitmen, karena aturan APBD tidak bisa dialokasikan lintas wilayah,” ingatnya.

Meskipun demikian sebagai pelanggan PDAM Kota Kendari, dirinya sangat setuju 2000 persen dengan pemberian jasa lingkungan tersebut. Apalagi hal ini merupakan masalah sosial. Tetapi dirinya memberi catatan asal pengelolaan pemberian jasa lingkungan ini bersifat transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Ditanya tentang pendapatnya jika beberapa rupiah dari retribusi air PDAM yang dibayarkan per bulannya, dialokasikan untuk masyarakat penjaga sumber mata air, misalnya warga Desa Ueesi Kabupaten Koltim, Pelanggan PDAM Kota Kendari Intake Pohara, Siti Amelia mengatakan dirinya sangat setuju dengan catatan pelanggan diberi laporan penggunaan retribusi, misalnya dengan memberitakan melalui media.

“Saya rasa itu ide bagus, apalagi kabarnya masyarakat disana masih hidup dengan sangat sederhana, serta masih membutuhkan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Hal lainnya juga mereka tetap mau menjaga hutan, ditengah maraknya kasus perambahan hutan di daerah kita,” kata Warga Kelurahan Kemaraya ini.

Tulisan Ulfah Sari Sakti, Wartawan Kendari Pos  pada Lomba Penulisan Lingkungan Hidup yang diselenggarakaan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top