Connect with us

Pengusutan Skandal Dugaan Korupsi KPUD Bombana Berjalan Lamban

Hukum & Kriminal

Pengusutan Skandal Dugaan Korupsi KPUD Bombana Berjalan Lamban

 

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Proses penyelesaian kasus dugaan korupsi yang membelit KPUD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara hingga sekarang belum juga berujung.

Pengusutan kasus yang melibatkan Ketua KPUD Bombana, Dr. Batmang, bersama sekretaris, Andi Pateroi dan Dasmin, bendahara KPUD non aktif, ditengarai seolah sengaja diperlambat.

Direktur Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD) Sultra, Muhamad Ansar

menduga ada gelagat lain yang bisa memperlambat atau mengulur-ulur pengusutan kasus.

“Ini kan aneh, sudah lama jadi tersangka, oknumnya masih tetap menjabat. Kasusnya pun hingga sekarang belum juga disimpulkan,” terang Ansar.

Dia berharap Kajari Bau Bau lekas menuntaskan dugaan kasus korupsi yang merugikan uang negara ratusan  juta rupiah tersebut. “Kasus ini terkesan ditelan angin. Pihak kejaksaan harus tangkas. Jika kasus ini di ulur ulur, apalagi tidak diusut secara tuntas, akan jadi presiden buruk bagi penyelenggara maupun pemilu di Republik ini,” terang Ansar

Selain mengkritik Kajari Bau Bau, Ansar mengaku heran dengan sikap KPUD Sultra yang terkesan adem ayem. “Saya bingung, Ada apa dengan KPUD Sultra hari ini? Atau ada apa dengan kasus ini? Harusnya KPUD Sultra itu, sudah mengambil langkah tegas. Terlebih oknumnya sudah jadi  tersangka,” jelas Ansar.

Lebih mengherankan lagi, lanjut Ansar kinerja KPUD Bombana selama menjalankan tugas Pemilu di Bombana banyak menuai masalah. “Penyelenggaraan Pilcaleg lalu itu, KPUD Bombana bermasalah. Sekarang dililit lagi kasus dugaan Korupsi. Harusnya KPUD Sultra sudah mengambil langkah, bukan diam diri,” kesal Ansar.

Diketahui, Tiga oknum ditubuh KPUD Bombana itu, dibelit kasus pengadaan baliho Pilcaleg ditahun 2013 lalu dengan total anggaran 1,4 Miliar.

Dana itu diduga disalah gunakan sekira 416 juta rupiah. Normalnya tiap penyelenggara pemilu tingkat Desa (PPS) diberi 6 juta dan penyelenggara pemilu kecamatan (PPK) 7 juta. Namun dilapangan, terkadang cuma di beri 2,3 juta dari 116 Desa Kelurahan dan 22 Kecamatan se Kabupaten Bombana. Atas dugaan kasus tersebut, ketiganya sudah dijadikan tersangka sejak 2 Oktober Lalu. (DAR)

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top