Connect with us

Pengusaha Hotel Protes Pemerintah

Bisnis

Pengusaha Hotel Protes Pemerintah

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menolak adanya kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kegiatan eksekutif yang dilakukan di hotel-hotel.

 

Ketua PHRI Sultra, Hendra Sukarno, mengatakan bahwa pemerintah pusat mengambil keputusan untuk melarang rapat dan berbagai kegiatan birokrasi tanpa melihat kondisi seluruh daerah.

 

“Kalau daerah Jawa sana mungkin salah satu sumber pemasukan hotelnya itu karena daerah pariwisatanya, itupun Bali yang pariwisatanya tidak diragukan lagi, juga mengeluh, apalagi kami di Sultra ini tidak mungkin mengandalkan pariwisata, yang kami andalkan itu dari birokrasi dan coorporate, jadi bisa dibayangkan kalau pemerintah mengeluarkan larangan untuk melakukan kegiatan di hotel, pasti akan banyak hotel yang tutup,” katanya.

 

Berbagai permasalahan dari pihak perhotan telah dirasakan saat ini, mulai dari imbas diberlakukannya Undang-Undang Minerba, tingkat hunian hotel sudah mulai sepi, apalagi jika keputusan pemerintah pusat terkait dilarang melakukan rapat di hotel dilaksanakan.

 

Tidak hanya itu yang dikeluhkan PHRI, melainkan juga kondisi pemasukan yang didapatkan semakin minim, sehingga biaya pemeliharaan yang dikeluarkan juga harus dipergitungkan.

 

Sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan tersebut, rencananya seluruh pemilik hotel yang ada di Sultra akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Gubernur Sultra pada Senin, 15 Desember 2014.

 

“Kita ini pengusaha dari perhotelan sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan, belum lagi pemerintah telah memutuskan untuk menaikkab Upah Minimum Kota (UMK) sebanyak 18 persen dan akan diberlakukan tahun 2015, sementara pemasukan tidak seimbang,” keluhnya.

 

Jika aspirasi yang disampaikan oleh PHRI mendatang tidak direspon oleh pemerintah, maka pihaknya akan melakukan PHK besar-besaran.

 

“Tidak ada pilihan lain selain PHk, kami pastikan itu akan terjadi jika pemerintah pusat tidak meninjau kembali lagi tentang keputusannya karena terus terang kami tidak mampu untuk menggaji dengan kondisi seperti ini,” tukasnya. (LINA)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Bisnis

To Top