Pengamat : Penyelenggara Berpihak, Berimbas Konflik

KENDARI – Disetiap penyelenggaraan pemilu, tak hanya netralitas dari aparatur sipil negara (ASN) saja yang menjadi persoalan. Namun, penyelenggara pemilu juga diharapkan bisa melaksanakan pemilu tersebut dengan benar tanpa ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
Saat ditemui di Kendari, Senin (31/8), pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO), Najib Husain, menilai, ketika ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh penyelenggara, maka dampaknya pasti menimbulkan konflik secara horisontal antara pendukunng salah satu calon dengan calon yang lain.
“Bawaslu dan KPU ini, mesti melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang. Jika saja ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, maka dampaknya akan berimbas pada konflik di masyarakat. Sehingga, stabilitas di daerah yang menyelenggarakan pemilu ini akan goyang dengan sendirinya,” paparnya.
Sesuai dengan aturan juga, penyelenggara dituntut untuk memberikan ruang yang sama kepada peserta pemilu ini. Sehingga, kondisi ini sangat dibutuhkan penyelenggara pemilu baik itu KPU, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu ini dengan benar tanpa ada keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
“Jika melihat dari tujuh daerah yang akan menyelenggaran pemilu ini, peluang terjadi konflik yang lebih besar adalah daerah yang hanya memiliki dua kontestan saja. Karena antara pasangan calon yang satu dengan yang lainnya, akan menggerakkan massa yang lebih besar, dengan tujuan yang setiap peserta itu pastinya sama yakni menang dalam pertarungan,” paparnya. (Arn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *