Penetapan Calon Peserta Pilkada, SK KPU Muna Bisa Batal

KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa Surat Keputusan (SK) KPU Muna tentang penetapan calon peserta Pilkada 9 Desember 2015 nanti, bisa batal. Hal itu tergantung dari sidang sengketa nantinya, jika Panwas Muna meminta dibatalkan atau tidak.
Saat ditemui usai pelantikan Komisioner KPU Kabupaten Kolaka Timur dan Komisioner Kabupaten Konawe Kepulauan, Sabtu (28/8), Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, mengatakan, jika Panwas meminta SK itu dibatalkan, maka KPU akan batalkan. Tetapi, permasalahannya adalah, apakah satu pihak menerima atau tidak.
“Yang mau dipastikan itu, apakah secara administrasi sudah benar KPU kami mengambil keputusan atau tidak? Apakah itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum atau tidak? Dan tugas Panwas juga memastikan KPU sebagai penyelenggara maupun peserta pemilu, bekerja sesuai dengan ketentuan dan teknis penyelenggaraan dari Pemilu,” jelasnya.
KPU Sultra berharap, tidak ada anarkisme, intervensi dengan presur dan kekuatan-keuatan massa yang mengakibatkan anggota KPU tertekan dengan keputusan-keputusan itu. Saat ini, KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU, seluruh tekanan-tekanan apalagi intimidasi keras terhadap penyelenggara kita di bawah akan kita dokumnetasikan dan kita laporkan ke KPU RI.
“Semua masalah yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu itu, ada mekanisme dan jalurnya dalam melakukan sanggahan. Jadi kalau tidak puas itu bisa menyanggah lewat peradilan umum atau menyanggah lewat proses sengketa,” katanya.
Terkait dengan masalah keputusan dari KPU Muna soal penetapan calon peserta Pilkada di Kabupaten Muna, Hidayatullah mengatakan, KPU Muna harus mempersiapkan diri, memetakan kasus tersebut seperti apa, agar hal tersebut dapat diberikan penjelasan dan jawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki kepastian hukum. KPU Sultra, akan terus memonitori perkembangan itu, dan akan meminta juga klarifikasi kepada KPU Muna.
“KPU Muna, akan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan yang mereka lahirkan atas gugatan-gugatan tiga pasangan calon dalam dua kasus yang berbeda. Satu karena digugurkan, satunya lagi karena ada perlakuan tidak adil,” katanya. (Arn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *