Pencairan ADD di Buton Terhambat

-LPJ Desa Banyak yang Salah

SUARAKENDARI.COM-Pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap dua di Kabupaten Buton terkendala Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap pertama penggunaan dana bantuan yang belum diserahkan para kepala desa. Selain itu, LPJ yang diserahkan pihak desa masih banyak yang salah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Buton, Asrudin, mengatakan, dari 83 desa yang ada di Kabupaten Buton, baru sekitar 50 desa lebih yang memasukan LPJ di BPMPD. Itupun baru 5 desa yang dinyatakan clear, selebihnya masih harus diperbaiki.

“Mereka itu rata-rata masih banyak kurangnya. Yang mereka bawa itu desain dan RAB dari PU. Foto copy pembelian belum ada, nota-nota dari tokoh belum ada. Material seperti batu, pasir itu diambil dari desa yang bersangkutan, jadi harus ada kwitansi juga,”ujarnya.

Menurut Asrudin, kesalahan LPJ yang diserahkan tersebut disebabkan karena para kepala desa belum paham dalam membuat LPJ. Sehingga BPMPD sebagai kordinator harus mengolah kembali banyaknya LPJ yang masuk sesuai lampiran keputusan menteri agar pencairan ADD tahap dua dapat dilakukan.

“Sebenarnya kami di BPM ini berharap supaya laporan itu clear di desa. Tapi kan mereka ini kasian tingkat pengetahuannya sangat-sangat terbatas, jadi dia bawah itu (LPJ), nanti diolah di BPM,”jelasnya.

“Sebenarnya ini rananya pendamping, hanya karena pendamping ini untuk 2015 ini belum bisa masuk. Karena ini sudah berjalan di akhir tahun, nanti 2016 baru mereka eksis semua,” sambungnya. MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *