Connect with us

Pemkab Bombana Terbitkan Sertifikat di Tanah Sengketa

Uncategorized

Pemkab Bombana Terbitkan Sertifikat di Tanah Sengketa

 

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Lokasi tanah bekas Pasar Lama Kasipute di Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana, secara sepihak disertifikasi oleh Pemkab Bombana sebagai milik daerah.

Padahal tanah bekas pasar lama itu masih berstatus sengketa sejak tahun 2007 lalu, antara warga (pedagang) yang mengklaim miliknya dengan pemkab yang mengaku milik daerah.

Celakanya, legalitas kepemilikan tanah sengketa itu, diakui pula oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bombana. Buktinya, mengeluarkan surat sertifikat kepemilikan tanah atas nama Pemkab Bombana.

Alhasil, sertifikat itu membuat gusar warga pasar lama. Mereka protes dan mempertanyakan keabsahan serta langkah pemkab Bombana. “Bagaimana mungkin, tanah yang sudah bertahun-tahun disengketakan dan belum ada titik terangnya, langsung diakui sepihak legalitasnya,” ujar H Saparuddin, salah satu pemilik lahan di eks pasar lama.

Anehnya, keluarnya sertifikat itu tanpa ada klarifikasi maupun konfirmasi dari para para pedagang pemilik tanah yang mayoritas masih bermukim diatas tanah sengketa tersebut.

Lebih parahnya lagi, cuma bermodal pernyataan toko-toko masyarakat Rumbia, surat keterangan kepemilikan dan penguasaan tanah dari kepala kelurahan Kasipute, surat pernyataan sekretaris daerah Bombana. Tanah yang puluhan tahun ditinggali para pedagang itu jadi milik pemkab.

Tidak hanya itu, keheranan warga ketika membengkaknya luasan yang disertifikasi. Kata mereka, bangunan yang dulunya menjadi aset pemerintah Kabupaten Buton dan telah diserahkan kepada pemerintah Bombana hanya seluas 100 meter persegi.

Namun begitu sertifikat keluar, luasan itu bertambah menjadi 10.089 meter persegi. “Ini berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 030/568.a/2007 tanggal 24 Maret 2007,” pungkas H Saparuddin.

Ketua DPRD Bombana, Andhy Ardian nyatakan sikap akan membela para pedagang pasar. Sebab beberapa perwakilan warga eks pasar lama terungkap jika penduduk dilokasi itu yang sudah lama bersengketa dengan Pemda Bombana, namun warga tidak pernah dilibatkan.

Tidak hanya itu Andhy Ardian juga menyakini bila penerbitan sertifikat kepemilikan itu tidak prosedural sebab belum disosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi terkesan ditutupi atau tidak mempublikasikan di umum atau media massa.

Andhy mengaku dewan akan konsultasikan kasus ini ke jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi Sultra. Tidak hanya itu, Senin depan kata Andhy dewan akan menghearing Kanwil Badan Pertanahan Sultra. “Status tanah ini masih bermasalah, karena warga dan pemerintah saling klaim. Anehnya, belum ada titik temu, tiba-tiba muncul sertifikat. Ini persoalan yang serius,” tukasnya Andhy Ardian. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top