Connect with us

Pemkab Bombana Lemah, Investor Acuh

tambang bombana

Suara Lingkungan

Pemkab Bombana Lemah, Investor Acuh

-Reklamasi Tambang, Cuma Bualan Kosong

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Kondisi lahan pasca penambangan Nikel di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana sangat memprihatikan.

Sejumlah lahan terbiar bolong mengaga, usai tanahnya di angkut ke luar negeri. Ratusan Lahan yang dibongkar tersebut, kini dicampahkan begitu saja, tanpa adanya reklamasi pasca tambang.

“Warga itu cemas, sebab kebanyakan lokasi tambang di Pulau Kabaena ini, dekat dengan pemukiman. Jika lahan itu tidak direklamasi, maka ini ancaman besar bagi pemukiman penduduk” pungkas Aziar warga Kabaena.

Keprihatinan warga cukup beralasan. Sebab bolongnya lahan tanpa dibubuhi penanaman pohon atau reboisasi adalah ancaman besar. Bukan mustahil dapat membawah malapetaka banjir.

“Syukur ini musim kemarau, Jika musim hujan nanti, bahaya banjir itu seolah dipelupuk mata,” terang Jumrad warga Kabaena lainnya.

Tidak adanya reklamasi pasca tambang diakui Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana. Ardi, salah satu staf di dinas tersebut menyebutkan investor terkesan acuh akan kewajiban reklamasi tersebut.

“Harusnya, di reklamasi. jika lahan tidak diolah atau di diamkan sementara, itu wajib direklamasi,” terang Ardi.

Lalu siapa yang mesti bertanggung jawab? Mestinya, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Pemberi IUP.  Sebab, pasca larangan ekspor sejak lahirnya UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, sejumlah investor yang menambang di Pulau Kabaena seolah “kabur” dan melupakan janji reklamasinya.

Tersisah kini, hanya kantor yang dijaga satpam perusahaan, bersama ratusan galian lahan yang mengaga tanpa reklamasi

Satu-satunya harapan tinggal menanti tindakan Pemkab Bombana selaku pemberi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Setidaknya, saat kajian Analisis dampak lingkungan (Amdal), tiap perusahaan diwajibkan adanya Reklamasi.

Tapi sayang, menunggu harapan itu, ibarat jauh panggang dengan api. Pemkab terkesan tidak peduli alias “tutup mata”.Buktinya, sekian lama galian lahan itu terbiar bolong tanpa reklamasi. Padahal Pemkab punya kewenangan memaksa perusahaan untuk wujudkan janji reklamasinya tersebut. (DAR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Suara Lingkungan

To Top