Connect with us

Pemilu, Penjabat Diwajibkan Netral

Hukum & Kriminal

Pemilu, Penjabat Diwajibkan Netral

KENDARI, SUARAKENDARI.COM- Kepala Bagian Kehumasan Kemendagri, Gatot Tri Laksono, menegaskan bahwa penjabat publik diwajibkan untuk netral menjelang pemilu dan tidak boleh menekan bawahannya untuk memenangkan partai tertentu.

Menurutnya, kasus yang dialami Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, dengan menekan bawahannya agar memenangkan Demokrat pada pilcaleg 9 April 2014 mendatang merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan.

“Saya baru dengar sekarang kalau ada kasus Bupati Konawe Utara, di Kemendagri belum masuk laporannya, tapi penjabat publik itu harus netral karena perundangan sudah mengatur hal tersebut,” terangnya saat berkunjung di Kota Kendari, Sultra, Jumat (14/3/2014).

Sebagai seorang penjabat, harusnya memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat dengan cara bersikap netral, jangan sampai memaksakan kehendaknya untuk memilih partai tertentu saja.

Terkait sanksi yang akan diberikan kepada kepala daerah yang kedapatan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan pemilu, tentu akan dilihat kembali sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Kalau masalah sanksi, saya tidak bisa bicara itu sekarang karena laporannya harus masuk secara resmi dulu lalu diklarifikasi, jika tidak menaati perundangan yang berlaku tentu akan dilihat sesuai dengan aturannya juga sanksi apa yang diberikan, namun semua itu kita lihat juga sanksi dari Bawaslu yang mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi,” tukasnya. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top