Pemerintah Harus Tindak Tegas PNS Berijazah Palsu

SUARAKENDARI.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana meminta Pemkab tegas dalam menindak para PNS-nya yang sengaja menggunakan Ijazah Palsu.

Anggota DPRD Bombana, Anwar menuding ada indikasi Pemkab Bombana bakal melindungi aparaturnya dari jeratan aturan hukum, pasca terindentifikasinya para pengguna ijazah palsu itu, di lingkup Pemkab Bombana.

“Saya duga begitu. Ada indikasi Pemkab ingin bermain di perkara ini. Upaya tersebut tampak jelas, ketika menutup-tutupi data itu (PNS Berijazah palsu) yang sudah terindentifikasi secara jelas,” pungkas Anwar
Beredar kabar, sedikitnya sekitar 34 PNS lingkup Pemkab Bombana diduga telah menggunakan ijazah palsu. Kembanyakan Ijazah asli tapi palsu (aspal) itu digunakan untuk kenaikan golongan/pangkat atau karier dan jabatan tertentu. Melibatkan sejumlah pejabat, mulai dari eselon II, III hingga 1V serta pengajar di lingkup pemkab Bombana.

Anwar, ingatkan pemkab wajib mengambil langkah tegas sebagaimana amanah Peraturan Kepala BKN nomor 25 tahun 2015 tentang tindakan administrasif dan hukuman disiplin terhadap PNS yang menggunakan ijazah palsu. Serta Permendagri nomor 5/2005 tentang pedoman pengangkatan sekretaris daerah dan pejabat struktur eselon II kabupaten/kota

“Jika ada pembiaran, maka ini akan jadi aib dalam keperintahan Bombana kali ini. Pertanyaannya, kapan tindakan sanksi itu dilakukan. Kenapa harus dibentengi atau dilindungi persoalan noda hitam ini? Kita akan cermati, Jika terjadi pembiaran secara terus-menerus, bisa jadi oknum PNS-nya mungkin kerabat atau kolega. Ini yang harus di cermati atau ditelusuri oleh publik nanti,” kritik Anwar.

Politisi asal Partai Nasdem ini menguraikan sanksi tegasnya itu, berupa penurunan pangkat. Jika fatal sekali, bisa berujung pada pemecatan. (Dar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *