Pemda, Investor China dan Ketenagakerjaan Lokal

Oleh: Omar Pidani

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang utama, seperti Dollar US$, akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan dan kekhawatiran berbagai pihak. Dalam tulisan ini, saya tidak akan membahas ihwal variable-variabel yang mengakibatkan pelemahan mata uang ekonomi, karena ulasan-ulasannya sudah cukup banyak yang dikemukakan oleh ekonom-ekonom kita di berbagai media. Ulasan yang paling dapat dicerna bagi mereka yang tidak terlalu paham ekonomi, menurut saya adalah versi Sunarsip, Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) yang dimuat online di Koran Jawa Pos edisi 16/6/2015. Tautannya bisa dilihat di link berikut: http://www.jawapos.com/baca/opinidetail/18972/mengantisipasi-risiko-pelemahan-rupiah.

Pelemahan nilai mata uang rupiah tentu tidak konstan, dan kadang susah diprediksi, karena hal-hal yang memicunya juga beragam, dan kadang situasional. Kalau data-data tentang faktor pemicu ini tidak akurat dan susah untuk didapat, analisa ekonomi biasanya hanya menjelaskan secara umum saja tentang pemicu ini tanpa dapat memberikan resep untuk mengatasinya. Kalau kata Pak Boediono (Mantan Wapres dan Professor Ekonomi UGM), “karena data-data yang ada kurang andal dan kadang terlambat, saya lebih banyak mengandalkan intuisi, karena intuisi dibentuk oleh pengalaman.”

Kali ini, saya ingin melihat satu faktor penting yang bisa menjadi variable fluktuatifnya mata uang, bahkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Ini tidak lain adalah ketergantungan kita terhadap demand (kebutuhan) China akan material (bahan baku) untuk mengakomodasi pembangunannya yang sangat pesat. Sekali lagi, saya tidak akan membahas secara statistik, kenapa saya mengatakan pertumbuhan negara dengan ekonomi terbesar kedua setalah US ini sangat pesat. Kalau Anda pernah ke Shanghai atau ibukota-ibukota provinsi lainnya di China dan melihat pembangunan infrastruktur yang begitu massif, mungkin ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang hal itu. Karena kita sangat bergantung dengan demand dari China tadi, sedikit saja pertumbuhan ekonomi China melemah, ekonomi negara kita juga ikut downturn (menurun). Dinamika pertumbuhan ekonomi China tidak hanya mempengaruhi negara kita, tapi juga negara-negara lain yang juga sangat bergantung pada demand material China untuk memanaskan ekonominya. Ini termasuk negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, bahkan Australia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Joko Widodo), ‘ketergantungan’ kita terhadap China juga bakal merambah ke dalam kegiatan pembangunan infrastruktur. Misalnya dalam kunjungannya ke Beijing baru-baru ini, Jokowi mengundang China untuk ikut dalam proyek-proyek pembangunan 24 pelabuhan, 15 airport, konstruksi jalan sepanjang 1.000 KM, pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 KM, pembangkitan listrik berkapasitas 35 ribu megawatt, dan tentu program signature pengembangan tol laut. Dana yang dialokasikan Jokowi untuk pembangunan infrastruktur ini diperkirakan mencapai Rp.5.452 triliun. Dan karena APBN hanya bisa menalangi sebesar 40,14% dari total anggaran, ya tentu harus mencari dana pinjaman dan investasi asing. Dan dimana lagi untuk mencari pinjaman dengan tingkat suku bunga yang tidak mencekik seperti International Monetary Fund (IMF)? Ya, dari pemerintah China.

Artinya apa? Ke depannya kita akan melihat lebih banyak lagi investor-investor dari China keluar masuk negara kita untuk ikutan dalam tender-tender pembangunan infrastruktur, sebagaimana yang kita telah saksikan saat booming Izin Usaha Pertambangan pasca Undang-undang Minerba 2009.

Sebagai entitas capitalist (pemilik modal), negara dan investor-investor China biasanya menyertakan kepentingan dan keinginan mereka sebagai syarat penyertaan/pemindahan modal. Hal yang sama berlaku pada organisasi-organisasi keuangan dunia, seperti IMF. Kalau kita meminjam dari IMF, kita juga banyak di dikte dengan kepentingan-kepentingan negara pemodal IMF. Masih ingat ketika IMF melarang penggunaan dana pinjaman saat krisis 1998 untuk membantu industry dirgantara kita dan akhirnya mematikan PT. Dirgantara Indonesia. Itu salah satu contoh penyertaan (baca: pemaksaan) kepentingan pemodal. Nah, kalau kita meminjam atau mengundang investasi China, ada syarat penyertaan lain, yang kadang-kadang sangat memukul bagi ketenaga kerjaan dan tenaga kerja lokal.

Di Afrika, berbagai riset telah dilakukan untuk mempelajari kondisi ketenagakerjaan dan tenaga kerja dalam perusahaan-perusahaan China. Hasilnya sangat mengenaskan. Pemilik dan pengelola perusahaan-perusahaan asal China biasanya punya caranya masing-masing untuk ‘mengakali’ agar mendapatkan tenaga kerja dengan gaji dan tunjangan yang paling murah. Di negara-negara dengan hukum perlindungan tenaga kerja yang kuat seperti Afrika Selatan, perusahaan-perusahaan China biasanya menggunakan sistem rekruitmen tenaga kerja casual (baca: jika dibutuhkan, dipanggil). Dengan demikian, tidak ada yang namanya kontrak kerja, dan karena tidak ada kontrak kerja, akan sangat susah untuk menegakkan hukum dan peraturan setempat. Di negara-negara yang hukum perlindungan tenaga kerja yang lemah, misalnya di Namibia, bahkan lebih parah. Perusahaan-perusahaan China menetapkan upah tenaga kerja secara sepihak, sesuai keinginan pemilik dan manajer, dan terkadang jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Di Malawi, sejumlah perusahaan-perusahaan asal China melanggar aturan pemberian istirahat kerja. Banyak pekerja yang harus bekerja tanpa henti, atau dengan istirahat yang sangat pendek dalam satu hari. Di Australia, karene aturan gaji dan tunjangan sangat ketat, kebanyakan perusahaan-perusahaan China membawa sendiri tenaga kerjanya, dengan alasan alasan lebih murah lebih mau bertahan di lokasi-lokasi perusahaan yang biasanya sangat terpencil karena luasnya benua ini.

OK, mari kembali ke wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Saya tidak punya data yang akurat tentang seberapa banyak sebenarnya perusahan-perusahaan asal China yang telah, atau akan melakukan investasi di daerah kita. Biro Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan memiliki datanya secara akurat. Namun yang saya pahami selama satu tahun observasi penelitian saya di sektor pertambangan, dari bulan Juli 2013 sampai 2014, investasi China biasanya dilakukan masuk melalui skema Joint Operation dengan perusahan lokal. Bahkan umumnya dengan sistem penyertaan modal secara informal, sehingga susah sekali untuk diidentifikasi untuk kepentingan perpajakan. Secara politik ekonomi pertambangan, trik ini bisa dipahami. Karena jika ketahuan bahwa sebuah entitas usaha adalah PMA (sekalipun penyertaan modal asingnya 1% sudah masuk kategori PMA), maka ia akan diwajibkan untuk melakukan 50% divestasi kepada pemain lokal dalam waktu 10 tahun setelah produksi. Aturan pertambangan ini, yang selalu dianggap memberatkan bagi PMA karena sangat tidak menguntungkan. Perusahaan-perusaaan peleburan (smelter) di berbagai wilayah kabupaten, yang banyak di bangga-banggakan oleh Pemda, juga umumnya mendapatkan penyertaan modal dari investor-investor asal China.

Tapi apakah kita tahu bagaimana kondisi ketenagakerjaan dan tenaga kerja lokal di perusahaan-perusahaan lokal yang mendapatkan penyertaan modal dari China, atau perusahaan-perusahaan asal China ini? Apakah Pemda-pemda kita sudah memiliki langkah antisipatif menghadapi cara investor-investor China dalam memperlakukan tenaga kerja di daerah kita sebagaimana pengalaman di Afrika? Kita tentu berharap bahwa Pemda-pemda kita antisipatif dan pro terhadap terms and condition yang menguntungkan ketenagakerjaan dan tenaga kerja lokal kita, dan tidak menutup mata dan telinga karena kebutuhan investasi yang katanya akan “membuka lapangan kerja” bagi kita, sedangkan faktanya justru sebaliknya atau sangat mengenaskan. Ini tentu sama saja dengan membiarkan sistem ‘perbudakan’ modern di depan mata. Yang jelas dalam perjalanan saya dari Bandara Haluoleo ke Canberra, Australia Juli lalu, saya sempat melihat banyak tenaga-tenaga kerja berdatangan. Apakah ini berarti hal baik atau buruk, mari kita amati bersama. ***

Penulis adalah Dosen Universitas Haluoleo, Peneliti dan Kandidat Doktor bidang Politik Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam di College of Asia and the Pacific, Australian National University, Australia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *