Connect with us

Pelaksana Kadis PU Konkep Berusaha Suap Ketua Ombudsman Sultra

Hukum & Kriminal

Pelaksana Kadis PU Konkep Berusaha Suap Ketua Ombudsman Sultra

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Indikasi praktek mal administrasi dan penyalahgunaan kewenangan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kian mencuat dan kini memasuki babak baru, setelah Pelaksana Kepala Dinas PU Konkep, Amrullah, kepergok berusaha melakukan percobaan suap terhadap Ketua Ombudsman RI wilayah Sulawesi Tenggara, Aksa. Ironinya, percobaan suap ini berlangsung di Kantor Ombudsman RI Sultra.

Aksa Ketua Ombudsman Sulawesi Tenggara membenarkan adanya percobaan suap yang dilakukan Pelaksana Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Konkep, Amrullah.

“Ya, benar ada upaya percobaan suap dari Pelaksana Kadis PU Konkep, terjadi Jumat pekan lalu, saat usai berbuka puasa,”kata Aksa, saat dikonfirmasi Rabu (16/7).

Saat itu, kata Aksa, dirinya tidak menyangka akan melakukan percobaan suap, sebab, Amrullah datang untuk memenuhi panggilan guna melakukan klarifikasi seputar laporan tiga pimpinan perusahaan atas indikasi mal administrasi yang terjadi di Dinas PU Konawe Kepulauan.

“Amrullah memenuhi panggilan komisi ombudsman, setelah ombudsman melayangkan surat panggilan ketiga kepada yang bersangkutan. Padalah para pelapor sendiri memasukkan laporan pada tanggal 18 Juni lalu, sehingga Ombudsman bersurat kepada pihak terlapor untuk segera diklarifikasi terhadap masalah ini agar ditemukan solusi bersama,”ungkap Aksa.

Panggilan pertama, kata Aksa, telah dilakukan pada tanggal 25 Juni lalu, sayangnya terlapor tidak datang, kemudian panggilan kedua dilakukan pada tanggal 1 Juli, tapi untuk kedua kalinya terlapor tidak dating memenuhi panggilan ombudsman. Barulah Jumat malam (11/7) Amrarullah datang memenuhi panggilan ombudsman yang ketiga.

Saat pertemuan, Aksa menjelaskan, bahwa ombudsman sebagai salah satu lembaga yang menerima aduan dari masyarakat berkewajiban meneruskan laporan yang masuk, dan tentu saja berkewajiban mengkomprontir dengan memanggil pihak terlapor untuk melakukan klarifikasi.

Nah, usai diberi penjelasan itulah, Amrullah mulai berulah. “Setelah saya beri penjelasan, yang bersangkutan (Amrullah) keluar menyendiri di halaman kantor, namun beberapa saat setelah itu kembali lagi dan langsung menyodor lembaran uang kepada saya. Saat itu saya menolak dan menjelaskan tentang posisi Ombudsman yang tidak dibenarkan menerima imbalan dari siapa pun, baik terlapor maupun pelapor,”kata Aksa.

Mendengar penjelasan ombdusman, Amrullah buru-buru menyatakan pada Ketua Ombudsman, bahwa, pemberian uang itu tak ada hubungannya dengan perkara yang tengah membelit dirinya. Upaya suap gagal, Amrullah dengan wajah malu langsung angkat kaki dari kantor ombdusman.

Percobaan suap yang dilakukan pelaksana Kadis PU tersebut disaksikan seorang staf ombdusman dan security kantor. “Saya benar-benar tidak menyangka dia (Amarullah) akan melakukan percobaan suap terhadap saya,”ujar Aksa dengan nada kesal.

Aksa sendiri berencana akan segera melaporkan tindakan percobaan suap yang dilakukan Pelaksana tugas Kadis PU Konkep ke aparat berwajib. “Saya kira ini salah satu bukti masih tingginya budaya korupsi di lingkungan birokrasi dan saya tetap akan melaporkan kasus percobaan suap ini ke aparat berwajib,”tegas Aksa.

Amrullah yang berusaha dikonfirmasi melalui telepon selularnya, terkait percoaan suap yang dilakukannya, tidak berhasil dikonfirmasi.

Seperti diketahui, indikasi mal administrasi yang terjadi di daerah pemekaran baru Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) membuat beberapa pihak yang merasa dirugikan melaporkan Pelaksana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Konkep, Amrullah dan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Jibran, kepada Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ajezar Boy, yang merupakan pihak CV.Setia Jaya, mengatakan bahwa ia bersama beberapa CV lainnya telah mengikuti tender untuk pelelangan barang dan jasa yang dilakukan oleh ULP untuk beberapa proyek konsultan dan konstruksi. Namun dalam perjalanannya, terdapat mal administrasi yang dilakukan oleh pihak ULP yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Dalam proses lelang yang dilakukan oleh ULP, ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan, anehnya ada CV yang tidak diundang untuk melakukan verifikasi namun ditetapkan sebagai calon pemenang tender, ini bagaimana caranya bisa seperti ini, karena kami menilai ini tidak sesuai maka kami aduhkan kepada ombudsman yang bisa melakukan klarifikasi langsung kepada yang kami laporkan agar tidak semena-mena,” kata Boy saat mendatangi Kantor Ombudsman, Jumat (4/7/2014).

Tidak hanya Ajezar Boy yang melaporkan kasus tersebut, melainkan pula CV Bela Anoa yang diwakilkan oleh Nekwan dan CV Tri Mitra Konsulindo yang diwakili oleh Tayeb Demara.

Beberapa pihak yang merasa dirugikan tersebut juga mengungkapkan bahwa Amarullah telah meminta fee kepada Tayeb sebesar 15 persen atas tender lelang yang diikutinya tersebut.

“Ini namanya intimidasi kepada kami, padahal proses lelang yang sudah dilakukan di ULP semuanya harus dilakukan secara terbuka, tidak tiba-tiba ada pemenang yang tidak diverifikasi, inikan aneh, apalagi sampai meminta fee seperti ini,” katanya.

Proses tender yang dilakukan harusnya bisa dilakukan secara terbuka, tapi sayangnya apa yang terjadi di Konkep cukup mengecewakan.

“Inikan daerah pemekaran baru harusnya semua proses administrasi yang dilakukan didalam serba terbuka bukan malah ada kongkalikong seperti ini, parahnya lagi jika seorang penjabat yang minta fee, bagaimana mau bagus pembangunan di daerah ini,” ujarnya. YOS

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top