Connect with us

Pelaksana Dinas PU Konkep dan ULP Dilaporkan ke Ombudsman

Hukum & Kriminal

Pelaksana Dinas PU Konkep dan ULP Dilaporkan ke Ombudsman

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Adanya indikasi mal administrasi yang terjadi di daerah pemekaran baru yakni Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) membuat beberapa pihak yang merasa dirugikan melaporkan Pelaksana Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Konkep, Amrullah dan Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP), Jibran, kepada Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ajezar Boy, yang merupakan pihak CV.Setia Jaya, mengatakan bahwa ia bersama beberapa CV lainnya telah mengikuti tender untuk pelelangan barang dan jasa yang dilakukan oleh ULP untuk beberapa proyek konsultan dan konstruksi. Namun dalam perjalanannya, terdapat mal administrasi yang dilakukan oleh pihak ULP yang dinilai tidak sesuai prosedur.

“Dalam proses lelang yang dilakukan oleh ULP, ada beberapa tahapan yang harus kami lakukan, anehnya ada CV yang tidak diundang untuk melakukan verifikasi namun ditetapkan sebagai calon pemenang tender, ini bagaimana caranya bisa seperti ini, karena kami menilai ini tidak sesuai maka kami aduhkan kepada ombudsman yang bisa melakukan klarifikasi langsung kepada yang kami laporkan agar tidak semena-mena,” kata Boy saat mendatangi Kantor Ombudsman, Jumat (4/7/2014).

Tidak hanya Ajezar Boy yang melaporkan kasus tersebut, melainkan pula CV Bela Anoa yang diwakilkan oleh Nekwan dan CV Tri Mitra Konsulindo yang diwakili oleh Tayeb Demara.

Beberapa pihak yang merasa dirugikan tersebut juga mengungkapkan bahwa Amarullah telah meminta fee kepada Tayeb sebesar 15 persen atas tender lelang yang diikutinya tersebut.

“Ini namanya intimidasi kepada kami, padahal proses lelang yang sudah dilakukan di ULP semuanya harus dilakukan secara terbuka, tidak tiba-tiba ada pemenang yang tidak diverifikasi, inikan aneh, apalagi sampai meminta fee seperti ini,” katanya.

Proses tender yang dilakukan harusnya bisa dilakukan secara terbuka, tapi sayangnya apa yang terjadi di Konkep cukup mengecewakan.

“Inikan daerah pemekaran baru harusnya semua proses administrasi yang dilakukan didalam serba terbuka bukan malah ada kongkalikong seperti ini, parahnya lagi jika seorang penjabat yang minta fee, bagaimana mau bagus pembangunan di daerah ini,” ujarnya.

Hasidin, Anggota Ombudsman Sultra, mengatakan bahwa Ombudsman sebagai salah satu lembaga yang menerima aduan dari masyarakat tetap akan memprioritaskan laporan yang masuk, meskipun tidak bisa ditindak lanjuti secara keseluruhan.

“Terkait laporan yang bapak masukkan pada tanggal 18 Juni lalu merupakan salah satu aduan yang kami prioritaskan, sehingga kami sudah bersurat kepada pihak terlapor untuk segera diklarifikasi terhadap masalah ini supaya bisa kita temukan solusi bersama,” terang Hasidin.

Panggilan pertama telah dilakukan pada tanggal 25 Juni lalu, sayangnya terlapor tidak datang ke Ombudsman, kemudian panggilan kedua telah dilakukan pada tanggal 1 Juli, tapi untuk kedua kalinya terlapor tidak datang.

“Kami baru menerima surat jika kepala dinas yang bersangkutan sedang ada tugas di luar daerah sehingga tidak bisa datang, yang datang hanya Ketua ULP, Jibran, itupun datang untuk menyampaikan surat saja. Dalam surat tersebut dikatakan jika terlapot sama sekali tidak pernah melakukan intervensi, dan semua proses tersebut tidak dilakukan didinas melainkan tanggung jawab sepenuhnya ULP,” jelasnya.

Beberapa pihak yang telah merasa dirugikan tersebut masih akan terus mengikuti proses yang dilakukan oleh Ombudsman, bahkan pihaknya akan segera melaporkan hal tersebut ke Pengadilan Negeri. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top