Connect with us

Pejabat Sering Pungli Diprotes Warga

Uncategorized

Pejabat Sering Pungli Diprotes Warga

 

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Pungutan liar (Pungli)merupakan tindakan yang tidak terpuji. Selain melanggar hukum, tindakan pungli merugikan banyak pihak. Sementara pelaku kian keranjingan, apalagi praktek ini  mudah mendompleng keuntungan secara berlipat.

Pungli kerap ditemukan di berbagai jenjang atau level strata sosial masyarakat. Tapi parahnya lagi, jika pungutan itu dilakukan oleh seorang pejabat publik. Inilah yang jadi betik keresahan warga di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Warga prihatin sebab pejabat yang mestinya memberi teladan atau contoh kepribadian ditengah masyarakat, malah berbuat sebaliknya.  Menjadi corong hadirnya pungutan haram tersebut.

Di Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, warga antusias meminta lurahnya agar lekas dicopot. Sang Lurah ditengarai lalukan sejumlah potongan liar. “Pembagian kopensasi pasca kenaikan BBM kepada sejumlah warga miskin. Harus dipotong sebesar Rp.50 ribu, dari total pembagian sebesar 400 ribu.,” keluh Salim warga Kelurahan Lambale cermati ganasnya pungli di daerahnya.

Lain di Lambale, lain pula di Kelurahan Poea Kecamatan Rumbia Tengah. Saat pembagian tabung gas elpiji bersama kompor gas, warga dipalak dan harus menyetor sejumlah uang bila ingin dapat bantuan cuma cuma dari bantuan pemerintah pusat tersebut.

“Kami dimintai uang sebesar 15 ribu oleh pihak Kelurahan bila ingin  menerima tabung dan kompor gas,” ketus Agus Warga Kelurahan Poea.

Cerita pungli ini tidak berakhir ditingkat Kelurahan. Bahkan disejumlah Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Bombana, praktek pungli masih merajalela. Oknum pejabat seolah ketagihan atau keranjingan nikmati dana hasil potongan tersebut.

Lembaga Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (Jarak) Kabupaten Bombana menyimpulkan butuh pendidikan mental bagi oknum aparat di Bombana agar luput dari praktek pungli. Teguran maupun Sanksi wajib diterapkan, bila pemerintahan ingin berjalan normal alias tanpa pungutan tertentu.

“Pemkab dan DPRD wajib memberi teguran serta sanksi keras. Praktek ini wajib ditelusuri dan harus lenyap di muka bumi wonua Bombana. Pelaku harus ditindak bukan malah dibiarkan, atau dipupuk untuk tumbuh subur,” tukas Muhamad Anis direktur Jarak Kabupaten Bombana. (DAR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top