Connect with us

Pegawai Mogok, Dewan Kritisi Kebijakan Pejabat RSUD Bombana

Hukum & Kriminal

Pegawai Mogok, Dewan Kritisi Kebijakan Pejabat RSUD Bombana

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana mengkritisi pola kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana.

Manajemen rumah sakit plat merah ini dinilai keliru, sebab belum  membayarkan gaji para honorernya sepanjang tahun ini (Januari-Mei 2014).
Akibatnya, sejumlah honorer RSUD yang mayoritas adalah para medis, lakukan mogok kerja. Persoalan ini berbuntut, tidak terurusnya sejumlah pasien.

Ketua DPRD Kabupaten Bombana Andhy Ardian mengaku kesal dan menghimbau pemkab Bombana lekas mencermati persoalan tersebut.

“Ini sangat prinsipil sekali dan tak mesti terjadi di daerah. Kasian pasien disana. Pemkab harus turun tangan dan segra mengatasi hal ini,” tukasnya.

Andhy Ardian menegaskan tidak ada alasan jika gaji honorer itu, belum dibayarkan. Sebab dalam APBD 2014, dianggarkan untuk gaji honorer Bombana termasuk di RSUD.

“Bagaimana caranya, gaji itu tidak dibayarkan, sementara ada dalam mata anggaran APBD. Manajemen disana itu  keliru dan ini harus ada solusinya,” tuturnya.

Disebutkan sebanyak 67 Honorer paramedis RSUD Bombana lakukan mogok kerja. Mereka protes kebijakan RSUD sebab sudah lima bulan jalankan tugas, namun belum juga diberikan honor.

“Kami sudah berikan teguran, jika ini belum diindahkan, kami akan hearing mereka. Kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi kedepannya,” harap ketua DPRD. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top