Connect with us

Panwaslu Bombana Dalami Kasus Pemilu di Lantari Jaya

Uncategorized

Panwaslu Bombana Dalami Kasus Pemilu di Lantari Jaya

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Meski proses perhitungan suara pemilu legislatif (pileg) di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara sudah berkhir, namun tidak untuk sejumlah kasus pelanggaran pemilu.

Panwaslu Kabupaten Bombana, diam-diam mendalami sejumlah kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Bombana. Satu diantaranya terkait kasus di kecamatan Lantari jaya.

Anggota Panwaslu Kabupaten Bombana Laode Rahmat Apiti tengarai Komisioner KPUD Kabupaten Bombana telah melanggar kode etik yang merusak proses demokrasi pileg 9 april lalu di Kecamatan Lantari Jaya.

Tidak dibagikannya formulir C1 DPR kepada petugas KPPS di 19 TPS se-kecamatan Lantari jaya merupakan salah satu bukti bahwa pelanggaran itu
nyata, dan seolah di sengaja. ” Ini bukti ketidak profesionalan komisioner KPUD Bombana dalam menyelenggarakan pileg 9 April lalu,” tukas Rahmat senin 28/4 di Rumbia.

Dirinya tidak menyalahkan jika pihak parpol memprotes habis-habisan, terkait hasil dan kinerja pemilu di Lantari jaya. Bahkan kata Alumni UGM ini, akibat kelalaian C1 tersebut, hasil pemilu bukan cuma jadi polemik sejumlah parpol, tapi merembet hingga di kalangan masyarakat.

“Formuliri C1 itu wajib di berikan pada saksi parpol dan panwas, kalau tidak ada C1 maka keabsahan rekapitulasi di TPS rawan di selewengkan. Sebab C1 bukan sekedar kertas yg bisa di buat sembarangan akan tetapi form C1 memiliki landasan yuridis” ujarnya.

Rahmat menegaskan kasus di Lantari Jaya ini merupakan pelanggaran pemilu, baik dari sisi etik maupun administrasi. “Bahkan kami sedang menelisik kemungkinan ada unsur sisi pidananya. Beberapa alat bukti, telah kami kumpulkan,” tandasnya.

Rahmat mengaku mulai senin (28/4) panwaslu telah memanggil sejumlah pihak, untuk dimintai keterangannya terkait pelanggaran pemilu yang terjadi di Bombana.

Panwaslu menengarai KPUD telah melanggar UU pileg nomor 8 tahun 2012, Bahwa setiap anggota KPPS/KPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) exslampar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan/pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS

Atau sebagaimana dimaksud dalam pasal. 182. Ayat 2 (dua) dan ayat. 3 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu).tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000.

“Bagi kami ada dugaan tiga pelanggaran yang dilakukan KPUD Bombana dalam kasus skandal C1 di kecamatan Lantari Jaya, yakni pelanggaran etik, pelanggaran pidana hingga pelanggaran administrasi pemilu” tegas laode Rahmat. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top