Connect with us

Panglima TNI Tolak Tarik Personil Babinsa Selama Pilpres

Hukum & Kriminal

Panglima TNI Tolak Tarik Personil Babinsa Selama Pilpres

KENDARI, SUARAKENDARI. Com- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku tidak akan menarik personil bintara pembina desa (Babinsa), selama proses pemilihan Presiden. Pasalnya, justru saat pilres prajurit tetap berada di lapangan untuk memastikan keamanan. Ia mengatakan babinsa merupakan ujung tombak pembinaan terotorial sesuai doktrin pertahanan yang diatur oleh Undang Undang Dasar 1945.

” Silakan dilanjutkan pembinaan teritorial. Tetap Mapping area dibutuhkan sesuai doktrim pertahanan rakyat semesta, jangan ragu. Panglima bertanggungjawab sepenuhnya,” ungkap Jenderal Moeldoko di Kendari, Selasa (10/6/2014).

Jika ada orang yang menolak kehadiran Babinsa, kata Panglima TNI karena ketidaktahuan mereka soal kepentingan pembinaan teritorial. “ Doktrin pertahanan rakyat semesta sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 3 adalah kewajiban setiap warga negara untuk membela Negara Kesatuan Republim Indonesia (NKRI),” katanya.

Menurut Panglima, yang terjadi di lapangan babinsa keliru mentransfer informasi ke warga sehingga menimbulkan persepsi bahwa yang bersangkutan mengarahkan warga untuk memilih salah satu pasangan calon presiden.

” Tidak benar oknum babinsa mengarahkan, memaksa warga untuk memiliki pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Hanya saja pembinaan yang dilakukan Babinsa saat itu di waktu yang tidak tepat, “ Kata Moeldoko.

“ pembinaan teritorial semata-mata untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat menuju penyelenggaraan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik,” tukas Panglima.

Sebelumnya, TNI Angkatan Darat, Minggu pagi telah mengeluarkan siaran pers hasil penyelidikan Tim Gabungan dari Kodam Jaya terkait kasus dugaan adanya anggota Babinsa yang mengarahkan masyarakat untuk memilih capres tertentu di Jakarta Pusat. Anggota Babinsa Kopral Satu Rusfandi dan Komandan Resimen Militer Kapten Infanteri Saliman mendapatkan sanksi.

Koptu Rusfandi terbukti melakukan pendataan pilihan warga di daerah Cideng Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Koptu Rusfandi juga terbukti berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk capres cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Dari hasil penyelidikan, diketahui tindakan Koptu Rusfandi merupakan inisiatif sendiri dan lebih disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang tugas-tugas babinsa. Selain itu, penyelidikan Kodam Jaya menemukan bahwa Komandan Resimen Militer Gambir, Kapten Inf. Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajibannya.

Koptu Rusfandi melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No. 26/1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit. Rusfandi dikenakan penahanan 21 hari dan memberikan sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama 3 periode (3 x 6 bulan). Kapten Inf. Saliman juga dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin dan memberikan hukuman teguran termasuk sanksi tambahan berupa sanksi administratif penundaan pangkat selama satu periode (1x 6 bulan). (KIKI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top