Connect with us

Ombudsman Himbau PPK Tidak Menggiring PNS ke Politik Praktis

Hukum & Kriminal

Ombudsman Himbau PPK Tidak Menggiring PNS ke Politik Praktis

KENDARI, SUARAKENDARI.COM– Menghadapi Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerahnya untuk tidak menggiring aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam kancah politik praktis. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Aksah, melalui siaran persnya, Senin (7/4/2014).

Menurut Aksah, banyaknya kepala daerah di Sultra yang menjadi Ketua Partai Politik sangat berpotensi bagi kepala daerah bersangkutan untuk menyalahgunakan wewenang dan jabatannya guna menggiring PNS ke dalam politik praktis.

“Apalagi kita semua tahu bahwa sejumlah kepala daerah tersebut memiliki kerabat dekat, mulai dari istri, anak, keponakan, mantu, ipar, yang menjadi Caleg pada Parpol yang dipimpin kepala daerah. Untuk itu, kami mengingatkan agar kepala daerah tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti ini (mobilisasi PNS) untuk memenangkan Caleg dari Parpol yang dipimpinnya,” serunya.

Sebagai PPK, lanjut Aksah, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengawasi setiap PNS di wilayah pemerintahannya agar tidak terlibat dalam politik praktis. “PNS adalah aparatur pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Menurut Aksah, PNS harus dibebaskan dari kontaminasi politik praktis agar mereka terbebas dari praktik diskriminasi dan tetap konsern dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. “Jika menyadari kewajiban ini, seharusnya tidak ada lagi kepala daerah yang menjadi dalang pengerahan PNS untuk memenangkan Partai Politik yang dipimpin oleh sang kepala daerah. ,” katanya.

Selain menghimbau kepala daerah, Ombudsman RI Perwakilan Sultra juga mengingatkan kepada seluruh PNS di Sultra agar tidak melibatkan diri menjadi tim suskses Parpol atau tim pemenangan Caleg tertentu.

“Oknum PNS yang terlibat atau melibatkan diri dalam politik praktis, selain melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara,” kata Aksah mengingatkan.

Aksah menambahkan, bila ada masyarakat Sultra yang mendapati atau melihat ada oknum PNS terlibat dalam politik praktis atau terlibat aktif memengaruhi masyarakat untuk memilih atau mendukung Caleg atau Parpol tertentu silakan dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sultra.

“Demikian pula, bila ada PNS di Sultra yang merasa ditekan atau diancam oleh pimpinannya di instansi pemerintah agar memilih Parpol atau Caleg tertentu, silakan laporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Sultra. Nama dan identitas pelapor akan kami rahasiakan,” katanya (TIM)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top