Netralitas dan Hak Politik PNS di Pemilu

KENDARI,SUARAKENDARI.COM – Di setiap penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pilpres ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), PNS adalah objek yang sangat sering dilibatkan dalam kepentingan-kepentingan politik salah satu pasangan calon. Terlebih juga bahwa, PNS punya pikiran ketika mereka bisa terlibat aktif, maka akan memberikan keuntungan tersendiri baginya dalam hal posisi/jabatan dalam kepemrintahan.
Namun, disatu sisi bahwa ada aturan yang melarang mereka untuk terlibat secara aktif dalam politik praktis, sebab akan mempengaruhi dirinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Atas dasar itu, persepsi dari berbagai pandangan mengatakan bahwa hak politik dari PNS ini di amputasi. Sementara, hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Aksah, mengatakan, dalam undang-undang harus dibedakan antara PNS yang melibatkan dirinya secara aktif dengan PNS yang dilibatkan oleh salah satu pasangan calon.
“Ini juga menjadi masalah sebenarnya, karena ada aturan tentang PNS yang melibatkan dirinya dalam sebuah politik praktis, sementara yang menjadi pertanyaannya juga, bagaimana dengan kandidat yang melibatkan para PNS ini, apakah mereka langsung didiskualifikasi atau seperti apa?” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh, mengatakan, dalam aturan yang diberikan kepada para PNS ini, harus diimbangkan juga dengan aturan bagi non PNS.
“Konsistensinya, tidak perlu kita menunggunya dari sebuah kebijakan struktural di atasnya, tapi harus ada keinginan, kesadaran penuh dari PNS yang bersangkutan. Selain itu juga, disampaikan regulasinya secara komprehensif, sehingga semua PNS tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam menyukseskan pemilukada ini,” jelasnya.
Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara, mengatakan, Jika melihat di dalam Undang-Undang nomor 8/2015, PNS ini bukan diamputasi hak politiknya. Pertama dia masih memilih, artinya hak politik dia tidak dicabut. Ke dua, dalam kampanye batasan UU itu memberikan ruang bagi PNS untuk hadir dalam kampanye mendengarkan visi misi dari pasangan calon karena dia akan memilih.
“Diberbagai aturan sudah dijelaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Pengawas pemilu nanti akan membangun pemahaman bersama, bagaimana kita mendorong PNS ini untuk tidak dilibatkan atau melibatkan diri dalam pelaksanaan Pemilu, utamanya dalam kampanye yang saat ini sedang berjalan,” jelas Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubal Bawaslu Sultra, Munsir Salam, seusai menggelar Diskusi Mitra Pengawas Pemilu, di Kantor Bawaslu Sultra, Senin (31/8).
Komisioner KPU Sultra, Iwan Rompo, juga menyampaikan, dalam melakukan pencegahan keterlibatan dari PNS ini, mesti juga dilakukan pendekatan spiritual kepada para aparatur sipil negara (ASN) ini.
“Sebenarnya waktu yang paling rawan keterlibatan PNS ini pada saat masa tenang. Modus yang selalu terjadi adalah penggunaan fasilitas negara dalam menyalurkan serangan-serangan dari salah satu pasangan calon,” katanya. (Arn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *