Nasib Perempuan Sultra di Tengah Gempuran Tambang dan Sawit

SUARAKENDARI.COM-Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, benarkah? Pertanyaan mencuat dari para jurnalis ini memang kerap dilemparkan pada sejumlah pihak, termasuk penggiat LSM di Sultra. Sebab, kenyataannya, sebahagian besar sumber daya alam berupa hasil tambang banyak dikuasai oleh pemilik modal/kapital. Masyarakat sebagai konsorsium kesejahteraan tidak mendapatkan apa-apa selain berbagai permasalahan lingkungan yang berkembang khususnya yang berada di areal pertambangan.

“Alih-alih rakyat menikmati kesejahteraan, justeru kenyataannya rakyat menjadi penerima dampak besar dari kerusakan lingkungan akibat tambang,”kata Ningsi Kirey, Direktur Solidaritas Perempuan Sulawesi Tenggara dalam diskusi terbatas yang digelar Al;iansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, Selasa (22/12).

Dalam diskusi bersama aktifis perempuan, kaum perempuan menjadi pihak yang paling besar menerima dampak kehadiran investasi. Kaum perempuan kehilangan sumber-sumber ekonomi mereka, karena lahan tempat mereka menanam aneka bahan pangan local kini telah hilang diambil perusahaan. Akibatnya, banyak kaum perempuan terpaksa beralih menjadi buruh kasar di perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan sawit.

Dalam advokasi yang dilakukan Lembaga Solidaritas Perempuan Sultra dan Lembaga Rumpun Perempuan ditemukan sejumlah permasalahan yang dialami perempuan, diantaranya ketidakberdayaan kaum perempuan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi mereka. “Dalam hasil penelitian kami, perempuan pedesaan sudah sangat susah mengakses sumber-suymber ekonomi mereka. Dulu mereka dengan leluasa menggarap tanah untuk menanam palawija demi kehidupan keluarga, namun semenjak kehadiran perusahaan sawit dan tambang perempuan telah kehilangan mata pencaharian mereka,”ungkap Husnah Direktur Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara.

Menurut Husnah laju pemiskinan kaum perempuan di masa mendatang kecenderungannya akan semakin parah seiring dengan kebijakan pemerintah yang ramah investasi. Pada beberapa daerah kebijakan itu dipandang dan dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan eksploitasi sumber daya hutan guna mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada saat yang sama kesepahaman dan kapasitas para pihak serta perangkat kelembagaan di daerah belum siap untuk mengelola sumberdaya alam secara adil dan lestari dengan melibatkan stakeholder yang lebih luas, khususnya masyarakat lokal. SK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *