Merana di Lumbung Tambang

MUSIM kemarau melanda Desa Wonuakongga. Masim panas telah berlangsung berbulan-bulan  membuat  mata air di desa ini mengering di dalam tanah. Inilah musim dimana warga terpaksa harus berjalan kaki mencari mata air baru, jauh dari pemukiman mereka.  Bagi yang tidak sanggup, mereka  memilih membeli air di desa tentangga, Torobulu.

Wonuakongga dalam bahasa lokal berarti lembah burung. Adalah wilayah perbukitan tandus dengan  jalan desa penuh debu.  Rakyatnya bertahan hidup dengan bekerja sebagai petani kebun singkong dan sebagian menjadi nelayan. Desa berpenduduk 140 KK dihuni  mayoritas warga  asal Kabupaten Muna. Letaknya cukup terpencil berada di wilayah administrasi Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan.

Di desa ini hanya terdapat satu sekolah dasar. Untuk melanjutkan pendidikan, warga harus mengantar anak-anak mereka ke sekolah yang terletak di desa Torobulu berjarak kurang lebih 5 kilo meter. Di desa, sarana kesehatan sama sekali tak ada, jika sakit warga harus menempuh perjalanan menuju desa tetangga agar mendapat perawatan. Bukan rahasia umum lagi jika pemukiman di sekitar tambang akan sangat rentan terhadap penyakit, terutama penyakit pernapasan akibat debu yang diterbangkan oleh oleh truk tambang.

Seperti di desa-desa lain yang dilalui tambang, kehidupan warga Wonuakongga sama mirisnya. “Setali tiga uang” berada di bawah garis kemiskinan dan hanya menjadi penonton para pengusaha tambang mengeruk tanah mereka.  Potret kemiskinan begitu terasa. Masyarakat yang sebagian besar mengandalkan hidup dari bertani ubi kayu dan mencari ikan. Saat tambang masuk  mereka tergiur menjadi pekerja tambang meski itu dengan gaji pas-pasan, itu pun hanya sebagian kecil penduduk saja yang direkrut.

Aliamu (33 tahun), warga Desa Wonuakongga bercerita panjang lebar soal pengalamannya sebagai buruh di perusahaan tambang. Eks karyawan PT Billy Indonesia ini bekerja selama 3 tahun, sebelum akhirnya Ia bersama 290 orang karyawan terpaksa di PHK saat era moratorium tambang tengah berlangsung bulan Mei 2014.

“Gaji lumayan baik, Rp 2,7 juta per bulan. Ini di luar dari bonus lembur kerja yang diperoleh dari perusahaan yakni sebesar Rp 15.000 per jam,”ungkapnya.

Di PT Billy, Aliamu bekerja sebagai karyawan di bidang pengambilan sampel tanah. Sebagai karyawan Ia mengaku memperoleh jaminan kerja berupa jamsostek dan jaminan kesehatan.   Saat di “rumahkan” Aliamu mengaku mendapat pesangon sebesar Rp 30 juta. Uang tersebut kemudian dipakai untuk membeli peralatan tangkap ikan, seperti sampan dan jaring. Aliamu sudah mempersiakan diri untuk kembali ke pekerjaannya sebagai nelayan. “Jauh sebelum bergabung di perusahaan tambang, saya bekerja sebagaai nelayan tangkap. Jadi setelah di PHK saya kembali lagi sebagai nelayan,”ujarnya. Bekerja sebagai nelayan tentu penuh resiko, termasuk soal penghasilan. Saat menjadi nelayan Aliamu memperoleh pendapatan per hari antara Rp 70 ribu – Rp 150 ribu per hari. “Ya, kalau diberi pilihan saya pasti memilih bekerja di tambang,”katanya.

Sayang, kesejahteraan karyawan PT Billy kontras dengan kehidupan warga sekitar tambang. Mayoritas warga hidup jauh dari kata sejahtera. Ini terlihat dari kehidupan warga sekitar. Sebagai besar rumah warga masih berupa rumah rumah panggung berdinding papan dan beratap daun sagu. “Kami hanya bisa menerima dampak kerusakan, tanpa merasakan manisnya keuntungan tambang itu,”kata La Arman. Ada warga pekerja tambang, tapi hanya bestatus karyawan rendahan karena pendidikan mereka yang rendah, sehingga ditempatkan sesuai dengan proporsi sebagai buruh pengawas atau paling tinggi sebagai security yang berjaga 24 jam.

Ironis memang. Selama berdiri perusahaan tak sedikit pun memberikan bantuan ekonomi produktif pada warga sekitar. Kata warga, bantuan PT Billy hanya berupa penerangan listrik. Padahal menjadi kewajiban perusahaan untuk turut mensejahterakan warga sekitar dengan memberi bantuan ekonomi produkti melalui program CSR perusahaan.

Jaminan kesejahteraan pada warga sekitar yang selama ini didengung-dengungkan perusahaan dan pemerintah ibarat “jauh panggang dari api”. Kebanyakan perusahaan telah melakukan aktifitas produksi dengan melakukan pengapalan hasil tambang (ore) dengan nilai miliaran, namun hasil tambang itu tidak juga bisa ‘menetes’ ke warga desa.  Sebaliknya hasil sebagian besar menetes ke oknum-oknum pejabat dan elit politik serta jasa pengamanan.

Meski demikian perusahaan memberikan pengakuan berbeda. Dalam menjalankan operasi pertambangan, semua kewajiban baik untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat  maupun daerah sudah dijalankan berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu contoh perusahaan  PT Billy yang beroperasi di Kecamatan Laeya, telah membangun saluran air bersih dan pemasangaan listrik gratis di dua desa yang dilalui area konsesi peambangan.  Bantuan itu dinilai merupakan salah satu kontribusi besar perusahaan karena memberikan nilai manfaaat bagi masyarakat sekitar. Sedangkan kontribusi untuk daerah diberikan melalui pembayaran pajak. Lebih dari itu perusahaan telah pula memberikan kesempatan kerja bagi banyak orang terutama  mengangkat warga sekitar sebagai pekerja perusahaan serta keqajiban perusahaan melakukan reklamasasi dengan menanam pohon di atas lahan yang telah diolahnya.

Demikian halnya pengakuan pihak perusahaan PT Macika Mada Madana yang beroperasi di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konsel. Hanya saja kontribusi bagi masyarakat setempat, perusahaan ini memiliki delapan desa binaan desa dengan memberikan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Perusahaan boleh saja berdalih memberi kesejahteraan, namun fakta  di lapangan memang sangat kontras. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi masyarakat yang hidup di area perusahaan tambang. “Yang sejahtera pastilah perusahaan, kalau pun ada warga yang menikmati paling segelintir saja, itu pun mereka yang selama ini dekat dengan pemrintah dengan mengantongi sendiri uang atau bantuan yang mestinya menjadi hak masyarakat,”kata Usman .

Program CSR perusahaan tak banyak bermanfaat. Pasalnya perusahaan mempercayakan CSR dikelola pemerintah dengan harapan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar areal perusahaan tambang, namun dalam prakteknya justeru kehilangan makna bagi warga sekitar.  Dan bukan rahasia lagi, jika perusahaan-perusahaan tambang sangat tertutup dari media massa, meski terus-terus mendapat sorotan miring.

Kondisi yang menyisahkan kekecewaan membuat La Maluhu, warga Wonuakongga. Pria yang pernah bekerja  sebagai security  PT Integra Mineral Mining mengaku kehadiran perusahaan tambang sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Demikian halnya yang dirasakan, Munarfa, warga Desa Wonuakongga yang mengaku pernah ditolak bekerja di perusahaaan PT Billy. Mewakili warga lain yang juga bernasib sama, Munarfah  mengungkapkan kekecewaannya terhadap perusahaan yang tidak memprioritaskan warga setempat untuk dijadikan tenaga kerja. Terlebih lagi kaum perempuan di desa ini tak satupun yang menjadi karyawan perusahaan tambang.

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya kurang dari kebutuhan yang diperlukan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Dalam prakteknya, pengukuran dilakukan antara lain berdasarkan kecukupan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan. Sifat kompleks dan multidimensional kemiskinan tentunya menuntut kebijakan dan strategi penanggulangannya berlingkup lintas sektor dan terintegrasi dalam arus utama model pembangunan, misalnya melalui program-program perluasan kesempatan kerja produktif, pemberdayaan manusia dan kemudahan untuk mengakses berbagai peluang sosial ekonomi yang ada.

Sayangnya, Pemda Konsel baru belakangan menyadari dampak yang ditimbulkan perusahaan tambang itu telah menyisahkan luka di tengah masyarakat. Akan tetapi Pemda juga tidak mau disalahkan akibat dampak tersebut. Pemerintah mengklaim sudah melaksanakan tanggung jawab dan melakukan pengawasan yang baik, namun tak menampik ada beberapa perusahaan yang membandel dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk masayarakat ataupun daerah.

Pemerintah berdalih masih memiliki perhatian setelah melihat dampak yang dialami masyarakat saat ini dengan mengalokasikan anggaran bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak pertambangan. Kepala dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Konsel, Sahlul, mengatakan bantuan tersebut berupa kebutuhan nelayan dan pertanian yang diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil survey LSM Yayasan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK)  juga menyebutkan sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Konsel banyak yang melanggar aturan, namun sama sekali tidak ada sanksi dari pemerintah. Utamanya terkait pemenuhan hak-hak tenaga kerja dan masyarakat di sekitar areal perusahaan.

Dengan demikian sangat jelas pula tidak adanya tanggung jawab dari pemerintah, yang mestinya memberikan perlindungan ataupun berpihak kepada masyarakat . Padahal aktifitas perusahaan  perlu mendapat pembinaan dan pengawasan baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga tepat pada sasaran. Berkenaan dengan hal tersebut pemerintahpun telah mengeluarkan PP No.55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal Pasal 13 ayat 2, Pasal 16 huruf  k&m, Pasal 31 dan 32 UU No.55/2010 menjelaskan tentang pengawasan dan pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Berebut Air

Tak hanya di Desa Wonuakongga yang resah. Warga di desa Torobulu pun mengalami nasib serupa. Banyak warga hanya melihat dan mendengar masuknya perusahaan tapi mereka sama sekali tidak memperoleh manfaat. Bahkan, sumber-sumber kehidupan seperti mata air yang selama ini menjadi tempat masyarakat mengambil untuk kebutuhan minum telah dikuasai oleh perusahaan. Tetesan air ini bahkan dijaga ketat oleh security tambang.

Mata air itu terletak di sisi barat desa Torobulu. Namun IUP tambang yang diterbitkan bupati Konsel telah mencaplok hak warga atas mata air tersebut. “Kami telah berkali-kali mengadu ke pemerintah kecamatan untuk dijembatani, tapi tidak ada tanggapan. Mungkin mereka sengaja mau membunuh hidup kami,”kata seorang warga desa torobulu yang tidak mau disebutkan identitasnya.

Menjawab kebutuhan masyarakat perusahaan PT  Billy yang kini mengelola eks lahan PT Inco itu memberikan jalan dengan membangun jaringan pipa air tanah ke rumah-rumah warga. Tapi, sayang debit air yang kecil tak menjangkau perumahan penduduk. “Itu pipa hanya dipasang, tapi tidak ada air yang mengalir,”tambah warga.

Kebutuhan akan air sangat tinggi bagi masyarakat pesisir, hilangnya sumber air bersih, tentu saja menambah beban masyarakat dan terpaksa warga harus membeli lagi air besih melalui pedagang air dengan harga tinggi.

Praktik penguasaan sumber air juga pernah dilakukan PT Billy saat beroperasi di pulau kabaena, Kabupaten Bombana. Sekitar 350 Kepala Keluarga di Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan kehilangan sumber air bersih. Kehadiran PT Billy beserta anak perusahaannya PT Anugrah Harisma Baraka mengolah tambang nikel membuat sumber mata air di  Manapulu tergerus dan tidak bisa diakses warga. Padahal menurut warga setempat, sumber mata air yang berada di Manapulu merupakan satu-satunya sumber air warga disekitar Kecamatan Kabaena Selatan.

Sumber air tidak bisa lagi dimanfaatkan dan ditutup pihak perusahaan dengan alasan lokasi Manapulu merupakan kawasan Izin Usaha Pertambangan Nikel  PT  Anugrah Harisma Baraka. Warga kerap kali diancam dan diperiksa jika berusaha masuk mengambil air di Manapulu. Setiap hari petugas yang dibayar oleh perusahaan selalu berjaga-jaga di Manapulu untuk mengawasi jika ada warga yang mengambil air. Warga semakin takut mengambil air di Manapulu karena jika melawan warga diancam ditembak dan itu sudah pernah terjadi.

Terjadi persaingan antara kebutuhan air domestik, baik untuk rumah tangga dan industri dengan air untuk pertanian. Karena industri tambang lebih terorganisir dan dekat dengan Pemerintah, mereka dengan bebas menyadap air dari sumbernya yang selama ini dipakai petani. Lebih-lebih dengan pengertian air minum merupakan prioritas pertama.

Hilangnya sumber air juga dirasakan warga di dua kecamatan wilayah Konawe Selatan  yakni  Kecamatan Palangga Selatan hingga dan  Kecamatan Tinanggea mengeluhkan terjadinya krisis air di daerah mereka. Saat ini mereka harus mengambil air di tetangga desa akibat sumur mereka  mengering. Meski ada air yang mengalir, kualitasnya telah berubah keruh. “Ini sejak ada tambang warna air telah berubah keruh,”kata Kurani, warga setempat.  Warga juga terpaksa harus mencari mata air sampai berkilometer jauhnya dari pemukiman mereka.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara   merilis hasil studi lapangan mereka, dimana terdapat puluhan  desa di dua kecamatan Palangga Selatan dan Tinanggea, kesulitan mendapatkan air bersih. Dari hasil analisis LP3S, penyebab krisis air bersih di dua kecamatan ini akibat aktivitas tambang yang tak terkendali.

Sedikitnya  lima pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di dua kecamatan, dianggap biang kerok terjadinya krisis air di daerah tersebut. Kelima pemegang IUP itu, yakni PT Medica. PT Jagad Raya, PT Sambas, PIP dan PT Kembar Mas. Kelima pemegang IUP ini dituding telah melakukan aktivitas pertambangan dengan menggunduli hutan, sehingga mematikan sumber air (sungai dan sumur) warga yang berada di dekat lokasi tambang.

Kinerja intansi teknis seperti Bapedalda, Kehutanan dan Pertambangan menjadi sorotan karena dianggap tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas tambang di lokasi tersebut. Pemerintah dinilai tidak peduli dengan masalah ini. Padahal warga sudah kesulitan mendapatkan air bersih.

Pemerintah dan DPRD Konsel pun diminta segera bersikap tegas terhadap aktivitas pertambang di wilayah itu yang dianggap telah menyengsarakan warga yang bermukim di dekat lokasi tambang.  “Masalah ini jangan dibiarkan, sehingga warga makin sengsara. Seharusnya warga yang tinggal di dekat lokasi tambang bisa sejahtera,  namun  ini sebaliknya, mereka masih saja sengsara, bahkan kompensasi yang diberikan perusahaan justru tidak sesuai dengan harapan,” kata Kisran Makati, ED Walhi Sulawesi Tenggara.

Dalam catatan Walhi Sutra, bumi anoa merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Hal itupun membuat investor dari dalam maupun luar negeri tertarik datang ke Sultra untuk membuka usaha pertambangan dan mayoritas dari mereka membuka usaha pertambangan nikel. Pasca dibukanya kran investasi tercatat jumlah investor  mencapai 498 investor.

Dengan bermodalkan izin pemerintah, para investor yang datang ke Sultra ini telah mengambil keuntungan besar dari kekayaan alam yang ada sementara banyak masyarakat Sultra justru merasakan banyak kerugian. Utamanya masyarakat yang berdomisili di sekitar areal perusahaan pertambangan, tidak sedikit yang harus kehilangan hak-haknya. Banyak yang harus pasrah melihat lahan warisan nenek moyang mereka dikuasai perusahaan tanpa mendapatkan ganti rugi atau konpensasi. Tidak sedikit pula masyarakat hanya bisa jadi penonton ketika mereka tidak  diterima bekerja oleh perusahaan yang beroperasi di daerahnya.

Sejarah tambang di Konawe Selatan bukan terbilang baru. Sejak era 1990-an perusahaan tambang sekelas PT INCO dan PT Antam telah melakukan eksplorasi di kawasan Torobulu yang diperkirakan memiliki deposit jutaan ton ore nikel.  Namun baru tahun 2008, seiring  maraknya pertambangan di Sultra, kandungan bumi Konsel turut di eksploitasi.  Setidaknya ada 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel  dari sekitar 40 IUP yang diajukan, dan hamper seluruh lokasi IUP  menimbulkan konflik berkepanjangan dengan masyarakat, akibat pihak perusahaan enggan membayarkan ganti rugi lahan milik warga.

Di tahun 2011, perlawanan masyarakat Palangga dan Tinanggea yang memprotes kehadiran tambang menjadi topik paling hangat di media massa local kala itu. Sebagai contoh, masyarakat melakukan perlawanan pada tirani perusahaan PT Ifishdeco, sebuah perusahaan yang 15 tahun menguasai tanah-tanah leluhur masyarakat lalonggasu. Perlawanan yang tidak didukung pemerintah ini bahkan berbuah intimidasi dari alat-alat Negara seperti oknum polisi dan oknum TNI yang membekap perusahaan atas nama investasi.

Sejarah panjang dari perlawanan masyarakat yang menganggap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan tersebut adalah tanah adat yang telah turun temurun dijaga dan dirawat masyarakat. Namun Tirani kekuasaan pemerintah kabupaten merebut hak-hak masyarakat di sana. Perlawanan melebar hingga ke pelosok-pelosok kampung di Palangga dan Palangga Selatan.

Konflik tambang ini memang terbilang rumit. Dulunya sebagian besar tanah di Palangga hanya lahan kosong yang dipakai untuk berkebun dan menggembala ternak oleh beberapa rumpun keluarga termasuk rumpun Polingai. Tanah yang tandus sulit ditumbuhi pepohonan produktif, membuat warga tak betah. Mereka memilih berdiam ke tempat-tempat strategis, yang kemudian membentuk koloni pemukiman di pinggiran jalan induk kini. Warga tak pernah tau jika tanah moyang mereka menyimpan ‘harta karun’ besar berupa ore nikel.

Barulah sejak booming tambang di wilayah mereka, rumpun keluarga polingai mulai menggugat atas dasar klaim kepemilikan tanah leluhur.   Saling gugat pun terjadi antara perusahaan dan keluarga  polingai  dan setiap kali musyawarah selalu saja tidak menemukan kata sepakat soal pendapatan royalti.

Perusahaan mengklaim sudah mengakomodir seluruh rumpun keluarga di wilayah konsesinya, termasuk Tujuh  rumpun keluarga Polingai. Bahkan telah memberikan royalti sebesar 800 juta setiap kali pengapalan yang diserahkan kepada camat selaku pemerintah setempat untuk dibagikan kepada para pemilik lahan. Dan selama kurun setahun perusahaan PT Jagad Raya Tama telah melakukan pengiriman ore sebanyak 11 kali pengapalan dengan tujuan negeri tirai bambu Cina.

Kini pasca pemberlakuan Undang Undang  Minerba, sebagian besar investor pertambangan menghentikan aktifitas perusahaannya. Bahkan beberapa perusahaan telah angkat kaki tanpa memenuhi kewajibannya untuk masyarakat maupun daerah. Kalaupun ada yang memenuhi kewajibannya paling hanya satu atau dua perusahaan saja. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam pasal 15 huruf b Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , dimana perusahaan berkewajiban memberikan kontribusinya bagi pengembangan daerah dan masyarakat lokal untuk terciptanya pembangunan berkelanjutan  dan menciptakan kemandirian masyarakat melalui program wajib yang  disebut  CSR dan Comdev. (SK)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *