Menyedihkan, Hutan Magrove di Teluk Kendari Tersisa 20 Hektar Saja

SUARAKENDARI.COM-Hutan mangrove di teluk Kendari saat ini diperkirakan tersisa 20 hektar saja dari total keseluruhan sekitar 180 hektar (tahun 1990). Hal ini diungkapkan Arifin, petugas Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Kendari, saat diskusi dengan sejumlah pihak yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bekerjasama dengan D&P, Minggu (20/12) pagi.

“Ini menjadi keprihatinan kita semua, bahwa secara fakta hutan mangrove terus menyusut akibat telah beralih fungsi,”kata Arifin.

Dan yang lebih menyedihkan lagi, lanjut Arifin, 20 hektar hutan mangrove yang masih ada tersebut, kini telah dikuasai oleh oknum warga yang melakukan sertifikat secara sepihak tanah-tanah di kawasan teluk.

“Saya juga bingung kenapa warga bisa menguasai lahan di kawasan teluk kendari, padahal dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kendari, kawasan teluk kendari merupakan kawasan konservasi yang tidak boleh di kuasai atau diperjualbelikan,”ujarnya.

Menyusutnya luasan hutan mangrove di teluk kendari tentu saja berpengaruh besar pada ekosistem di kawasan tersebut dan dikuatirkan memiliki ekses besar pada keberlanjutan biodyversity di dalamnya.

Kendati demikian, sesuai tugas dan fungsinya, BLH Kendari akan terus melakukan pelestarian dan perlindungan hutan
mangrove di kawasan tersebut dan tetap melakukan pendekatan persuasive dengan warga agar tidak melakukan pembangunan dan perusakan hutan mangrove.

Pada kesempatan tersebut, Ahmad Iskandari, penggiat LSM Puspaham salah satu anggota Walhi Sultra, mengeritik langkah pemerintah Kota yang terkesan sangat “lembek” dengan aktifitas perambahan kawasan teluk.

“Seharusnya pemerintah kota bersikap tegas dengan aturan, kalau memang di sana ada pelanggaran maka seharusnya pemerintah bisa bertindak, bukan malah membiarkan hingga berlarut-larut,”ungkapnya.

Ahmad Iskandar yang akrab disapa Eky menduga adanya kesan pembiaran dilakukan pemerintah kota terhadap oknum warga yang menguasai lahan di teluk demi melegitimasi mega proyek yang ada saat ini di teluk kendari. “Ini juga patut dicurigai, karena proyek di teluk butuh legitimasi masyarakat, jadi terkesan ada pembiaran di sana,”katanya.

Baik BLH maupun aktifis NGO sepakat adanya peninjauan kembali sertifikat-sertifikat tanah yang terbit di kawasan teluk, terutama dari Badan Pertanahan selaku penanggung jawab terbitnya sertifikat. SK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *