Connect with us

Menolak Direposisi, Puluhan Mantan Pejabat Kolaka Bakar SK

Daerah

Menolak Direposisi, Puluhan Mantan Pejabat Kolaka Bakar SK

KOLAKA, SUARAKENDARI.com, Puluhan pegawai negeri sipil yang ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara melakukan aksi demonstrasi. Mereka yang berdemo ini adalah para mantan pejabat Kolaka yang menolak direposisi oleh Bupati Kolaka, Ahmad Safei. Dalam aksi demonstarasinya, puluhan mantan perjabat ini membakar surat keputusan Bupati yang mengatur tentang reposisi pejabat. Bahkan sebuah geranda mayat yang sebelumnya telah dipersiapkan juga ikut dibakar.

Dalam orasinya, Samsul Bahri Madjid, mantan asisten I Kolaka ini menilai seharusnya Bupati Kolaka bisa lebih bijak lagi dalam mengeluarkan keputusan. Bahkan dia menilai reposisi yang dilakukan oleh Ahmad Safei juga tidak sah. Sebab menurutnya yang bisa menetapkan salah atau benanrya surat kepututsan yang dikeluarkan oleh serang pejabat Bupati adalah kewenangan dari Pengadilan tata usaha Negara.

 “Saya akan menyampaikan beberapa hal yang memang harus kami katakana dalam aksi ini. Keputusan surat Bupati Kolaka pada tanggal 20 Januari yang lalu yang dimana mereposisi kembali para pegawai kami anggap tidak sah. Kalau memang SK yang dikeluarkan oleh plt. Bupati tahun lalu tidak sah maka SK reposisi yang dikeluarkan oleh Bupati devinitif ini juga tidak sah. Kalau mau selesaikan dipengadilan,” katanya, Selasa.

 Bahkan mereka yang menamakan gerakan Forum PNS Anti Reposisi ini mewmberikan waktu tiga hari kepada Bupati Kolaka untuk mencabvut kembali SK reposisi. “Kami berikan waktu selama tiga hari untuk kembali mencabut SK itu. Kalau tidak kami akan kembali melakukan aksi yang lebih besar lagi. Terlebih lagi akan menimbulkan rasa tidak percaya kepada pemerintah saat ini,” tambahnya.

 Sebelummnya Bupati Kolaka, Ahmad Safei telah melakukan reposisi ratusan pegawai negeri sipil sewsuai dengan surat edaran Kementerian dalam negeri beberapa bulan lalu. Sebab proses pelantikan dan mutasi jabatan yang dilakukan pelaksana tugas bupati sebelumnya sebagai nbesar tanpa persetujuan Kementerian dalam Negeri. ABDI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Daerah

To Top