Connect with us

Menjaga Hulu Demi Warga Dihilir

sungai konaweeha

Suara Lingkungan

Menjaga Hulu Demi Warga Dihilir

TIDAK banyak masyarakat Kota Kendari yang mengetahui bahwa selama ini masyarakat yang tinggal di hulu daerah aliran sungai (DAS) Konaweeha, yaitu di Desa Ueesi Kecamatan Uluiwoi, (dulunya bernama Desa Alaha), Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), telah turun temurun dengan penuh kesadaran menjaga kelestarian pasokan air minum intake Pohara.
—————

Sepintas tak ada yang berbeda dengan Desa Ueesi. Desa ini sama saja dengan desa-desa lain yang masih asri dengan aneka tanaman. Tetapi perbedaan mendasar akan kita temukan pada desa yang terletak dibagian hulu DAS Konaweha ini, tatkala kita berinteraksi dengan masyarakatnya. Pasalnya meskipun desa berjarak 115 km dari Kota Kolaka atau 160 km dari Kota Kendari, dan jarak tempuh darat kurang lebih tiga jam ini, minim akan sarana dan prasarana memadai, tidak lantas membuat kesadaran masyarakatnya untuk menjaga hutan menjadi berkurang.

Kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga hutan dikarenakan adanya ketergantungan mereka dengan salah satu potensi hutan, yang juga menjadi mata pencaharian mereka yaitu mencari madu hutan. Selain bertani sayuran dan buahbuahan serta berkebun coklat, kemiri, kacang, merica,dankopi. Karena itu tidak mengherankan jika pemandangan desa yang dikelilingi gunung dan hutan senantiasa terlihat hingga saat ini. Yang juga berarti bahwa desa ini jauh dari aktivitas perambahan hutan, baik yang dilakukan masyarakat sekitar maupun pendatang.

Beruntunglah masyarakat Sultra dengan kearifan local masyarakat Uesi, karena turut menjaga daerah aliran sungai (DAS) Konaweha. Kondisi DAS yang memprihatinkan memiliki korelasi besar terhadap fluktuasi debit sungai Konaweeha yang semakin tajam. Yang tentunya hal ini sangat membahayakan bagi warga Kota Kendari, pasalnya pasokan aliran PDAM berasal dari aliran Pohara (bagian DAS Konaweha), serta bagi Konawe karena sebagian besar pengairan sawah mengandalkan air DAS Konaweha. Karena itu sudah sepatutnya masyarakat Kota Kendari dan Konawe memberikan kontribusi bagi warga hulu, diantaranya warga Desa Ueesi (dulunya desa Alaha) Kecamatan Uluiwoi Kabupaten Kolaka. Pasalnya 733 KK secara turun temurun menjaga hutan, dengan mengabaikan kepentingan pertanian padi mereka. Karena dulunya daerah ini merupakan salah satu lumbung beras (varietas padi gogo).

Untuk diketahui pada bagian Utara desa ini berbatasan dengan pegunungan Tangkelemboke, timur yaitu pegunungan Latoma, selatan yaitu pegunungan Tamosi, dan Barat yaitu pegunungan Mekongga. Kondisi alam khususnya suasana hijau dan rimbun, masih sama seperti tahun 2010 lalu, ketika saya bersama tim kecil WWF melakukan jurnalis trip lingkungan ke sana. Yang berbeda hanya tambahan sarana fisik kampung seperti balai desa yang telah rampung serta terdapatnya SMP Satu Atap dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Berdasarkan data Dinas Kehutanan (Dishut) Sultra tahun 2007, pada daerah ini terdapat tiga jenis hutan, masing-masing Taman Hutan Rakyat (Tahura), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL). Hal ini seperti yang juga diungkapkan Kadishut Kolaka, Abdul Rahim bahwa Kolaka memiliki 631 hektar kawasan hutan yang terdiri dari HP, hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi biasa (HPB), hutan produksi yang bisa dikonversi, dan HL.

“Khusus untuk areal sekitar DAS Konaweha terdapat hutan lindung dan produksi, sehingga di Kecamatan Uluiwoi tidak keluarkan izin pemungutan atau pengolahan hasil hutan kayu. Tetapi lebih dianjurkan untuk memanfaatkan hasil hutan seperti madu dan rotan, mengingat daerah ini berada pada posisi strategis bagi penjagaan hutan, guna ketersediaan air bagi kota Kendari dan kabupaten Konawe,” ungkap Abdul Rahim dengan panjang lebar.

Mengenai cara pengolahan madu yang diterapkan, terdapat suatu NGO yaitu yayasan pecinta lingkungan (Yascita), yang selama ini melakukan pembinaan tentang pengelolaan madu lestari. Sebelumnya masyarakat hanya memikirkan cara mendapatkan madu, tanpa menjaga kelestariannya yaitu dengan sistem peras hingga menghilangkan larva lebah yang masih bisa berproduksi. Tetapi berkat bimbingan dan pelatihan yang difasilitasi Yascita hingga ke Kalimantan, saat ini masyarakat telah menerapkan panen alami dengan sistem iris.Dengan sistem iris ini selain lebih bersih dan higienis, sarang yang masih mengandung larva pun dapat diselamatkan.

Tentunya harganya pun semakin tinggi. Tidak heran tahun 2006 lalu, petani madu Desa Ueesi dapat memasarkan 60 ton madu dengan kualitas terbaik. Pasalnya umumnya kadar air madu dari daerah lain seluruh Indonesia diatas 18 persen, sedangkan madu Ueesi berkadar 18 persen. Kadar ini pun sekaligus menunjukkan kualitas madu Ueesi berskala internasional, pasalnya kadar air internasional maksimal 24 persen. “Karena kualitas madu yang semakin baik sejak adanya panen lestari, permintaan madu mengalami peningkatan, misalnya untuk Kecamatan Uluiwoi yang terdiri dari 13 desa bisa mencapai 7-8 ton per tahun. Belum lagi jika ditambah dengan permintaan Kolaka yang mencapai ratusan hingga ribuan ton per tahun, tentunya dengan harga sesuai kualitas yaitu Rp 36 ribu per botol,” jelas Ketua koperasi serba usaha (KSU) Ueesi Bersinar, Nasruddin.

Karena manfaat madu inilah, membuat masyarakat Ueesi sangat menjaga hutannya. Pasalnya mereka telah merasakan manfaat menjaga kelestarian hutan, guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang tanpa mereka sadari perilaku ini turut mendukung ketersediaan air bagi PDAM Kota Kendari dan pengairan sawah Konawe. Bayangkan jika mereka tidak lagi menjaga hutannya dan lebih memilih menebang pohon, yang tentunya pendapatan mereka akan lebih besar dari madu.

Pastinya selain krisis air akan terjadi, banjir pun tidak segan-segan menghantui masyarakat kawasan hilir. Oleh sebab itu, sudah saatnya jika tindakan penjagaan hutan masyarakat Ueesi, diberikan kontribusi oleh masyarakat hilir pengguna air. Misalnya dengan menyisihkan beberapa persen dari rekening PDAM, untuk diberikan pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut penjelasan Penggiat Lingkungan, sekaligus pendiri Yayasan Pecinta Alam (Yascita), yang merupakan lembaga pendamping masyarakat pengelola madu hutan, Amir, bangunan fisik yang terdapat di Desa Ueesi berdiri sekitar tahun 2011. Kondisi selebihnya untuk menuju ke Desa Ueesi masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya termasuk jalan masuk desa yang masih pengerasan serta harus melalui beberapa aliran sungai. Satu hal yang berbeda yaitu saat ini sedang dibangun jembatan penghubung antara Kabupaten Konawe dan Koltim, yang mana akses jembatan ini merupakan akses pertama memuluskan kita masuk ke Kecamatan Uluiwoi.

Saat ditemui dikediamannya, Amir tampak antusias berbagi kisah tentang aktivitas masyarakat Desa Ueesi yang dengan sadar tetap mau menjaga kelestarian hutan, tanpa tergiur aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh oknum di luar desa mereka. Di mana, sekitar tahun 1992 kebanyakan warga Desa Ueesi berprofesi sebagai petani padi ladang, dan seiring masuknya program Gernas Kakao, masyarakat pun mulai bertani cokelat. Terdapat pula masyarakat yang mencari nafkah dengan mencari rotan serta madu hutan dengan pengelolaan lestari.

“Kami salut dengan warga desa yang tetap sadar menjaga hutan mereka, meskipun belakangan ini ada oknum yang konon dari Kabupaten Kolaka mengaku telah mengantongi izin penebangan pohon. Kami hanya sedikit khawatir jika tidak ada pembayaran atas jasa lingkungan yang telah mereka lakukan, mereka akan ikut-ikutan menebang pohon, mengingat kondisi kehidupan mereka yang masih sangat membutuhkan,”kata Amir.

Karena hutan di Desa Ueesi termasuk hutan lindung, yang mana masyarakat bisa menebang pohon kalau menanam dulu, maka Yascita mendorong hutan kemasyarakatan (HKM) kerjasama BPDAS Sultra, dengan luas 5 ribu hektar. Tetapi setelah ada verifikais Kemenhut, hanya 3.800 hektar yang boleh dijadikan HKM, pasalnya sisanya masuk dalam kawasan areal peruntukan lain (APL).

“Dalam Program HKM tidak ada penebangan, hanya diperbolehkan pemanfaatnnya untuk jasa lingkungan misalnya mikrohidro dan wisata lingkungan serta pengelolaan hasil hutan non kayu misalnya madu. Untuk madu kami telah cukup berhasil menjadikan pengelolaan madu lestari sebagai mata pencaharian tambahan warga agar tidak merusak hutan, sehingga saat ini kami berharap ada dukungan Pemda berupa rekomendasi HKM Desa Ueesi ke Kemenhut,”ungkap ayah dua anak ini.

Lebih jelas Sekretaris Desa Ueesi, Muharram membeberkan dengan masuknya pendampingan pengelolaan madu hutan secara higienis, semakin meningkatkan kesadaran warga untuk menjaga hutan agar tetap lestari. Pasalnya mereka berpendapat jika hutan rusak maka mereka tidak akan mendapatkan madu lagi. Bagaimana tidak, sari pati tumbuhan tidak seaneka ragam dulu lagi.

“Untuk saat ini warga hanya berpikir sebatas itu saja, padahal dengan tindakan menjaga hutan, secara langsung mereka telah menjaga sumber air DAS Konaweha yang mengalir lintas kabupaten misalnya digunakan untuk sumber air minum warga Kota Kendari dan pengairan sawah di Kabupaten Konawe,”jelasnya.

Secara terperinci disebutkannya di Desa Ueesi terdapat 733 warga yang siap menjaga hutan, karena sebagian besar warga berprofesi sebagai petani kebun, pencari rotan dan madu hutan. Meskipun demikian pihaknya berharap warga tidak terpengaruh dengan pengambilan kayu di hutan Ueesi.

“Atas apa yang dilakukan itu, kami berharap ada sumbangsi dari warga pengguna aliran DAS Konaweha, entah dalam bentuk apa. Tetapi perlu diketahui fisik dan guru di SD serta SMP satu atap masih sangat dibutuhkan, begitu pula dengan tenaga kesehatan di Pustu, masyarakat pun sangat membutuhkan modal usaha untuk berdagang seperti sandang dan pangan,”harapnya.

Berkenaan dengan harapan itu, stakeholder terkait di Kota Kendari yang mengelola air DAS Konaweha, khususnya intake Pohara yaitu PDAM Kota Kendari melalui Humas PDAM, Sarmin membeberkan PDAM pada intinya tidak menutup mata terhadap kondisi warga di Desa Ueesi. Tetapi untuk saat ini pihaknya belum dapat memberikan lebih, karena masih menunggu pembicaraan internal sekaligus dasar hukum pemberian bantuan, sebagaimana kebutuhan warga di sana. Apalagi mengingat wilayah administrasi Desa Ueesi yang lintas kabupaten.

“Untuk diketahui beberapa rasa simpati telah kami lakukan untuk warga penjaga kualitas sumber air PDAM Kendari, misalnya di intake Pohara menjadikan warga sekitar sebagai pegawai tetap untuk menjaga intake, begitu pula intake Matabondu menggratiskan air bagi warga sekitar,”bebernya.

Mantan jurnalis salah satu media cetak lokal ini juga mengatakan sebenarnya pernah terpikirkan oleh pihaknya untuk berinisatif membantu warga penjaga kelestarian DAS Konaweha, tidak terkecuali warga hulu Desa Ueesi. Hanya saja sejauh ini belum ada formula yang cocok misalnya dengan retribusi, mengingat alokasi retribusi untuk bantuan harus ada kajian hukum, tepatnya dalam bentuk peraturan daerah (Perda) atau semacamnya.

“Tentunya dalam pengalokasian retribusi untuk kebutuhan warga Ueesi yang berada di Kabupaten Koltim perlu kajian khusus, baik aturan maupun hitung-hitungan persentasenya yang tidak mengganggu biaya operasional perusahaan. Tetapi untuk sementara waktu, silahkan saja warga Ueesi bersilaturahmi ke kami, jika ada kebutuhan yang bisa kami bantu misalnya dalam pelaksanaan ivent hari besar,”kata Sarmin.

Meskipun begitu pungkasnya pihaknya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan warga Ueesi dalam menjaga debit air DAS Konaweha, agar tetap deras mengalir sampai jauh. Apalagi untuk intake Pohara, dari hampir 20 ribu total pelanggan PDAM se-Kota Kendari, kurang lebih 70 persen dari jumlah itu mengkonsumsi air dari intake Pohara minus Baruga dan Anduonohu.

Sementara itu ditanya tentang keinginan PDAM Kota Kendari akan adanya Perda yang mengatur pemberian bantuan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kendari, Ir Samsuddin Rahim menjelaskan dilihat dari apa yang telah dilakukan masyarakat Ueesi dengan segala kesederhaaan hidup, ditengah melimpahnya hasil hutan, mereka tetap tidak gelap mata dan tetap mau menjaga hutan, sehingga sudah selayaknya ada jasa lingkungan yang diterima.

“Hubungannya dengan itu, saat ini kami menginisasi pembayaran jasa lingkungan semacam corporate social responsibility (CSR), selanjutnya kami akan meminta akademisi apakah perusahaan daerah seperti PDAM bisa memberikan CSR atau Comdev kepada warga yang berjasa terhadap sumber pengelolaan usaha mereka (air,red),”jelasnya.

Pihaknya berharap Perda tersebut segera disahkan, tentunya setelah melalui tahap studi kelayakan dan studi komparasi. Karena dengan adanya Perda ini PDAM dapat menyimpulkan apakah dapat atau tidak memberikan bantuan dari rekening air yang selama ini dibayarkan pelanggan. “Tetapi intinya komitmen pemberian CSR dikembalikan kepada PDAM Kota Kendari,”tandas pria yang sementara lanjut studi S2 di program perencanaan wilayah (PPW) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini.

Apresiasi dan dukungan terhadap pemberian jasa lingkungan juga datang dari Pemkot Kendari, sebagaimana diungkapkan Wali Kota Kendari, Ir Asrun MengSc. Menurutnya suatu suatu ide dan konsep bagus atas pembayaran jasa lingkungan melalui retribusi PDAM.

“Kita memberi perhatian khusus dengan warga yang menjaga DAS Konaweha, hanya saja aturannya harus kita buat dulu. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa mengambil air aliran permukaan ada aturan pembayarannya ke provinsi, yang mana sebenarnya dana seperti ini atau sekitar 70 persen harus dikembalikan kepada masyarakat dan ini mungkin yang harus kita diskusikan bersama Pemprov,”kata Asrun.

Penarikan pajak air permukaan rincinya layaknya penarikan pajak BPKB, yaitu pajak dipungut oleh Pemprov tetapi dikembalikan ke daerah asal misalnya Kota Kendari sebesar 70 persen sedangkan 30 persen untuk provinsi.

“Solusi lain keterlibatan Pemkot melalui PDAM dalam bentuk CSR, akan saya pertimbangkan lengkap dengan Perda apalagi ada UU yang mengatur sekian persen dari BUMN dan BUMD untuk masyarakat. Ide ini masukan baru bagi kami dan kami menjadi sadar dengan ide ini, karena itu semoga DPRD segera menyelesaikan Perda CSR itu,”bebernya.

Karena itu yang akan dilakukan pihaknya saat ini yaitu menjadikan PDAM untung dulu, sehingga ide CSR akan diboomingkan karena CSR merupakan kerja yang real. Apalagi sebenarnya bukan hanya Kota Kendari yang menggunakan air DAS Konaweha, mengingat kabupaten lain seperti Konawe pun menggantungkan 18 ribu hektar sawahnya pada DAS Konaweha.

“Dengan langkah pertama membuat PDAM menjadi profitable, antara lain melalui peningkatan harga air dan menurut hitung-hitungan kami bisa membuat PDAM untung dan membayar hutang, maka di tahun 2014 ini PDAM Kota Kendari bisa untung dan membayar hutang sehingga tahun 2015 bisa action CSR,”jelasnya.

Orang nomor satu di Kota Kendari ini pun menyarankan gubernur untuk menggagas pertemuan lintas daerah pengguna air DAS Konaweha, sehingga ego daerah tidak muncul. Tidak kalah pentingnya mendorong madu tetap terpelihara dan pengelolaan yang higienisnya pun semakin meningkat, siapa tahu bisa menjadi seperti madu Arab. Dengan begitu nilai jual semakin tinggi yang mempengaruhi pendapatan masyarakat setempat.

“Saran dan masukan dari kami, sekali lagi kalau bisa Pemprov menghimpun kami yang menggunakan air DAS Konaweha, bagaimana menghimpun CSR serta pengelolaan madu demi kesejahteraan dan peningkatan SDM masyarakat daerah hulu. Kami pun siap memasarkan produk madu masyarakat daerah hulu melalui Disperindag dan kerjasama Yascita, mengingat masyarakat telah menjaga DAS Konaweha dengan baik,”sarannya.

Pihaknya pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Desa Ueesi Kecamatan Uluwoi Kabupaten Koltim, karena tidak disadari mereka telah menjaga hutan sehingga air PDAM intake Pohara tetap masih bisa dikonsumsi masyarakat Kota Kendari.

“Fungsi DAS Konaweha sangat penting dan strategis, khususnya ketersediaan air baik untuk masyarakat maupun lingkungan seperti TNRAW Watumohai, sekaligus DAS Konaweha merupakan lokasi penyimpanan air Sultra, dan mencegah terjadinya kekeringan. Perlu juga kita sadari bahwa alam sudah disiapkan sedimikian rupa oleh sang pencipta, sehingga manusia tinggal menjaga keseimbangannya,”tandas ayah dua anak ini.

Senada itu, Wakil Wali Kota Kendari, Musadar Mappasomba SP MP mengatakan menurutnya secara pribadi dan Pemkot Kendari setuju dengan konsep pemberdayaan masyarakat karena konsep tersebut berbasis partisipatif dan yang tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

“Sudah sangat jarang masyarakat di era saat ini melakukan sesuatu yang bermafaat bagi orang lain tanpa balas jasa yang setimpal. Karena itu sudah selayaknya masyarakat hulu yang menjaga kelestarian DAS Konaweha memperoleh balas jasa lingkungan,”ujar Musadar.

Dirinya juga mengingatkan agar bantuan yang diberikan secara sistematis tidak sporadis dan insidentil, dengan terlebih dahulu menanyakan apa yang masyarakat butuhkan. “Ketika konsep pemberdayaan partisipatif telah didapat, maka sebaiknya didiskusikan lintas stakeholder maupun kabupaten / kota, lalu kemudian ini yang dikawal bersama, mengingat dengan lestari hutan dapat bermanfaat bagi semua. Disisi lain terpenuhinya kebutuhan mereka, utamanya pendidikan sangat efektif memutuskan mata rantai kemiskinan,” ingatnya.

Lelaki kelahiran tahun 1970 ini menyarankan karena lintas kabupaten / kota, sebaiknya pemberian jasa lingkungan melibatkan pemerintah provinsi, dengan tidak mengenyampingkan bantuan fisik pendidikan dari APBD kabupaten setempat (Koltim,red). Nanti pengembangan kualitas siswa dan guru, bisa melalui retribusi rekening PDAM Kota Kendari, karena nominalnya yang terbatas dibanding APBD yang sekaligus dicairkan.

“Kami pun bangga kalau ada elemen masyarakat misalnya jurnalis dapat menjadi jembatan publikasi, sekaligus ikon pemberdayaan bersama stakeholder terkait. Karena inisiatif ini tidak mustahil terealisasi dan kami sadar dalam hal ini posisi Pemkot Kendari hanya sebatas mensupport jika PDAM berkomitmen, karena aturan APBD tidak bisa dialokasikan lintas wilayah,”ingatnya.

Meski demikian, sebagai pelanggan PDAM Kota Kendari, dirinya sangat setuju 2000 persen dengan pemberian jasa lingkungan tersebut. Apalagi hal ini merupakan masalah sosial. Tetapi dirinya memberi catatan asal pengelolaan pemberian jasa lingkungan ini bersifat transparan dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Ditanya tentang pendapatnya jika beberapa rupiah dari retribusi air PDAM yang dibayarkan per bulannya, dialokasikan untuk masyarakat penjaga sumber mata air, misalnya warga Desa Ueesi Kabupaten Koltim, Pelanggan PDAM Kota Kendari Intake Pohara, Siti Amelia mengatakan dirinya sangat setuju dengan catatan pelanggan diberi laporan penggunaan retribusi, misalnya dengan memberitakan melalui media.

“Saya rasa itu ide bagus, apalagi kabarnya masyarakat disana masih hidup dengan sangat sederhana, serta masih membutuhkan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Hal lainnya juga mereka tetap mau menjaga hutan, ditengah maraknya kasus perambahan hutan di daerah kita,”kata Warga Kelurahan Kemaraya ini. ***

Penulis: Ulfah Sari Sakti (Pemenang Fellowship AJI Kendari)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Suara Lingkungan

To Top