Connect with us

Menakar Peran SKPD di Program Minapolitan Konsel

Konsel Minapolitan

Menakar Peran SKPD di Program Minapolitan Konsel

KONSEL, SUARAKENDARI.COM-Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul terkait peluncuran program minapolitan. Diantara pertanyaan yang sering terlontar adalah apa kontribusi kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di program ini. Pasalnya program minapolitan belum berjalan sinergi. Jika dilihat dari tugas dan fungsinya, maka selayaknya ada 6 (enam) SKPD yang bertanggungjawab mengawal program minapolitan hingga tuntas.

Ke enam SKPD tersebut masing-masing, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebagai leading sector program minapolitan, Dinas Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan.

Kita mulai dari DKP selaku penanggung jawab atau leading sector program minapolitan. Selama program berlangsung , DKP telah banyak melakukan terobosan mensukseskan program ini, mulai dari sosialisasi yang terus menerus ke daerah pelosok, penguatan kapasitas pengetahuan masyarakat nelayan tentang tata cara budidaya hasil laut, hingga fungsi pemberdayaan kepada masyarakat pesisir. DKP tentu saja harus ‘kebut-kebutan’ dengan waktu, menyiapkan perangkat kerja yang ekstra dan meramu program secara terarah.

Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan SKPD lainnya? Seyogyanya, SKPD atau dinas lain seperti PU dapat memberikan kontribusi nyata di program ini seperti membangun infrastruktur yang dapat menunjang keberhasilan program minapolitan itu sendiri. Infrastruktur yang dimaksud adalah, yang berkaitan dengan kelancaran usaha perikanan, seperti wadah Balai benih Ikan, Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan lain sebagainya terkait infrastruktur.

Infrastruktur ini sangat penting sebagai daya dukung kinerja masyarakat di pesisir sebagai ujung tombak keberhasilan program minapolitan. Bagaimana mungkin masyarakat nelayan bisa berdaya guna, kalau tidak diberikan sarana infrastruktur yang memadai. Bagaimana mungkin masyarakat ikut berpartisipasi mensukseskan program kalau tidak diberikan layanan yang memadai.

Kendati demikian, sarana infrastruktur juga bukan satu-satunya jaminan program minapolitan akan sukses, manakala hasil-hasil laut tidak dapat terjual dengan baik. Faktanya, saat ini hasil panen rumput laut maupun perikanan tangkap cukup besar, namun nelayan terkendala dengan akses pasar, khususnya perdagangan rumput laut ke luar konawe selatan.

Selama ini, masyarakat petani rumput laut maupun nelayan tangkap sebagaian besar mengandalkan diri sendiri mencari dan membuka akses pasar menjual dagangan hasil laut mereka. Dinas terkait, dalam hal ini dinas Perdagangan dan Perindustrian Konawe Selatan belum berperan besar membantu membuka akses pasar tersebut. Termasuk membuka peluang membangun industry alternative untuk para nelayan di pesisir. Mestinya, sebagai program yang menjadi visi daerah, Konawe Selatan selayaknya menciptakan brand tersendiri dalam memacu geliat industry perikanannya. Taka apa mencontoh kreatifitas pemerintahan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti provinsi gorontalo yang berani menjadikan jagung sebagai brand produk domestic provinsinya. Dan tentu saja kreatifitas dinas perindurian dan pedagangan konsel sangat dibutuhkan saat ini.

Demikian pula peran Dinas Koperasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan konaw selatan menjadi sangat besar mendorong rakyat di pesisir untuk bisa menggeliat sebagai bagian dari keadilan pemerataan pembangunan. Dinas koperasi memiliki peran membangun semangat kebersamaan dengan memfasilitasi masyarakat berusahan secara berkelompok melalui pembentukan koperasi nelayan. Seperti dketahui koperasi menjadi tulang punggung perekonomian yang berdasarkan asas kebersamaan.

Di dinas pendidikan, juga memiliki peran yang tidak sedikit, bagaimana menciptakan generasi pesisir yang tangguh dan terampil. Seperti diketahui saat ini pendidikan pesisir hanya bertumpu pada kurikulum umum. Mestinya ada terobosan pendidikan dengan mengutamakan kurikulum muatan local terkait ilmu peengetahuan pesisir. Mislanya saja, kurikulum tentang budidaya rumput laut, budidaya kerang, budidaya mangrove hingga perikanan tangkap. Sehingga pengetahuan generasi nelayan lebih kuat. Nelayan saat ini seolah dipaksa dengan pengetahuan umum yang diterima masyarakat di daratan. Selain itu, perlu dipikirkan adanya terobosan membangun sekolah kejuruan di pesisir seperti SMK nelayan hingga perguruan tinggi minapolitan dan lain-lain.

Nelayan dan hasil laut menjadi nadi ekonomi wilayah konsel di pesisir. Seperti harapan Bupati Konawe Selatan, Imran yang menginginkan percepatan pemerataan kesejahteraan masyarakat di pesisir. Mereka harus didorong kuat dan kawal secara simultan. Sebab kalau tidak, program ini akan berjalan pincang dan dikuatirkan menemui kegagalan. YOS

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Konsel Minapolitan

To Top