Connect with us

…,Masakan Tempua Bersarang Rendah

Opini

…,Masakan Tempua Bersarang Rendah

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) rawan menjadi sarang korupsi. Bukan hanya itu. Lembaga agraria itu  niscaya memiliki andil dalam berbagai sengkarut tanah yang kemudian menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal seperti sering ditayangkan media TV selama ini.

Lihat saja kasus-kasus perlawanan petani di Sumatera. Tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka sejak turun temurun, berpindah hak penguasaan dan pengelolaan ke perusahaan-perusahaan perkebunan bermodal besar. Di Sulawesi Tenggara, ada rakyat gigit jari karena lahan kebunnya diambil paksa pengusaha tambang nikel. Ironisnya, petugas lebih berpihak kepada pemilik modal. Siapa yang protes dia harus berhadapan dengan petugas.

Ketika Kota Kendari mulai menggeliat, lahan praktis menjadi komoditas yang harganya terus melambung tinggi. Saat ini harga tanah di jalur-jalur jalan strategis telah mencapai Rp 3 juta per meter persegi. Padahal, di era 1970-an orang main kavling saja  seberapa maunya. Proses administrasi (surat keterangan) di kelurahan, urusan belakangan.

Setelah pembangunan fisik meningkat pesat, ketimpangan pemilikan tanah di kota itu nyaris tak terkendali. Tanah negera, termasuk laut dan hutan konservasi  dikavling kemudian disertifikatkan sebagai bukti hak. BPN seperti memakai kaca mata kuda. Tanah-tanah negara tersebut dibuatkan sertifikat pemilikan tanpa meneliti riwayatnya.

Cara kerja serampangan itu disorot Gubernur Nur Alam ketika menghadiri peringatan hari ulang tahun Agraria, 24 September 2012 di kantor BPN Sultra. “Saya heran, hukum apa yang menjadi dasar pembuatan sertifikat bagi tanah-tanah yang berlokasi di laut”, katanya kesal.

Kekesalan Gubernur Sultra tersebut mulai diekspresikan ketika ia berbicara di depan seribuan pensiunan pegawai negeri sipil (Wredatama) di sebuah hotel di bilangan Kendari Bypass beberapa hari sebelumnya. Ia mengungkapkan, pembangunan rumah murah bagi PNS golongan rendah di lingkup Pemerintah Provinsi Sultra   terhenti alias mandek karena terbentur masalah tanah. Padahal, perumahan itu dibangun di atas tanah milik Pemda Sultra.

Aneh bin ajaib! Hamparan tanah milik Pemda Sultra di kawasan Nanga-nanga, Kota Kendari, sebagian telah jatuh ke tangan perorangan dan bersertifikat pula. Fakta ini mengherankan Gubernur Nur Alam. Ia kemudian mempertanyakan cara kerja BPN yang tidak cermat dan tidak teliti. Menurut Gubernur, tanah Nanga-nanga itu telah menjadi hak Pemda Sultra sejak tahun 1973.

Ada lagi contoh kasus permainan agraria yang dikemukakan Nur Alam, Gubernur Sultra masa bakti 2008-2013. Komplek pertokoan yang disebut ‘kota lama’ dan menjadi semacam ‘pecinan’ di Kota Kendari, sesungguhnya adalah tanah negara yang dikelola pelabuhan. Kawasan itu merupakan daerah kepentingan pelabuhan. Artinya, hak pemanfaatan kawasan itu sepenuhnya di tangan otoritas pelabuhan Kendari. Namun, tanah pemerintah tersebut telah berubah status menjadi milik perorangan. Ada yang diberi status hak milik,  dan ada pula yang berstatus hak guna bangunan.

Masalah tanah tersebut baru mengemuka setelah Pemerintah hendak merealisasikan rencana pembangunan jembatan Teluk Kendari yang dibiayai pinjaman dari pemerintah China. Jembatan itu akan melintas di atas permukaan teluk sebagai salah satu wujud revitalisasi Teluk Kendari yang diprogramkan Gubernur Nur Alam bersama Walikota Kendari. Kerja serampangan pihak Agraria di masa lalu itu menimbulkan beban bagi pemerintah berupa tekanan psikologis bersifat  sosio-kultural dan politis serta pembayaran ganti rugi kepada warga komplek tersebut. Ganti rugi tersebut dipikul bersama Pemprov Sultra dan Pemkot Kendari.

Gubernur Nur Alam menjadi inspektur upacara pada HUT Agraria tersebut. Ia membacakan sambutan tertulis Kepala BPN yang baru Herman Supandji. Baik saat menjadi Irup maupun ketika memberikan pengarahan khusus di Aula BPN Sultra, Gubernur Nur Alam meminta aparat BPN bekerja secara benar. Ia mengatakan, moral dan ketelitian harus menjadi panduan. Bila prinsip itu dipegang teguh, kasus tumpang tindih dan penyalahgunaan kewenangan bisa ditekan seoptimal mungkin.

Sech Aldjabar baru juga mendapat kepercayaan BPN Pusat untuk memimpin jajaran BPN di Sultra. Sebagai putra lokal Aldjabar diharapkan memiliki rencana besar untuk memperbaiki kinerja dan citra BPN di daerahnya. Sertifikat-sertifikat tumpang tindih tidak sulit ditertibkan kalau mau. Bukan tidak mungkin dalam proses penerbitan sertifikat semacam itu terdapat unsur pidana korupsi.

Terkait pergantian pimpinan BPN Pusat,  Gubernur Nur Alam  memiliki pemaknaan sendiri yang intinya adalah akan dilaksanakannya penertiban dan penindakan aparat BPN yang bekerja serampangan. Ia mengatakan, Pak Herman Supandji sebagai bekas Jaksa Agung tak mungkin ditempatkan di BPN kalau tak ada sesuatu. ‘Kalau tidak ada-ada, masakan tempua bersarang rendah’,  begitu kata pepatah.

Penertiban adalah sebuah keniscayaan. Sebab betapapun hebatnya program pembangunan ke depan tanpa dukungan profesionalisme agraria, hambatan dan kendala sudah menunggu. Salah satu bukti adalah macetnya  proyek pembangunan rumah murah bagi PNS di Nanga-nanga!

Padahal, gagasan pembangunan pro-rakyat tersebut tidak turun dari langit. Ada pengorbanan sekecil apapun (untuk itu). Pihak Nur Alam sendiri, rambutnya  tampak makin memutih memikirkan gagasan demi gagasan dan strategi baru bagi langkah-langkah  percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Sultra. Marilah kita memberikan dukungan dan partisipasi sesuai tugas dan profesi kita masing-masing. (Tulisan Yamin Indas / www.yaminindas.com)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini

To Top